Senin, 10 September 2012

Tugas-5 Perkembangan Konstitusi di Indonesia


Dasar Negara, Dasar Indonesia




Indonesia sudah 67 tahun merdeka. Sudah banyak yang di lalui negara ini. Segala jerih payah para pahlawan terdahulu terbayar sudah dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Dengan lahirnya sebuah negara, maka lahir sebuah tanggung jawab pula, dimana diharapkan negara tersebut dapat membawa warga negaranya menjadi warga negara yang baik, karena apabila warga negara nya baik, maka otomatis negara tersebut menjadi negara yang baik
Dasar negara Indonesia (Pancasila) memegang peran penting dalam membentuk warga negara yang baik. Ini dikarenakan dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara.
Selain dasar negara, konstitusi juga penting dalam menciptakan sebuah negara yang baik. Konstitusi berasal dari kata constitution (Inggris), constitutie (Belanda), dan constituer (Perancis) yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara.
Konstitusi di Indonesia pernah berubah-berubah, periodisasinya sebagai berikut :

1.       UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Periode berlaku : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Sistem pemerintahan : Presidensial

UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi Indonesia dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.  Naskah UUD ini pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
BPUPKI ini beranggotakan 62 orang, diketuai oleh K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, serta Itibangase Yosio dan Raden Panji Suroso, masing-masing sebagai Wakil Ketua. Persidangan badan ini dibagi dalam dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.
Dalam masa persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota terdiri atas 19 orang, diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil berhasil menyelesaikan tugasnya, dan BPUPKI menyetujui hasil kerjanya sebagai rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, Pemerintah Balatentara Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang, termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua.
Setelah mendengar hasil kerja BPUPKI tentang naskah rancangan undang-undang dasar pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, PPKI akhirnya mengesahkan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PPKI
Namun, setelah resmi disahkan, UUD 1945 tidak langsung dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. UUD seakan-akan hanya dijadikan alat agar negara Indonesia bisa merdeka sesegera mungkin. Oleh karena itu, walaupun secara formal UUD 1945 berlaku sebagai konstitusi, namun nilainya hanya bersifat nominal atau baru di atas kertas saja.

2.       KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Periode berlaku : 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Bentuk negara : Serikat
Bentuk pemerintahan : Republik
Sistem pemerintahan : Parlementer

Pada tahun 1947, tentara Belanda melakukan Agresi Militer I yang kemudian dilanjutkan dengan Agresi Mliter II tahun 1948 yang bertujuan untuk menjajah kembali Indonesia. Agresi ini mendapat perhatian dunia sehingga PBB mengajak Indonesia dan Belanda untuk berunding.
Pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag, Belanda. Konferensi ini menyepakati tiga hal, yaitu :
1.       Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2.  Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi tiga hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda pada Pemerintah RIS, status uni, dan persetujuan perpindahan.
3.       Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda

Konferensi Meja Bundar
Karena bentuk negara RIS adalah serikat, maka terdapat beberapa negara bagian di Indonesia, yaitu :
1.       Negara Republik Indonesia
2.       Negara Indonesia Timur
3.       Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta
4.       Negara Jawa Timur
5.       Negara Madura
6.       Negara Sumatera Timur
7.       Negara Sumatera Selatan
Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:
1.       Jawa Tengah
2.       Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)
3.       Dayak Besar
4.       Daerah Banjar
5.       Kalimantan Tenggara
6.       Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)
7.       Bangka
8.       Belitung
9.       Riau
Naskah kontitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Naskah UUD tersebut lalu lebih dikenal dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS ini mendapat persetujuan dari Komite Nasional Pusat pada tanggal 14 Desember 1949. Lalu, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.
Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan Konstitusi RIS Tahun 1949 itu, wilayah Republik Indonesia sendiri masih tetap ada di samping negara federal Republik Indonesia Serikat. Karena, sesuai ketentuan Pasal 2 Konstitusi RIS, Republik Indonesia diakui sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia Serikat, yaitu mencakup wilayah yang disebut dalam persetujuan Renville. Dalam wilayah federal, berlaku Konstitusi RIS 1949, tetapi dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian tetap berlaku UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UUD 1945 dalam sejarah awal ketatanegaraan Indonesia, baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa berlakunya Konstitusi RIS, yaitu tanggal 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.
Konstitusi RIS yang disusun dalam rangka Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja.

3.       UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA 1950

Periode berlaku : 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Sistem pemerintahan : Parlementer

                Negara Republik Indonesia Serikat tidaklah bertahan lama. Ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang baru terbentuk, masih membutuhkan tahap-tahap konsolidasi kekuasaan yang efektif. Bentuk negara yang cocok untuk Indonesia adalah kesatuan. Dalam rangka hal tersebut, tiga wilayah bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia.
                Sejak saat itu wibawa pemerintah RIS berkurang sehingga pemerintah RIS dan pemerintah RI sepakat untukkembali bersatu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950.
                Dalam rangka persiapan ke arah itu, maka untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah statu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No.7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanyamencerminkan perubahan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
UUDS 1950
Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengharuskan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dari Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk Konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950 telah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan Umum ini diadakan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang ini berisi dua pasal. Pertama berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950; Kedua berisi ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 itu menggantikan Konstitusi RIS, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Atas dasar UU inilah diadakan Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956.
Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya.

4.       (Kembali ke) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Periode berlaku : 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999
Bentuk negara : Kesatuan
Bentuk pemerintahan : Republik
Sistem pemerintahan : Presidensial

Dekrit Presiden
                Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi :
1.       Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2.       Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
3.       Pembubaran konstituante.
Sejak Dekrit Presiden ini, UUD 1945 terus menjadi hukum dasar. Sifatnya masih sebagai UUD sementara, namun pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, sikus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami perubahan selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisai yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh.

5.       AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan oleh Orde Reformasi, muncul tuntusn untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
·            Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
·            Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
·            Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
·            Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
Pada akhirnya, Indonesia memakai UUD 1945 sebagai konstitusi nya karena UUD dianggap paling cocok dan telah mencakup semua pemikiran-pemikiran rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitu­sionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat.

Sumber :
http://google.com/ (sumber gambar)
Listyarti, Retno, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA kelas X, Esis, Jakarta, 2007


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar