Jumat, 21 September 2012

Tugas 4 - Solusi Labsky untuk Kemanusiaan


SARA
Masalah:

Konflik berlatar SARA suku, agama, ras, dan antargolongan yang mengoyak Sampang, Madura, beberapa waktu lalu, hanya menyisakan duka. Dua korban tewas, enam luka serius, dan belasan puing rumah jadi saksi atas tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama.
Perbedaan aliran yang menjadi faktor pemicu membuat insiden berdarah tersebut menjadi isu nasional. Semua media cetak dan elektronik menyajikannya sebagai berita utama selama beberapa hari. Beragam komentar dan aksi simpatik mengalir dari segenap komponen bangsa: dari presiden sampai masyarakat biasa.
Banyak pihak yang menyayangkan atau mengutuk peristiwa tersebut, tetapi yang paling positif adalah respons cepat para petinggi negara. Tak satu pun dari mereka yang mencari kambing hitam supaya bisa lepas tanggung jawab. Semuanya mengambil peran aktif dalam proses recovery yang sedang berlangsung.
Proses recovery ini harus dilaksanakan dengan baik supaya bisa menjadi langgam bagi terciptanya kehidupan yang harmonis di masa depan. Pasalnya, konflik pasca- Lebaran 1433 Hijriah tersebut bukanlah kejadian yang pertama. Sebelumnya, pada Desember 2011, konflik dengan latar belakang serupa juga terjadi di Sampang. Oleh sebab itu, supaya proses recovery tersebut tidak menjadi rutinitas pascakonflik, perlu keterlibatan semua elemen bangsa—baik struktural maupun kultural—dalam megaproyek rekonsiliasi dan rekonstruksi yang komprehensif.
Negara wajib hadir
Langkah krusial yang harus segera dilakukan adalah mengusut tuntas semua pihak yang terlibat penyerangan terhadap kelompok Syiah. Semua aparat penegak hukum—baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman—harus bertindak tegas dalam menyidik, menyidang, dan menghukum siapa pun yang bersalah. Tegakkan keadilan yang paripurna sesuai koridor hukum. Jangan sampai terpengaruh opini publik atau suara mayoritas.
Butir ini menjadi penting karena pada peristiwa penyerangan yang pertama justru Tajul Muluk—pemimpin Syiah Sampang—yang divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama. Tak urung, vonis ini pun menuai kecaman yang luas di kalangan pemerhati hukum dan HAM. Bahkan, Amnesty International yang berkedudukan di London sempat meminta Pemerintah RI untuk membatalkan tuduhan tersebut.
Proses peradilan pada peristiwa penyerangan kali ini harus lebih adil, terbuka, dan jujur. Karena dampaknya bukan hanya akan memperbaiki citra dunia peradilan kita di mata dunia, lebih dari itu bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan tindak kekerasan kepada kelompok-kelompok minoritas yang berbeda dari mereka.
Jika proses peradilan pada peristiwa yang kedua ini tidak adil, atau bahkan menghasilkan keputusan yang kontroversial seperti pasca-penyerangan yang pertama, berarti negara telah mengingkari kewajibannya dalam menghormati, melindungi, memajukan, dan menegakkan hak asasi warga negara yang diamanatkan Pasal 71 dan 72 UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Itu juga berarti memberikan angin segar kepada masyarakat untuk menyelesaikan ketegangan teologis dengan cara-cara yang biadab.
Di samping itu, pemerintah harus lebih serius menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 28 dan 29, supaya tiap warga benar- benar mendapatkan haknya dalam memeluk agama dan melaksanakan keyakinan mereka. Pemerintah tak boleh ragu untuk mengerahkan setiap instrumen yang dimiliki demi tegaknya pelaksanaan undang-undang ini, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), institusi yang dinilai lemah oleh presiden dan mengaku kecolongan atas tragedi Sampang.
MUI dan para tokoh harus arif
Sebagai institusi yang mewadahi semua aliran Islam di Indonesia, semua ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI)—dari tingkat pusat sampai ke daerah—harus bersikap arif, seiya, dan sekata dalam menyikapi fenomena keumatan, serta berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Jangan sampai fatwa yang dikeluarkan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat karena berpotensi dijadikan legitimasi oleh kelompok tertentu untuk memberangus kelompok yang lain.
Pecahnya konflik Sunni-Syiah di Madura tentu tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Sampang yang menyatakan bahwa ajaran Syiah sesat. Padahal, MUI pusat masih belum mengeluarkan fatwa tentang Syiah. Mungkin tak satu pun anggota MUI Sampang yang mengira fatwa bernomor A-035/MUI/spg/2012 itu akan dijadikan sebagai landasan pembenar bagi suatu kelompok untuk menyerang warga Syiah.
Berkaca dari kejadian ini, ada baiknya jika setiap kali mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran, kelompok, atau sekte Islam tertentu, MUI menyertakan imbauan agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis kepada penganut ajaran atau kelompok tersebut. Anjurkan mereka untuk mengedepankan dialog dan menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan perbedaan.
Apabila pernyataan sejumlah tokoh yang menyatakan konflik Sampang hakikatnya adalah konflik keluarga, maka tokoh masyarakat, seperti sesepuh, kiai, atau figur yang disegani lainnya, harus aktif mendamaikan. Pasalnya, bagi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi tradisi dan kearifan lokal, tokoh-tokoh kultural menempati posisi terhormat yang sangat dipatuhi.
Posisi strategis ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan kekerabatan di antara kedua belah pihak yang berseteru. Menyadarkan mereka bahwa pertikaian bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi merupakan awal bagi terciptanya masalah baru yang lebih besar.
Bentrok yang terjadi antara penganut Islam Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Minggu (26/8/2012) lalu memang memprihatinkan. Menurut pemberitaan di media massa, ada tangan jahat yang sedang bermain untuk menghancurkan Indonesia. Karena itu, seluruh umat Islam di Indonesia perlu berbenah agar tidak terprovokasi dengan peristiwa tersebut dan tetap menjaga persatuan serta tak terjebak dalam sentimen Syiah atau Sunni.

Peristiwa Sampang ini merupakan isyarat penting bagi pemerintah dan kepolisian agar kekerasan berbasis agama tidak semakin menjadi-jadi dan merajalela. Kepolisian harus berani mengusut tuntas peristiwa tersebut dan menangkap aktor intelektual di belakang kejadian ini. Kekerasan di Sampang merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat mengenaskan dan telah mencederai Pancasila, UUD 1945, dan ajaran agama Islam. Jika peritiwa ini berulang dan berlarut-larut maka akan mengancam integritas bangsa Indonesia.

Tak Cukup Relokasi


Atas kekerasan di Sampang, pemerintah sudah mencari solusi, salah satunya dengan melakukan relokasi. Namun, kenyataanya warga Syiah yang menjadi korban di Kabupaten Sampang, menolak direlokasi pemerintah ke luar Madura. Alasan mereka tak mau direlokasi karena mereka merasa warga asli Sampang. Mereka juga berpendapat bahwa mereka bukan pemberontak yang harus diasingkan, akan tetapi mereka adalah warga Indonesia yang perlu mendapat keamanan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Syiah bukan ajaran Islam sesat, namun kenapa mereka diasingkan (Kompas, 30/8/2012). Jika mereka direlokasi dengan alasan keamanan, maka menurut mereka, hal itu sama dengan memposisikan Syiah sebagai “provokator” dalam kasus kekerasan di Sampang.

Padahal, seperti yang kita tahu, bahwa warga Syiah menjadi korban tragis dan rumah-rumah mereka banyak yang dibakar. Karena itu, relokasi bukan solusi cerdas atas tragedi Sampang tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus bisa memberikan solusi yang tepat, cerdas, dan cepat untuk mengatasi persoalan kerusuhan yang menimpa kelompok Syiah.

Kelompok minoritas di Sampang seperti Syiah harus dilindungi Negara, bukan sebaliknya. Selama mereka tak membuat kerusuhan dan kekerasan, mereka harus dijaga dan mendapat perlindungan. Namun, kenapa mereka diperlakukan seolah-olah seperti teroris dan musuh Negara? Hal ini harus segara diselesaikan.

Senada dengan itu, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono juga mengatakan, bahwa relokasi warga Islam Syiah di Sampang, bukanlah pilihan utama. Tetapi kalau warga menginginkan relokasi, mungkin akan dikaji oleh pemerintah ataupun gubernur, dan bisa dilakukan jika memungkinkan (Sindo, 30/8/2012). 


Solusi:

Terkait penyerangan tersebut, banyak yang berpendapat bahwa konflik yang terjadi di Sampang bukan masalah agama tetapi konflik keluarga. Agar insiden serupa tidak terulang dan segera berhenti, maka harus dilakukan beberapa hal. Pertama, pemerintah dan kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mereka harus siaga dalam mengantisipasi, menindak, dan memanajemen konflik dengan rapi. Jika ada oknum yang terbukti bersalah, maka pemerintah harus tegas menindaknya.

Kedua, pemerintah harus bisa dan berani menjamin keamanan seluruh warga Negara Indonesia, karena hal itu sudah diatur dalam UUD 1945. Pasalnya, selama ini peran pemerintah belum maksimal menjalankan tugasnya menjaga warga negara.

Ketiga, seharusnya masing-masing orang hendaknya memahami dirinya sendiri. Artinya, dalam melakukan ibadah tak perlu menjelekkan dan mengkritik orang lain, tetapi melakukan sesuai keyakinan mereka. Keempat, kesadaran masyarakat. Artinya, mereka harus menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi, bukan sebaliknya. Kelima, melakukan rekonsiliasi di berbagai bidang, dari bidang sosial, agama, budaya yang ada di Sampang. Pasalnya, selama ini kekerasan di Sampang tak pernah diperhatikan serius oleh pemerintah.

Apa saja solusi yang akan dilakukan, yang terpenting dilakukan dengan maksimal dan tegas, bukan sebaliknya. Jika maksimal, maka warga Sampang tak perlu direlokasi yang justru ditolak warga Sampang. Di sisi lain, tokoh agama, ulama, ormas, masyarakat seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau kelompok agama Islam lainnya harus duduk bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan kepolisian setempat perlu berdialog untuk menyelesaikan masalah.

Selain itu, pemerintah tak perlu “saling menyalahkan” satu sama lain. Padahal, mereka seharusnya bersinergi bersama-sama menuntaskan kekerasan di Sampang. Selama ini, terkesan SBY melempar tanggung jawab. Seharusnya, SBY menjadi pionir dalam menuntaskan kekerasan di Sampang, bukan sebaliknya. Yang terpenting pemerintah bekerja maksimal dan serius. Aparat penegak hukum juga demikian, mereka perlu melakukan langkah cepat dan tepat mencegah terulangnya kasus penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang yang telah memakan korban jiwa

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar