Sabtu, 22 September 2012

Tugas-4 Solusi Labsky Untuk Kemanusiaan


Karena Uang dan Kekuasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanusiaan memiliki arti (1)sifat-sifat manusia; (2)Secara manusia; sebagai manusia. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kemanusiaan atau biasa juga disebut peri kemanusiaan memiliki arti sifat yang dimiliki oleh manusia. Dengan sifat yang sama, maka seluruh manusia juga akan mendapatkan hak serupa yang mutlak dimiliki. Hak tersebut bernama Hak Asasi Manusia(HAM) yang memiliki arti hak-hak yang dimiliki seluruh manusia sejak berada di kandungan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga bersifat universal sesuai dengan harkat manusia. Dengan diketahuinya pengertian dari HAM tersebut, maka dapat kita simpulkan HAM adalah hal yang sangat penting untuk diteguhkan bagi manusia sendiri karena hak ini telah membela manusia untuk mendapatkan apa yang mereka memang miliki.

Pancasila yang merupakan ideologi negara kita sendiri terpampang bentuk sila kedua dan kelima yang telah menjadi rangka akan hukum terkait dengan HAM di Indonesia, yaitu; “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sejak dari awal terbentuknya Indonesia dapat dibuktikan bahwa mereka telah memperjuangkan adanya HAM yang adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memerdekakan diri agar dapat membangun negara yang sejahtera dan tenteram, lepas dari belenggu penjajah. Selain negara Indonesia dengan ideologi pancasila, negara dengan ideologi berbeda juga menjunjung adanya HAM ini dengan tingkat yang berbeda. Negara dengan ideologi liberalisme umumnya menjunjung HAM lebih tinggi dengan adanya kepercayaan mereka untuk menjunjung tinggi kebebasan. Dan negara dengan ideologi komunisme umumnya tidak terlalu menjunjung HAM karena pemerintah memiliki hak penuh terhadap anggota dan produksinya, sehingga dapat disimpulkan penyelenggaraan HAM dibatasi oleh  pemerintah, tergantung dengan tipe apa pemerintah itu memimpin; absolut atau toleransi.

Dengan adanya tema kemanusiaan ini, saya ingin mengangkat tentang KKN dan kemiskinan sebagai topik, karena dua perkara ini adalah kasus yang  berhubungan dengan adanya penyelewengan kemanusiaan terutama di Indonesia saat ini.

Masalah:
Sejak rezim Orde Baru, Indonesia mulai terinfeksi dengan adanya penyakit KKN yang dilakukan oleh pejabat ataupun masyarakat yang umumnya berada di ‘atas’ yang disebabkan oleh ego dan ketamakannya. Mereka hanya memikirkan akan kekayaan diri sendiri ataupun keuntungan yang bisa didapatkan tanpa memikirkan akan ketidakadilannya dan kerugian yang dapat disebabkan perbuatan itu terhadap orang lain yang secara harkat memiliki hak yang sama.

KKN adalah singkatan dari tiga perbuatan yang sangat merugikan negara terutama masyarakatnya, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah tindakan merugikan orang lain dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Kolusi adalah tindakan bekerja sama dengan orang lain untuk berbuat hal yang dapat merugikan negara. Nepotisme adalah tindakan memilih keluarga atau teman dekat karena hubungan, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Larangan terhadap KKN tercantum di UU No 28 Tahun 1999 yang menetapkan;

“Undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Korupsi jelas sangat merugikan negara dan masyarakat di dalamnya. Walaupun seseorang mendapatkan keuntungan dari tindakan keji itu, dalam jangka waktu panjang, negara kita akan menderita karenanya. Indonesia, pada tahun 2010, merupakan negara terkorup di Asia-Pasifik. Itu merupakan prestasi yang sangat buruk untuk Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak pejabat Indonesia yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding negara nya sendiri.

Korupsi lekat dengan kekuasaan. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan sudah seperti cara mudah untuk menjadi kaya. Korupsi. Oleh karena itu, menurut Lord Acton, dari Universitas Cambridge, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.”

Orang yang memiliki kekuasaan banyak melakukan korupsi karena mereka telah terlena dengan kekayaan dunia. Mereka menjadi tamak dan akhirnya mengambil uang negara yang sebenarnya tidak ia perlukan dan lebih dibutuhkan oleh orang lain. Mereka menjadi egois karena sudah hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan orang yang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan.

Kasus DPR-DPR dan penjabat-penjabat negara yang akhir-akhir ini menyeruak dapat menjadi contoh. Orang yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus negara melupakan tujuan mereka dan terjerumus dalam nikmat dunia yang akhirnya membuat mereka melakukan perbuatan yang dinamakan korupsi. Jelas wajar jika mereka melakukan korupsi, mereka memiliki kekuasaan dalam peralatan dan pengurusan negara. Seperti DPR juga memiliki kekuasaan terhadap UU sehingga untuk menyelidiki dan mengawasi mereka juga sulit karena merekalah yang memiliki kendali terhadap peraturan yang diberlakukan di negara.

Walaupun dapat terbilang wajar, tingkat korupsi yang tinggi dalam kalangan petinggi negara bukanlah pujian bagi negara. Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi masihlah terhitung buruk, ini dapat disebabkan karena tidak ada yang memiliki wewenang untuk menyelidiki. Lihatlah negara-negara tetangga, banyak dari negara-negara tersebut yang lebih maju dari negara ini, namun tingkat korupsi di Indonesia masih sajalah tinggi. Walaupun kekuasaan memiliki peran yang besar dalam tindakan korupsi, moral masihlah merupakan faktor utama dalam terjadinya tindakan korupsi.

Korupsi dan mencuri sebenarnya tidak terlalu berbeda. Mereka sama-sama merampas hak orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Mungkin, perbedaan nya hanyalah pada kekuasaan yang dimiliki koruptor. Koruptor dapat disebut juga “pencuri elit”. Korupsi juga cenderung tidak diketahui orang lain, dan dilakukan secara diam-diam.

Korupsi yang merugikan negara dan masyarakat banyak biasanya bermula dari penguasa

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, antara lain adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dimana pemerintah atau penguasa berinteraksi secara tertutup dengan seorang pengusaha swasta besar dan transaksi ekonomi mapun politik yang ditujukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri terjadi. Adanya persengkongkolan seperti ini membuka peluang besar bagi hukum untuk dipermainkan sehingga hukum seolah-olah telah dipegang oleh tangan-tangan tertentu.

Jangankan merugikan negara. Mungkin kita, yang masih pelajar, sudah pernah melakukan korupsi dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh paling mudah adalah seorang yang bolos kuliah dan meminta temannya untuk mengisi buku hadir. Sejatinya, ia telah melakukan korupsi karena ia memiliki kuasa terhadap kehadiran dan ketidakhadiran dirinya di dalam kelas. Dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingannya sendiri.

K yang kedua dari KKN merupakan kolusi; yaitu sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Walaupun perbuatan ini tidak merugikan siapapun secara langsung(bahkan membantu orang yang diberi uang), perbuatan ini tetaplah tercela karena terkait dengan kecurangan. Perbuatan ini membiasakan masyarakat untuk menyogok dan mendapatkan apapun yang diinginkan mereka dengan uang tambahan. Dengan terbiasakannya kebiasaan ini, negara pun tidak akan pernah maju karena masyarakatnya tidak memiliki karakter yang diperlukan untuk memimpin. Contoh dari kolusi ini merupakan penyogokan petugas agar KTP dapat jadi lebih awal.

Nepotisme memiliki arti lebih memilih saudara ataupun teman akrab karena hubungannya tersebut, bukanlah berdasarkan bakat ataupun kemampuan. Misalnya seseorang merupakan pemimpin dari sebuah perusahaan dan ia memilih temannya sebagai partnernya di jabatan yang relatif tinggi walaupun teman itu tidak memiliki tanggung jawab. Walaupun seorang pemimpin memiliki hak untuk memilih siapa yang menjadi anak buah atau rekannya, tidak adil bagi orang lain yang tidak dikenalnya namun mungkin memiliki potensi yang lebih. Selain kerugian pada pihak orang lain, pemimpin itu pun akan mengalami kerugian karena keuntungan yang didapatkan jika menggunakan tenaga kerja yang memang berpotensi besar kemungkinan jauh lebih besar.

Perbuatan yang dilandaskan karena ketamakan seseorang ini juga akhirnya berhujung pada satu masalah lagi; yaitu kemiskinan. Pada bulan September 2011 menurut Badan Pusat Statistika di Indonesia, penduduk miskin masih mencapai 29,89 juta orang dengan 12,36 persen. Kesenjangan ekonomi terjadi saat yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Para penjabat tinggi menikmati uang yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rakyat yang bukan merupakan hak mereka dan masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka pantas.

Kesenjangan ekonomi yang makin jauh ini bukanlah menambah simpati mereka terhadap kemiskinan yang ada, bahkan banyak orang menjadi sombong dan membiarkannya. Dengan adanya inflasi dan harga yang terus meningkat serta diikuti pendapatan mereka yang tergolong kecildan tetap, kebutuhan hidup mereka pun tidak dapat terpenuhi. Jika kebutuhan sehari-hari saja mungkin tidak terpenuhi, boro-boro pendidikan dan kesehatan terpenuhi; bertahan hidup menjadi prioritas mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka generasi penerus negara kita tidak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, dengan maksud walaupun jumlah sumber daya manusia melimpah, tidak semuanya berkualitas dalam bekerja dan hanya menjadi beban untuk negara.

 Di UUD 1945 pasal 34 tertulis bahwa “fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara Negara.” Namun sekarang, peraturan ini terbukti tidak tereksekusi dengan baik karena dapat kita lihat di sekeliling kita banyak masyarakat yang tidak terurus. Ini disebabkan karena dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat diambil alih oleh penjabat itu untuk keuntungan diri sendiri. Lalu dapat disimpulkan dengan melakukan KKN, pemerintahan telah mendorong banyak orang untuk tetap berada dalam kemiskinan, meningkatkan kriminalitas negara, dan juga mendorong jatuh tingkat kesejahteraan negara. Jika hal ini tidak diubah secepatnya, negara kita tidak akan pernah maju sampai kapanpun.

Solusi:

Menurut saya, negara kita haruslah lebih tegas dalam menangani korupsi yang sudah terjadi. Beri para pelaku korupsi hukuman yang berat agar mereka dapat kapok dan orang lain yang menyaksikan dapat mendapat pelajaran untuk tidak melakukannya. Janganlah hanya penjara dan denda karena mereka masih dapat mengulanginya kembali dan menikmati hasil curiannya terhadap negara tersebut. Walaupun penjara dan denda dapat terbilang ‘cukup’ keras untuk pelaku korupsi, hukuman tersebut tidak cukup untuk membuat jera para tikus negara. Lihatlah sampai sekarang ini, pelaku korupsi ada dimana-mana, bahkan ada yang belum diketahui sampai saat ini. Hal ini juga dapat dipengaruhi faktor mereka menyogok orang lain untuk bekerja sama dengan mereka.


Selain itu, kita juga harus mendukung organisasi atau lembaga yang dibentuk untuk membasmi korupsi dan memastikan lembaga tersebut sendiri berisi orang yang nasionalis dan tak akan menghianati negara. Faktanya, para pejabat negara banyak menentang adanya organisasi seperti ini karena mereka takut akan penemuan perbuatan tercela mereka. Bahkan mereka terang-terangan dalam menentang hal ini. Cukup mengherankan, mengapa banyak korupsi di Indonesia tidak diketahui hingga saat ini. Sebaik apapun pemimpin, jika ia melakukan korupsi, sama saja ia telah melaksanakan pengkhianatan terhadap masyarakat yang ia pimpin sehingga perbuatan itu telah menjatuhkannya kepada titik terendah seorang pemimpin. Lebih baik bibit korup yang ada dibasmi secepat mungkin sehingga negara dan masyarakat kita tidak merugi lebih jauh lagi. Pemimpin bangsa harusnya tahu untuk menepati janjinya dalam memajukan bangsa dan memprioritaskan masyarakat yang mereka pimpin dan bukannya diri sendiri. Jika pemimpin lebih memprioritaskan diri sendiri dan melupakan tugas utamanya, siapa yang akan memimpin negara dan memakmurkan rakyat?

Dengan adanya solusi tersebut, masih ada satu hal penting yang mendasarinya, yaitu moral bangsa sendiri. Anak bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa harus diberi pendidikan karakter. Mereka harus ditanamkan sejak dini mengenai apa yang benar dan apa yang buruk sehingga mereka akan tahu untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Jika setiap sekolah menekankan hal ini dengan baik, secara bertahap anak-anak akan menjadi lebih baik tiap generasi. Walaupun tidak bisa langsung, perubahan secara perlahan akan mempercepat kemajuan negara kita dan memperkuat pondasi bangsa dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jika seluruh masyarakat di Indonesia memiliki karakter yang kuat, maka mereka akan tahu untuk tidak melakukan perbuatan keji seperti korupsi dan tanpa ragu akan melaporkan orang yang melakukannya. Nasionalisme juga sangat dibutuhkan dalam pembasmian korupsi ini. Jika seseorang mencintai negaranya, maka dengan otomatis ia akan terdorong untuk melindungi negaranya sendiri dari ancaman, termasuk ancaman yang dapat menghancurkan negara dari dalam seperti korupsi. Jika seluruh masyarakat Indonesia memiliki moral yang baik, dapat dipastikan negara kita akan menjadi maju dan sejahtera.

Jika negara tanpa korupsi dapat diwujudkan, dana negara akan lebih banyak disalurkan kepada masyarakat seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Dengan begitu, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas hidupnya. SDM pun akan menjadi lebih baik lagi sehingga negara dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari SDA yang dimiliki. Jika Indonesia sudah dapat mengelola potensi negara secara maksimal, maka Indonesia yang maju sudah tidak jauh dari pandang lagi.


Daftar Pustaka

Tidak ada komentar:

Posting Komentar