Rabu, 19 September 2012

TUGAS 4 SOLUSI LABSKY UNTUK KEMANUSIAAN


MANA HAM DI TANAH PAPUA?



nobel untuk pejuang HAM
MASALAH

Kalau anda tanya pada tokoh-tokoh terdidik Papua yang sadar politik tentang isu politik paling penting di Papua, maka jawabannya akan bervariasi. Tapi yang pasti masalah pelanggaran HAM menjadi salah satunya. Demikian pula dengan demo politik di Papua, salah satu isu yang diangkat pasti pelanggaran HAM. Bahkan di dalam Konggres Rakyat Papua II pada 2000, para pemimpin Papua memasukkan masalah pelanggaran HAM masa lalu sebagai salah satu agenda terpenting yang harus diselesaikan oleh Presidium Dewan Papua (PDP).
munir pejuang HAM di indonesia
Kalau anda perhatikan kampanye para aktivis Papua Merdeka di forum internasional, isu yang diangkat pasti terkait dengan pelanggaran HAM. Bahkan ada wacana genocide dari Yale University dan Sidney University. Belum lagi perhatian Amnesty Internasional dan Human Rights Watch Group yang selalu membuat laporan khusus tentang masalah HAM di Papua. Dari Amerika sendiri, akhir-akhir ini, 40 anggota Konggres AS menandatangani petisi yang intinya juga mempersoalkan komitmen Presiden RI dalam penegakan HAM sipil dan politik di Papua.
Pada saat Perwakilan Komnas HAM Papua terbentuk pertama kali beberapa tahun yang lalu dan kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, banyak orang mengeritiknya dengan keras. Ketika kantor pusat Komnas HAM di Jakarta hendak mengadakan pemilihan anggota baru perwakilan Papua, banyak orang datang ke Komisi F untuk memberikan masukan dan bahkan menuntut dibentuknya Komda HAM Papua dengan harapan bisa lebih berarti untuk penegakan HAM di Papua. Sejumlah pejuang HAM Papua sendiri bahkan memprotes Komnas HAM agar proses seleksi anggota Perwakilan Komnas HAM lebih transparan.
Jadi, luar biasa! Dari segi wacana, ini menunjukkan bahwa masalah HAM dianggap sangat penting di Papua. Tapi, bagaimana kenyataannya?
Pada saat Komnas HAM membuka kesempatan untuk seleksi anggota Perwakilan Komnas HAM Papua, orang-orang yang saya anggap mampu ternyata tidak tertarik mendaftarkan diri. Jumlah pendaftarnya juga sangat sedikit. Bahkan batas pendaftarannya juga kemudian diundur beberapa kali. Belakangan saya memperoleh informasi bahwa beberapa LSM di Papua juga tidak mengijinkan aktivisnya yang potensial untuk mendaftar dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan personel. Calon yang potensial pun mengundurkan diri karena ada posisi yang lebih baik di luar seperti menjadi anggota KPUD, calon bupati, atau posisi di lembaga negara lainnya.
Salah satu soal terbesar Perwakilan Komnas HAM Papua adalah sumber dana. Meskipun sudah menyampaikan komitmennya kepada Komnas HAM, Gubernur Bas Suebu secara konkrit tidak menunjukkan dukungan sedikit pun pada proses seleksi sehingga Komnas HAM sendiri kekurangan dana untuk seleksi. Di DPRP hanya Ketua Komisi F Weynand Watori yang aktif memfasilitasi proses seleksi tersebut.
Pada jaman reformasi ini, kesempatan bagi orang Papua untuk masuk dalam lembaga negara, seperti pemkab, pemkot atau pemprov sangat besar. Selain itu ada lembaga semacam KPUD, Bawaslu, dan lain-lain yang lebih menarik. Dari segi dana dan honorarium, Perwakilan Komnas HAM termasuk yang „kering. Sudah menjadi rahasia umum, Komnas HAM tidak memiliki dana yang besar. Oleh karenanya tidak menjanjikan honor yang layak.
Di sektor advokasi dan penegakan HAM di kalangan LSM masalahnya juga hampir sama. Jika ada kasus politik dan HAM di Papua sekarang ini, siapa yang mau menjadi penasehat hukum? Banyak pengacara mampu yang dulu berperan penting tidak lagi menangani perkara politik dan HAM. Beberapa dari mereka mengatakan sudah jenuh, beberapa lainnya merasa lelah dengan konflik-konflik sesama aktivis HAM. Beberapa lainnya harus menghidupi keluarganya. Regenerasi pun tidak berjalan baik.
Menjadi penasehat hukum untuk kasus politik dan HAM di Papua sangat melelahkan baik dari segi pikiran, dana, maupun perasaan. Selain „memiskinkan, begitu banyak gerakan tambahan baik dari yang didampingi maupun dari pihak-pihak lainnya. Perlu militansi luar biasa dan daya tahan yang kuat untuk bisa bertahan dalam arena ini. Daya tahan lainnya adalah kemampuan untuk menahan „kantong dalam keadaan „kering, bahkan sangat mungkin nombok uang sendiri.
Kasus penancapan Bintang Kejora di Wamena pada 9 Agustus 2008 yang lalu menjadi contoh yang aktual. Pengacara yang sudi mendamping tinggal Iwan dan Anum (ALDP), LBH Jayapura, dan Hari (KontraS). Untungnya masih ada support dari Poengky Indarti (Imparsial). Selain tidak ada dana, jumlah PH pun terbatas, sehingga tidak bisa berbagi beban. Nafas dan daya tahan orang-orang ini tidak akan panjang jika tidak didukung oleh banyak pihak.
Memasuki tahun keempat kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sinyal positif dengan mengatakan bahwa baginya sudah cukup berwacana dan akan melaksanakan program-program pemerintah yang kongkret dengan menggunakan bahasa yang jelas serta sederhana. Tentu, salah satu yang kita tunggu adalah langkah pemerintah dalam menangani masalah HAM, terkait penanganan kasus Trisakti, tragedi Semanggi I dan II, kasus orang hilang dan penuntasan kasus kematian alm Munir.
Semua orang maklum bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penanganan masalah HAM adalah watak reformasi kita yang by design tidak lahir dari peralihan rezim yang tuntas. Pergantian rezim dalam reformasi kita bukan pembalikan total dari rezim lama yang diputus dengan tegas lalu diganti dengan rezim yang sama sekali baru. Reformasi kita adalah reformasi setengah badan sehingga pilar-pilar penyangga rezim lama masih banyak yang bercokol lalu dengan cepat menyesuaikan diri dengan gairah reformasi lalu bermutasi dalam struktur kekuasaan rezim yang baru.
Setelah berlangsung delapan tahun lebih, dengan lenyapnya momentum untuk melakukan pemutusan rantai kuasa secara radikal dari rezim lama, seiring kian luasnya arus mutasi tersebut maka kian redup pula berbagai kekuatan reformasi yang murni. Alih-alih mengembalikan daya reformasi murni, kini kita justru kepayahan untuk membendung arus mutasi itu sendiri. Bahkan berbagai sumber daya politik yang baru tak pelak juga terseret pada arus mutasi besar-besaran, dari tingkat pusat hingga di daerah-daerah.
Yang paling gamblang mencerminkan tarik ulur akibat dari arus mutasi tersebut adalah proses yang meletihkan pada penanganan kasus-kasus korupsi dan masalah HAM. Keduanya menjadi problematik bagi pemerintah karena membongkar kasuskasus korupsi skala besar dan pelanggaran HAM berat diasumsikan akan mengguncang struktur kuasa rezim baru yang sebagian masih bertopang pada pilar-pilar lama. Semua orang maklum bahwa penyelesaian masalah HAM, di negara mana pun, bobot politiknya selalu jauh lebih kental ketimbang aspek-aspek yang lain.
Dan sebagaimana lazimnya penanganan HAM dalam setting pemerintahan baru yang tak dapat menyingkirkan proses mutasi politik semacam itu, hukum cenderung menjadi mandul. Arah dan bobot kehadiran hukum akan sangat tergantung arah bandul politik yang berkisar pada lapisan kerucut kekuasaan yang bermuara pada lobby-lobby tingkat tinggi mengikuti irama politik yang berlangsung. Akibatnya, substansi HAM cenderung dikorbankan demi pragmatisme kaum elite. Atau, bahkan boleh jadi justru akan dijadikan komoditas politik yang permanen bagi siapa pun yang terlibat dalam permainan tingkat tinggi tersebut.
Siapa lagi yang akan menjadi pekerja HAM terutama PH pada kasus-kasus yang akan datang? Di masa depan, pasti masih banyak lagi kasus-kasus semacam Wamena... Siapa peduli HAM di Papua? Maksudku, peduli dalam arti konkrit mau terlibat dan bekerja...


SOLUSI

Hukum dan HAM adalah dua hal yang berhubungan erat. Bila hukum ditegakkan dengan benar maka hak utama setiap manusia akan terpenuhi. Dan bila hak telah terpenuhi maka orang-orang akan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dengan sukarela; karena mereka telah mengetahui manfaatnya.
Tentu yang dimaksud hukum disini bukan hanya yang terkait pidana dan perdata. Karena kedua hal tersebut hanyalah suatu bagian dari hukum. Namun kebanyakan imagine orang bila disebut kata hukum adalah tentang kedua hal ini. Diantara solusi agar hukum dapat tegak adalah pelaksanaannya yang from up to down. Maksudnya adalah, jangan seperti pisau yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas. Para figur masyarakat mesti memberikan contoh, lalu efeknya akan terlihat. Banyak kasus yang sudah membuktikan ini. Diantaranya juga, mengenai hukum pidana dan perdata, mesti ada efek jera yang menghambat menyebarnya kejahatan atau menimbulkan kejahatan yang lebih besar.

Lalu HAM. Diantara solusi masalah HAM adalah menurunkan suku bunga menjadi 0 %. Atau dengan bahasa agama : menghilangkan riba. Karena pengalaman di lapangan telah membuktikan bahwa riba-lah asal dari kemiskinan di seluruh masa. Bukankah inti dari masalah HAM adalah kemiskinan ? Riba jugalah yang digunakan oleh hukum kapitalis.
kerusuhan akibat HAM

Lalu yang paling penting adalah memahamkan masyarakat tentang solusi di atas. Agar setelah dipahami mereka menjalankan sepenuh hati. Caranya? tentu saja dengan pendidikan. Namun sayang pendidikan kita nampaknya belum bisa diandalkan untuk hal ini. pertama, karena sistemnya yang masih perlu dibenahi, kedua, karena pelajarnya lebih suka menonton konser musik daripada belajar

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar