Minggu, 23 September 2012

Tugas 4 - Solusi Labsky Untuk Kemanusiaan


HUMAN TRAFFICKING DI TANAH AIR : MASIH MENJADI ANCAMAN SERIUS
Di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, kasus human trafficking menjadi salah satu jenis kejahatan yang terus terjadi. Bahkan kejahatan ini tak kalah menonjol dibanding kejahatan konvensional lain seperti pencurian, perkosaan dan penyalahgunaan narkotika. Selain perdagangan anak-anak, perdagangan perempuan khususnya yang berkaitan dengan praktik prostitusi begitu marak. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), pada 2010, ada 111 kasus penculikan anak di Indonesia. Dan pada medio Januari-Juli 2011, tercatat 34 kasus penculikan anak.
Jika merunut kasus penculikan anak yang kerap terjadi, kasus ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan tempat tinggal, yang selama ini dinilai aman. Penculikan juga kerap terjadi di tempat belajar seperti sekolahan, atau bahkan di pusat perbelanjaan.

Melihat fenomena ini, sudah selayaknya semua orangtua untuk selalu waspada. Berita di media tentang adanya penculikan, memberi warning bagi para orangtua untuk selalu waspada.  Namun di sisi lain, pemberitaan tentang adanya penculikan, juga memunculkan kekhawatirkan dan ketakutan berlebih bagi sejumlah orangtua, yang imbasnya justru akan mengekang kebebasan sang anak.
Dari sejumlah kasus yang terungkap, penculikan juga dilatarbelakangi berbagai modus seperti meminta tebusan, dendam, penguasaan harta, dan juga perdagangan organ tubuh.
Dengan melihat berbagai kejadian itu, sudah saatnya kita selalu waspada. Aparat penegak hukum juga harus mengungkap semua kasus penculikan dan memberantas tuntas sindikat perdagangan manusia ini. Bagaimanapun dan apapaun alasannya, manusia bukanlah komoditas yang patut diperdagangkan.
Menurut data PBB, perdagangan manusia saat ini sudah menjadi sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba. Dari bisnis ini, para pelaku dapat meraup laba sekitar USD 7 miliar setiap tahunnya. Laporan Asia Development Bank (ADB) memperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahkan hingga tahun 2008 diperkirakan keuntungan yang didapat oleh traffickers mencapai USD 40 milyar. Salah satu korban trafficking yang kini menjadi pusat perhatian adalah para pekerja migran terutama pekerja migran perempuan.
Ketimpangan Pendapatan dan Resiko
Tren global menunjukkan jumlah pekerja perempuan mengalami peningkatan yang sangat signifikan namun ironisnya seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan yang optimal. Padahal, pekerja migran perempuan termasuk kelompok pekerja migran yang paling beresiko terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional khususnya terhadap ancaman human trafficking.
Data terbaru Bank Dunia menyebutkan bahwa 4 dari 10 pekerja global saat ini adalah perempuan, namun secara rata-rata setiap satu dolar yang dihasilkan laki-laki, perempuan hanya menghasilkan 80 sen. Ketimpangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki ini sangat tidak sebanding dengan tingginya resiko perempuan menjadi korban human trafficking dibandingkan laki-laki. Fenomena ini terlihat sangat jelas pada apa yang menimpa banyak tenaga kerja wanita (TKW) kita dalam percaturan tenaga kerja global saat ini.
Hampir 80 persen dari sekitar 6,5 juta pekerja migran kita adalah perempuan. Fakta ini memunculkan stigma dan persepsi di masyarakat, tenaga kerja Indonesia (TKI) identik dengan tenaga kerja wanita (TKW). Lebih spesifik lagi identik dengan pembantu rumah tangga (PRT). Sebagian dari mereka berpendidikan rendah sehingga banyak terserap ke sektor informal terutama PRT. Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang sempit dan tidak adanya akses terhadap permodalan membuat banyak perempuan, terpaksa menjadi TKW. Sebagian dari mereka ada yang berhasil menjadi tulang punggung keluarga, namun tidak sedikit yang menjadi korban human trafficking (perdagangan manusia) dan beragam bentuk perbudakan lainnya di negeri orang. Hampir setiap hari kita bisa mendapatkan kabar duka dari para pekerja migran kita. Mulai dari pelecehan seksual, penyiksaan baik fisik maupun mental yang menyebabkan depresi, cacat, sakit, gila bahkan meninggal dunia. Belum lagi pelanggaran hak-hak lainnya seperti gaji yang tidak dibayar dan tidak adanya waktu libur.
Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya mencakup pekerja migran yang bekerja secara illegal namun juga mereka yang secara resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. Sementara itu, secara umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak 3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan dipastikan jauh lebih besar.

Data yang lebih mencengangkan tentang kasus human trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.
Perlindungan Holistik
Sebagai ancaman yang sangat serius, human trafficking terutama pada perempuan harus diantisipasi melalui upaya dan kerjasama yang holistik. Perlu ada burden sharing pengawasan dan penanganan yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menekan masalah TKW hingga ke level paling bawah di samping kerjasama internasional yang intens dengan semua pihak.
Selain segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, penting pula untuk membuat MoU dengan sejumlah negara tujuan terutama negara yang memiliki banyak catatan kasus praktik human trafficking seperti Malaysia dan Arab Saudi. Aspek hukum ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daya saing dan kompetensi TKW untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri. Termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh undang-undang.
Selain sejumlah langkah strategis di atas, persoalan paling mendasar yang harus dituntaskan adalah masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan karena inilah akar masalah yang sesungguhnya. Perempuan perlu diberi akses yang lebih luas agar bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan mengambil peran yang lebih penting dalam pembangunan.
Bagaimana strategi yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana Human Trafficking atau Perdagangan Manusia?


A. Aspek Penguatan Penegakan Hukum
1)     Mensosialisasikan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO ke aparat penegak hukum dan masyarakat luas, serta melakukan diseminasi informasi secara luas sampai ke masyarakat pedesaan dan masyarakat terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan orang. Perda-perda daerah menyangkut trafficking; Membentuk BNP2TKI (Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI) demi mengurangi tingkat trafficking dan sebagainya.
2)   Membangun konsistensi mekanisme kontrol (monitoring) terhadap implementasi UU PTPPO untuk melihat efektivitas implementasi UU PTPPO bagi perlindungan perempuan.
3)     Menyiapkan perangkat, infrastuktur dan tenaga untuk implementasi UU PTPPO dari tingkat pusat sampai desa (Pusat Layanan Terpadu, Pos Pengaduan Ramah Korban di Kantor Polisi, Dana untuk pemulangan, rehabilitasi medis-psikososial dan reintegrasi sosial bagi korban dan keluarganya.
4)     Segera membuat PP untuk mengimplementasikan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, termasuk tentang penegakan hukum (sanksi administrasi bagi pejabat Negara yang terlibat perlu diatur oleh Pengadilan Tata Usaha Negara)
5)     Mengharmonisasikan segala kebijakan, hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai UU payung dalam pemberantasan tindak perdagangan orang.
6)     Menjalin kerja sama dengan negara transit dan negara penerima/tujuan untuk menghormati hak-hak buruh migran dan tidak memperlakukan mereka sebagai imigran gelap sebagai akibat passport yang ditahan/dihilangkan oleh majikan. Termasuk memberi kesempatan kepada buruh migran untuk tetap berada di negara penerima dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
7)     Mengawasi lebih ketat dan menutup tempat penampungan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang melakukan penipuan dan pembatasan ruang gerak para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) serta PJTKI yang menjadikan TKW hamil sebagai asset.
8)      Memperkuat jaringan organisasi non-pemerintah anti perdagangan manusia secara nasional maupun internasional agar perlindungan perempuan dari perdagangan manusia sesuai dengan standar HAM.
9)     Memperkuat dokumentasi (database) tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dari berbagai pihak sebagai bahan advokasi kebijakan pemerintah dan bahan kampanye pemberantasan.

B. Pemberdayaan Masyarakat Berpartisipasi Aktif Memerangi Human Trafficking

1)     Advokasi secara terus menerus mengenai modus operandi dan bahaya perdagangan orang. Peningkatan upaya oleh pemerintah maupun oleh sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari kampanye, advokasi korban, advokasi kebijakan membangun aliansi bersama untuk pencegahan, maupun melakukan pendidikan penyadaran akan bahaya praktik perdagangan manusia.
2)     memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput sendiri untuk turut berpartisipasi aktif menjadi pelaku aksi memerangi perdagangan manusia. Salah satunya yang baru-baru ini menegaskan lagi komitmen untuk melakukan upaya-upaya sistematis untuk memerangi perdagangan manusia adalah Aisyiyah, organisasi perempuan di lingkungan Muhammadiyah. Organisasi tersebut termasuk salah satu lembaga yang melakukan strategi penguatan di masyarakat akar rumput untuk memerangi perdagangan manusia. Antara lain mulai dari penguatan basis data penanganan human trafficking yang dikelola di seluruh perwakilan organisasinya di seluruh Indonesia.
3)     Penguatan Masyarakat untuk menghentikan praktek keterlibatan aparatur negara mulai dari tingkat RT/RW (community leader) sampai pada pemimpin kantor imigrasi, yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Ditingkat RT/RW terjadi pemalsuan usia dalam KTP sebagai syarat batas minimun bekerja diluar negeri. Pemalsuan dokumen juga dilakukan oleh aparatur imigrasi. Praktek penyalahgunaan kewenangannya dengan memberikan kemudahan untuk pemalsuan dokumen. Selain itu, kuatnya mafia dan sindikat perdagangan perempuan baik tingkat internasional, nasional, dan lokal, menjadi hambatan besar dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar