Selasa, 18 September 2012

Tugas-4 Solusi Labsky untuk Kemanusiaan


ANTARA PAPUA DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

Kejahatan kemanusiaan mengacu kepada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh manusia sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap orang lain, menurut istilah di dalam Hukum Internasional. Kejahatan kemanusiaan merupakan tindakan yang sangat keji pada skala yang sangat besar yang dilakukan untuk mengurangi ras pada manusia secara keseluruhan, menurut para Sarjana Hubungan Internasional. Kejahatan kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politik pada umumnya seperti yang terjadi pada saat Pemerintahan Hitler berlangsung di Jerman pada waktu itu.
Menurut Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
Lambang International Criminal Court
Kejahatan kemanusia adalah salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. International Criminal Court sendiri dibentuk pada tahun 2002 di Hogue, Belanda dengan kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma untuk mengadili kejahatan kemanusiaan. Menurut Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan kemanusiaan adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan :
a.       Pembunuhan
b.      Pemusnahan
c.       Perbudakan
d.      Pengusiran atau pemindahan penduduk
e.      Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik lain
f.        Menganiaya
g.       Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seseorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya
h.   Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin sebagaimana diatur dalam Artikel 3 International Criminal Court ataupun dengan alasan-alasan lainnya  yang secara umum diketahui suatu alasan yang dilarang oleh Hukum Internasional
i.         Penghilangan seseorang secara paksa
j.         Kejahatan apartheid
k.  Perbuatan lainnya yang tidak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya

MASALAH

Kejahatan kemanusiaan di Papua terus terjadi sejak pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan dilakukannya PEPERA pada tahun 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis. Pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 telah membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Papua sejak berintegrasi dengan Indonesia yaitu dirampas hak-haknya, dibunuh, tidak dihargai sebagai manusia, dan bahkan dianaktirikan dalam berbagai kebijakan Neo-Kolonial Indonesia selama 35 tahun. Sejak tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998 diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Walau sudah dicabut pemberlakuan DOM di Papua sejak tahun 1998 tetapi tidak mengalami perubahan makna dalam operasi teritorialnya selama ini di Papua. 
Masuknya Freeport di Papua pada tanggal 7 April 1967 telah menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap penduduk Papua disekitar daerah konsesinya. Kontrak antara Freeport dan RI dilakukan 2 tahun sebelum PEPERA pada tahun 1969 dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa PEPERA pada tahun 1969 adalah hasil rekayasa politik antara USA dengan Indonesia dan Belanda dan difasilitasi oleh PBB sehingga dapat dipastikan aneksasi Papua oleh NKRI diatur berdasarkan Perjanjian Internasional. New York Agreement dan Rome Agreement adalah 2 Aturan Internasional yang dibuat oleh Indonesia dan Belanda dimana USA menjadi fasilitatornya. Dalam rumusan 2 Perjanjian Politik tersebut, rakyat Papua tidak pernah dilibatkan sebagai subjek dalam penyelesaian masalah Papua.
Di masa pemerintahan Soekarno, kepentingan  modal Internasional sangat terganggu dengan menguatnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Situasi ini menjadi penghalang bagi masuknya modal di Indonesia, maka tidak ada jalan lain kecuali kekuatan penghalang itu harus dihancurkan, maka dicarilah sekutu sekaligus agen yang akan melaksanakan tugasnya tersebut, dipilihlah militer sebagai sekutu dan  agennya. Terjadilah pergantian kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965, naiklah sang diktaktor Soeharto mewakili kekuatan militer yang menjadi agen dari modal  Internasional. Setelah tumbangnya Soekarno, babak baru eksploitasi dan membuat kesepakatan untuk perputaran modal Internasional dengan kekuatan militer memanipulasi PEPERA pada tahun 1969.
Perlahan dibawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era keterbukaan terhadap modal Internasional.  UU Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mudah diundangkan oleh Soeharto pada tahun 1967. Mulailah aliran dana luar negeri diinvestasikan di Papua. Freeport berdiri, mengeruk kekayaan alam Papua dan berbagai macam perusahaan nasional maupun asing lainnya. Lembaga Internasional, seperti IMF dan Bank Dunia yang dikendalikan para pemilik modal besar Amerika Serikat dan sekutunya mulai mengatur ekonomi Indonesia. Papua memasuki era Neo-Kolonialisme (penjajahan baru di bidang ekonomi) dengan kepanjangan tangannya Orde Baru.
Bersama kekuatan militer, Orde Baru mengambil alih semua perusahaan-perusahaan asing di Papua ke tangan militer dan pengusaha-pengusaha dari birokrasi. Sekarang Papua telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian modal Internasional yang tetap dipertahankan hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Pemerintah Indonesia menawarkan status otonomi khusus kepada Papua pada tahun 2001 menanggapi tuntutan dari masyarakat Papua atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Undang-Undang no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua telah disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada bulan Oktober 2001 setelah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi tidak semua harapan terhadap undang-undang ini dapat terpenuhi.
bentuk kekecewaan rakyat Papua
mengenai kegagalan UU Otonomi Khusus Propinsi Papua
Pemerintah Indonesia memperlihatkan tidak adanya keinginan politik untuk menerapkan otonomi khusus di Papua dan sebaliknya, justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan. Pemerintah Indonesia gagal untuk mengatasi hambatan-hambatan kultural, ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi oleh penduduk asli Papua. Para pemimpin agama jelas-jelas menyebutkan bahwa penyebab utama dari kegagalan ini adalah tidak adanya implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Propinsi Papua secara penuh, efektif dan konsisten oleh pemerintah Indonesia.
Menyebut bahwa rakyat Papua hidup damai di bawah pemerintahan Indonesia ibarat jauh panggang dari api. Alasan utama adalah karena tidak pernah ada penghormatan terhadap harga diri rakyat Papua sebagai manusia. Sebaliknya, harga diri rakyat Papua telah lama diinjak-injak selama bertahun-tahun.
Menanggapi situasi yang terus berkembang di Papua yang dipenuhi militer dan dibalik itu militer juga membekap asing untuk mengeruk kekayaan bumi cendrawasih dan dengan dalih separatis rakyat Papua terus dibunuh yang menimbulkan kekosongan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Maka rakyat Papua berhak menentukan nasibnya sendiri.
Dewasa ini, masyarakat Papua mulai melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk rasa kekecewaan terhadap kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang belum juga terungkap. Hal ini telah mengakibatkan belasan honai (rumah tradisional masyarakat Papua) terbakar berikut surat-surat berharga seperti ijazah dan sertifikat tanah, Kantor Desa terbakar, belasan kendaraan milik pribadi seperti mobil dan motor hilang, serta belasan orang ditembak mati baik di bagian perut maupun kepala oleh pelaku tak dikenal. Hal ini dilakukan untuk membangun opini Internasional bahwa perjuangan rakyat Papua adalah perjuangan yang identik dengan kekerasan agar simpati dan dukungan serta solidaritas kemanusiaan dari masyarakat Internasional dibelokkan menjadi antipati kepada rakyat Papua yang selama ini  berjuang dengan pendekatan damai. 
Pelaku Tak Dikenal yang berkuasa dan mendominasi di Papua terus menghilangkan nyawa manusia yang tak berdosa untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dan aparat keamanan telah gagal, lumpuh, dan tidak mampu lagi mengayomi dan melindungi warga sipil di Papua.

SOLUSI
  1. PBB harus mulai membuka mata, hati, dan telinga terhadap kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua dengan memberi dukungan dalam misi kemanusiaan.
  2. Pemerintah Indonesia harus segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua karena secara historis, kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang selama ini terjadi di Papua belum pernah diungkap pelakunya yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah atas setiap kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
  3. Kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua tidak hanya dapat dengan dialog saja, tetapi dapat ditingkatkan menjadi perundingan/negosiasi yang dilakukan dengan meningkatkan dialog intensif diantara pihak-pihak yang terlibat konflik berkepanjangan di Papua selama 50 tahun terakhir ini sehingga dapat dicari pemecahannya secara damai dan lebih demokratis. Pihak-pihak yang dimaksud adalah rakyat Papua yang juga melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), TNI, POLRI, dan pemerintah Indonesia.
  4. Pemerintah Indonesia harus membuka akses untuk media Internasional dan diplomat asing ke Papua.
  5. Pemerintah Indonesia harus meninggalkan berbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua,
  6. Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua harus duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
  7. Membangkitkan kembali ideologi, nasionalisme, dan kebersamaan yang kuat serta membangun solidaritas kemanusiaan dari berbagai kalangan di Indonesia maupun masyarakat Internasional.
  8. Pemerintah Indonesia harus segera membentuk tim khusus untuk dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga dengan diharapkan semua perbedaan pandangan dan kompleksitas masalah Papua dibawa dalam meja dialog untuk mencari penyelesaian yang damai, menyeluruh dan bermartabat.
  9. Kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban etis, tanggung jawab moral dan iman, tugas untuk menjaga Papua. Hidup rukun dan damai dengan menghormati perbedaan pandangan politik, ras, etnis dan budaya juga melawan kekerasan, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi dan eksploitasi yang merendahkan martabat dan kehormatan hidup manusia.
  10. Perlu adanya Pelapor Khusus PBB  di undang dan datang ke Papua untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama ini di Papua.
  11. Perlu adanya kehadiran wartawan asing untuk meliput peristiwa yang terjadi secara lebih kredibel dan berimbang dalam menciptakan rasa keadilan dalam pemberitaan peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama ini di Papua.
  12. Kelompok-kelompok intelijen yang menyamar sebagai wartawan gadungan di setiap kegiatan demo dan seminar harus dihentikan karena sudah diketahui secara umum beroperasi di Papua.
  13. Aparat TNI diharapkan tidak terlibat langsung dalam mengawasi kegiatan-kegiatan demo damai dari rakyat sipil.
  14. Aparat keamanan tidak perlu memblokir dan melarang rakyat Papua untuk menyalurkan pikiran dan pendapatnya melalui saluran demonstrasi damai kepada pemerintah Indonesia. Aparat keamanan sendiri yang seharusnya melindungi dan menjaga rakyat  agar terhindar dari kesalahan fatal.
  15. Pelaku tak dikenal harus segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan karena tindakan-tindakan kekerasan ini tidak cocok dan tidak relevan di dalam demokrasi dan keterbukaan sekarang ini.


Sumber :


Tidak ada komentar:

Posting Komentar