Sabtu, 22 September 2012

Tugas-4 Solusi Labsky untuk Kemanusiaan



"Pelanggaran HAM Dimana-mana"




Hak asasi manusia (human rights  yang secara universal dapat diartikan sebagai  those rights which reinherent in our name  and without wicht we can’t live as human being) oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang bahkan sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait didalamnya. Hal ini dibuktikan bahwa diseluruh penjuru di dunia terus berlangsung berbagai perubahan sosial, pergolakan, kekacauan  peperangan maupun kelaparan. Bencana alampun turut 
mewarnai proses terjadinya musibah kemanusiaan.

Di era modern abad ke-21 ini, bumi yang kita tempati seluruh dengan penduduknya, dirundung sebuah masalah kompleks yang terjadi yaitu perlakuan adil hak asasi manusia di setiap tempat di permukaan bumi ini. Namun apa yang terjadi? Masih banyak diluar sana kasus-kasus berbau sara dan juga pelanggaran HAM terjadi. Ini dari akibat penduduk bumi itu sendiri yang tidak lagi mempunyai hati nurani ke sesama manusia. 

Dari sila kedua diambil dari Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” . Itulah cita-cita negara Indonesia yang ikut serta berpartisipasi untuk mencapai kemakmuran dunia. Diluar hal itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi. Contohnya bisa kita lihat pada kasus rohingya. Dimana etnis muslim di bantai habis-habisan oleh militer Myanmar. Sungguh keji perbuatannya. Pemerintah Myanmar sendiri tidak menganggap muslim Rohingya sebagai bagian dari etnis di negara mereka. Meskipun jumlah muslim Rohingya diperkirakan mencapai 800.000 orang, otoritas setempat tak mengakui keberadaan mereka. Sebaliknya, muslim Rohingya yang berupaya mencari keselamatan di negara terdekat, Bangladesh, juga mendapat pengusiran dari pemerintah Bangladesh. Kapal mereka didorong kembali ke laut. MUI menilai tindakan yang dilakukan pemerintah militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai perbuatan anti kemanusiaan dan biadab. Keadaan ini dikatakan bisa memicu kebencian dan salah paham tentang masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pokok permasalahan Rohingya juga menyangkut banyak masalah lainnya yang telah lama ada, seperti pembagian tanah (agraria), diskriminasi etnis dimana terdapat lebih dari 100 etnis di Myanmar yang pengakuannya berdasarkan rasa suka dan tidak suka pemerintah, dan politis yang dibawa ke banyak bidang. Satu hal yang paling penting adalah masalah penggelapan sejarah etnis Muslim Rohingya.
Dilain belahan benua lain, yakni Amerika Serikat. Turut menjadi potret pelanggaran HAM di dunia. Sejak April 2004, ketika potret pertama muncul mengenai personel militar AS menghina, menyiksa, dan juga memperlakukan dengan buruk tahanan di penjara Abu Ghuraib di Irak, pemerintahan AS berulangkali mencoba memotret pelanggaran HAM itu sebagai insiden yang terpisah, kerja segelintir tentara yang buruk yang bertindak tanpa perinta. Kenyataannya, satu-satunya aspek pengecualian dari pelanggaran di Abu Ghuraib adalah potret. Tetapi kenyataannya pola pelanggaran ini tidak berasal dari aksi beberapa tentara yang melanggar hukum. Kejadian itu berasal dari keputusan yang dibuat oleh Pemerintahann AS untuk membelokkan, mengabaikan, atau mengesampingkan hukum. Kebijakan administrasi yang menciptakan iklim Abu Ghuraib dalam tiga cara fundamental pengelakkan dari hukum intenasional, menerapkan metode interogasi yang bersifat memaksa dan pendekatan “tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan” pemerintahan Bush.

Kendati fakta bahwa AS telah meratifikasi Konvensi PBB yang menentang penyiksaan dan Konvensi Ketiga dan Keempat Geneva, dan bahwa Pemerintahan AS telah mengakui bahwa perjanjian-perjanjian dimaksud mengikat dalam perang untuk pembebasan Irak, terlihat bahwa Pemerintahan Bush mengklaim para tahanan yang diambil dari Abu Ghuraib tidak digolongkan sebagai tahanan perang dibawah hukum internasional. Bagaimanapun, dalam jawaban, beberapa ahli hukum telah mengungkapkan bahwa AS dapat diwajibkan untuk mengadili beberapa prajuritnya untuk kejahatan perang dan dibawah Konvensi Ketiga dan Keempat, tahanan perang orang sipil yang ditahan dalam suatu perang tak dapat diperlakukan dalam perangai yang merendahkan, dan pelanggaran dalam seksi itu adalah “pelanggaran berat”.

Menurut Human Rights Watch, personel militer dan intelijen AS di Afghanistan melakukan sistem interogasi yang meliputi penggunaan deprivasi tidur, deprivasi indera, dan memaksa tahanan untuk duduk atau berdiri dalam posisi yang menyakitkan untuk periode waktu yang lama.. Dalam hal ini, AS telah gagal memberi penjelasan yang cukup atas tuduhan perlakukan buruk terhadap tahanan oleh personel militar dan intelijen AS di Afghanistan.

Human Rights Committee telah mencatat dengan keprihatinan kekuarangan-kekurangan menyangkut kemerdekaan, ketidak-berpihakan, dan efektivitas investigasi menjadi tuduhan penyiksaan dan kekejian, perlakukan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan yang ditimpakan oleh militer dan personel non militer AS atau pekerja kontrak, di fasilitas penahanan di Guantanmo, Afghanistan, Irak, dan lokasi di luar negeri lainnya, dan pada kasus-kasus kematian yang dicurigai di tempat tahanan di salah satu lokasi-lokasi ini. The Committee menyesal AS tidak memberikan informasi cukup menyangkut penuntutan yang dilontarkan, hukuman-hukuman dan reparasi yang dijamin buat korban.

Berikutnya dapat kita ambil contoh kasus lainnya. Tidak usah jauh-jauh ke negeri seberang, ternyata bumi pertiwi pun pernah mengalami hal serupa, yakni pelanggaran HAM. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa).

Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana kota saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota.

Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.

Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat Sipil dicabut. Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses penyelesaian konflik.

Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa – penguasa ekonomi baru pasca konflik. Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO).

Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak berfungsi.
Konflik Palesinta-Israel menurut sejarah sudah 44 tahun ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Mesir, Yordania dan Syria dan berhasil merebut Sinai dan Jalur Gaza, dataran tinggi Golan, Tepi Barat dan Yerussalem. Sebelumnya Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour  tahun 1917 yang menjanjikan sebuah negara bangsa Yahudi di Palestina, dengan menghormati hak-hak umat non-Yahudi di Palestina. Sampai sekarang perdamaian nampaknya jauh dari harapan, ditambah lagi terjadi ketidaksepakatan tentang masa depan Palestina dan hubunganya dengan Israel di antara faksi-faksi di Palestina sendiri hingga jutaan rakyat mereka terpaksa mengungsi ke negara lain seperti Libanon, Yordania, Mesri, dan Syria.



Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel kepada warga sipil Palestina semakin sering terjadi, seperti peristiwa terbunuhnya 40 warga sipil Palestina di sebuah rumah di Gaza Tengah, yang menjadi sasaran penembakan Israel dan kebijakan Israel yang sengaja mengabaikan keberadaan anak-anak  yang tak diberi makan akibat orangtuanya meninggal. Dan juga penembakan rudal yang mengabaikan anak-anak.

Contoh-contoh di atas hanya segelintir bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Dalam melaksanakan perang, Israel tidak mematuhi batasan-batasan yang telah diature dalam hukum humaniter. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak memberikan sanksi apapun terhadap pelanggaran ini berdasarkan Hukum Humaniter Internasional pada Perang Palestina dan Israel, tidak ada embargo hanya kecaman yang ada dan sebatas keprihatinan yang dilakukan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Semakin panasnya situasi di Timur Tengah yang sampai saat ini masih berlangsung sepertinya belum ada titik terang untuk menghentikan perang antara kedua belah pihal, baik Palestina maupun Israel. Namun demikian dunia Internasional perlu melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk tetap menegakkan hak asasi manusia di tengah terjadinya konflik persenjataan tersebut.



SOLUSI

Maka penyelesaian dari ini semua adalah dengan lebih berbuat tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini wajib dilakukan karena akibatnya pelaku akan jera, dan sadar bahwa dunia benar-benar mengecamnya. Tidak seperti yang ada pada saat ini dimana tidak ada penindakan serius contohnya kepada Israel yang sudah terang-terangan melewati batas-batas hak asasi manusia. Selanjutnya diperlukan kesadaran kembali lagi dari kedua belah pihak yang berperang. Bahwa sangat tinggi harga perdamaian. Dimana kita semua dapat dengan tenang menuntut ilmu, bercengkrama dengan warga lain, dan hidup dengan rasa yang nyaman, aman, dan tentram. Dan itu semua adalah impian seluruh warga dunia. Selain itu dibutuhkan pula pihak-pihak yang perannya netral dan sentral. Yakni dapat menengahi kedua belah pihak yang berperang sehingga pada akhirnya akan berdamai.












Tidak ada komentar:

Posting Komentar