Rabu, 26 September 2012

Tugas 4 - Solusi Labsky Untuk Kemanusiaan


STOP Pekerja Anak Di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.


Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Seorang 'bos' dilarang untuk mempekerjakan anak di bawah umur, namun umum minimumnya tergantung dari peraturan negara tersebut.

Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelarangan kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia.

Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengijinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.

Berdasarkan data ILO (International Labour Organization), di seluruh dunia, saat ini ada 215 juta anak yang bekerja. Setengah di antaranya, menjalani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, di tengah situasi konflik, dan perbudakan. Sedangkan 5 juta di antaranya menjalani kerja paksa dan eksploitasi, termasuk sebagai pekerja seks.

Di Indonesia, UU tentang mempekerjakan anak di bawah umur telah disebutkan di UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 No. 23 tahun 2002, bahwa anak yang nelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam perlindungan. Dalam hal ini mereka tidak boleh menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Anak-anak hanya boleh berada di tiga tempat, yakni rumah, sekolah, dan tempat bermain. Apapun alasannya, memperkerjakan anak di bawah umur telah melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HAM atau Hak Asasi Manusia memiliki pengertian sebagai berikut:
“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Masa Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pertanyaannya, apakah Hak tersebut telah dirasakan oleh seluruh manisia? Khususnya di Indonesia. Orang-orang yang menderita kemiskinan, kelaparan, dan anak-anak terlantar tidak merasakan hak-hak yang sepatutnya mereka rasakan. Secara umum, memang kemiskinanlah yang menjadi faktor utama munculnya pekerja-pekerja anak. Orang tua menganggur yang akhirnya malah menyuruh anaknya untuk bekerja.

Mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di bawah umur, dibutuhkan adanya kebijakan tegas dari pemerintah yang mempunyai peranan vital untuk mencegah dan menghapuskannya. Sebab, anak dianggap sebagai korban bukan pelaku atau seperti orang dewasa yang secara sadar memilih untuk bekerja. Anak haruslah dianggap tidak bisa memahami akibat dari pekerjaan yang dilakukannya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, tidak bisa memahami isi perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan bahkan secara hukum pun anak belum dianggap cakap untuk menandatangani dan menyetujui kontrak kerja. Dengan demikian, orang yang mempekerjakan anak dianggap orang yang mengambil keuntungan ekonomi dari si anak tersebut.

Contoh dari pekerja-pekerja anak misalnya, di Bandung banyak anak-anak di bawah umur bekerja, entah itu sebagai pengamen, penjual koran, penjual cobek, dan lainnya. Mereka masih sangat kecil tapi mereka sudah harus memikul tanggung jawab yang besar. Ada juga orang tua yang membiarkan anaknya yang masih sangat kecil tidur di tempat pejalan kaki dan meletakkan botol bekas air minum yang sudah dipotong di depannya, dan meninggalkannya.


Selain itu banyak anak kecil yang berusia sekitar 10 tahun mengangkat beberapa buah cobek yang sangat berat untuk badan sekecil itu dan menjajakannya kepada orang-orang. Di saat seperti ini, cobek yang mereka jajakan hampir bisa dipastikan tidak dapat terjual seluruhnya.

Contoh lainnya, kawasan industri di daerah Bekasi, Karawang dan sekitarnya sudah semakin rawan kegiatan ekploitasi yang memperkerjakan anak di bawah umur. Ironisnya, banyak perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur tanpa bisa memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja. Khusus di daerah kawasan industri Bekasi, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan pada berbagai perusahaan garmen. Sementara di Karawang, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan sebagai buruh industri olahan.

Kasus perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur mencuat pasca adanya laporan orangtua korban ke Komisi Nasional perlindungan. Dalam laporannya, Awar (32) orang tua dari Supi (16) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja meminta pertanggung jawaban PT Royal Karawang, perusahaan minyak goreng yang memperkerjakan anaknya.

Selain yang disebutkan di atas, ada beberapa industri tertentu dan jenis pekerjaan yang membawa bahaya tertentu dapat menjadi pekerjaan yang berbahaya bagi anak, tergantung dari kondisi pekerjaan tersebut. Semakin besar bahaya dari suatu pekerjaan, akan semakin tinggi konsekuensi bahaya dari pekerjaan tersebut. Rekomendasi ILO no. 190 memberikan pedoman untuk beberapa factor yang dapat membantu menentukan bahaya dari suatu pekerjaan, Hal ini termasuk:
• Pekerjaan yang membuat anak-anak terpapar penyalahgunaan fisik, psikologis atau pelecehan seksual;
• Pekerjaan di bawah tanah, bawah air, pada ketinggian yang berbahaya atau di ruangan yang sempit dan terbatas;
• Bekerja dengan peralatan dan mesin yang berbahaya atau yang melibatkan penanganan manual atau pengangkutan beban berat.
• Bekerja di lingkungan yang tidak sehat yang memungkinkan, sebagai contoh terpaparnya anak-anak tentang bahan-bahan kimia yang berbahaya atau proses kimia yang berbahaya, ataupun suhu, tingkat kebisingan, atau getaran yang dapat merusak kesehatan mereka.
• Bekerja di bawah kondisi yang sulit, seperti bekerja dengan jam kerja yang panjang atau di malam hari atau pekerjaan dimana seorang anak, tanpa alasan yang kuat, harus berada di tempat yang sempit dan terbatas.

Untuk mengatasi masalah pekerja anak dibawah umur, pemerintah tidak cukup menegaskan segala bentuk aturan terkait perlindungan terhadap anak hanya dalam berbagai bentuk perundang-undangan, melainkan dibutuhkan implementasi dari pemerintah secara menyeluruh, konkrit, dan pasti dalam hal menegakkan dan menjamin hak asasi anak tersebut. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman ILO di lapangan, kombinasi beberapa jenis kegiatan dan tindakan adalah strategi yang paling efektif, sebagai contoh:
• Meningkatkan pengumpulan data anak-anak ditempat kerja serta penyakit dan kecelakaan kerja, termasuk analisa usia dan gender dari anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya;
• Peningkatan kesadaran, sehingga anak-anak dan orang dewasa menyadari bahaya dari berbagai jenis pekerjaan yang berbahaya;
• Mengembangkan kebijakan dan terus memperbaharui peraturan terkait perlindungan anak;
• Mempromosikan penegakan hukum yang efektif melalui pelayanan inspeksi kerja terpadu, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya;
• Bekerjasama dengan perwakilan Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha untuk membantu memastikan pekerjaan yang aman bagi semua, dan;
• Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia minimum untuk berada pada pendidikan, dan bahwa anak-anak yang secara hukum sudah boleh bekerja, akan bekerja pada kondisi yang aman. Misalnya denga cara mengadakan inspeksi mendadak oleh pihak yang berwenang di lokasi-lokasi yang diduga terdapat banyak pekerja anak.


Seperti yang telah disebutkan di atas, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya pekerja anak dibawah umur. Ketika seseorang menganggur, dia tidak produktif sehingga tidak memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan ketika tuntutan perut mendesak tak jarang tindakan kriminalitas menjadi pilihan akhir.



Masalah kemiskinan, pengangguran, pekerja anak, dan kriminalitas menjadi seperti lingkaran setan. Lingkaran tersebut harus diputus dengan pendidikan. Karena melalui pendidikan, seseorang akan mempunyai bekal untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dengan pekerjaan yang lebih baik, maka harapannya adalah penghasilan yang lebih baik. Dengan begitu, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan juga menyekolahkan putra/putrinya, dengan demikian maka kasus pekerja anak dapat dicegah.

Pertanyaan sekarang bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dewasa terutama mereka yang memiliki anak usia sekolah dan bagaimana agar tidak ada lagi pekerja anak di Indonesia? Kita semua saat ini harus lebih menggalakkan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro). Karena UMKM terbukti mampu bertahan diera krisis ekonomi 1998. Pemerintah didukung oleh segenap masyarakat harus memberikan pelatihan-pelatihan dan bantuan modal terkait dengan UMKM. Saat ini UMKM kendala utamanya adalah pemodalan dan pemasaran. Pemerintah harus sering memberikan pelatihan-pelatihan UMKM.

Kerjasama semua pihak diperlukan untuk mencegah terjadinya pekerja anak. Anak-anak harus masuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus dibuat berdasarkan prinsip keadilan. Pemerintah harus mengidentifikasi anak rawan putus sekolah diberbagai jenjang pendidikan, selanjutnya mengalokasikan dana untuk menjamin anak tersebut tetap meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana tersebut harus jelas alokasi dan transparansi dananya, jangan sampai dana tersebut dikorupsi yang pada akhirnya hilangnya pekerja anak di Indonesia hanya sebuah impian.


Sumber:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar