Sabtu, 22 September 2012

Tugas-3 Solusi Labsky untuk Indonesia


Meningkatkan Perlindungan HAM melalui Penegakan Hukum


Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait erat dengan negara hukum. Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat 3 Bab I Amandemen UUD 1945, adalah negara hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Bagaimana negara hukum Indonesia itu dijalankan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, maka UUD 1945 pun telah menegaskan dalam Pasal 27 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang kemudian diperjelas kembali oleh Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. 

        Ada dua kebutuhan atau arti penting tentang perlu diterapkannya konsep negara hukum dalam kehidupan masyarakat di suatu negara agar kehidupan tersebut ada jaminan perlindungan terhadap HAM.  Kedua kebutuhan tersebut adalah : (1) kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum, sebagai suatu kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban yang mendorong manusia  untuk mencari sesuatu dasar yang pasti, berupa aturan yang mengatur tindakan manusia yang dapat menghalangi tindakan yang sewenang-wenang baik dari penguasa maupun dari individu, yang pada akhirnya dapat mendirikan suatu masyarakat yang teguh dan mantap; dan (2) pada pihak lain tekanan kepentingan masyarakat tidak begitu mendesak, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum dan membuat kompromi-kompromi baru secara terus-menerus dalam masyarakat karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu selalu dirasakan adanya keperluan untuk mengadakan perubahan-perubahan kaidah-kaidah hukum dan menyesuaikannya dengan keadaan-keadaan, sehingga menghasilkan hukum yang sempurna.

     Perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis senantiasa telah membawa perubahan yang cukup drastis terhadap hukum dan politik kenegaraan. Era Reformasi yang diawali dengan perubahan sistem politik kenegaraan yang otoriter ke sistem demokrasi, telah membawa perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan suatu landasan atau modal utama untuk membawa terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum agar hakekat tujuan penegakan hukum dan perlindungan HAM dapat dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
     Lemahnya penegakkan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia antara lain disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif atau “lengkap”.  Intensitas peningkatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, dan mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat.
Akibatnya rasa keadilan dan kepastian hukum tidak tercipta secara mantap, yang melemahkan penegakkan hukum di Indonesia.  Kondisi demikian mengakibatkan penegakkan hukum dan perlindungan HAM masih memprihatinkan, yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran hukum dan HAM, antara lain dalam bentuk kekerasan, diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan.
Atas dasar pemikiran itulah, maka di dalam mengembangkan konsepsi peningkatan penegakkan hukum dan perlindungan HAM selain berlandaskan Paradigma Nasional yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional, juga mengacu pada landasan teoritis dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Saat ini dalam era reformasi telah terjadi perubahan di segala aspek kehidupan yang secara umum dikatakan telah terjadi perubahan yang “kebablasan”. Perubahan yang demikian tersebut juga merambah dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.   Perubahan tersebut terjadinya pemisahan kekuasaan DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai pengemban eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai yudikatif. Walaupun hal ini tidak secara mutlak berdiri sendiri, namun dalam prosesnya belum ada kesederajatan sehingga satu komponen merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa dari institusi yang lain..
Penegakkan hukum saat ini akan sangat terkait dengan upaya mewujudkan persatuan nasional yang utuh dan berkeadilan, sebagai langkah nyata mempertahankan integrasi nasional Indonesia.  Masalah pelaksanaan hukum di Indonesia dibahas dengan menunjukan fakta-fakta pelanggaran aturan hukum yang terjadi di era Orde Baru. Dalam pembahasan tersebut menunjukan law enforcement (pelaksanaan hukum) tidak berjalan dan lambatnya proses penanganan pelanggaran hukum oleh penguasa.
Pembangunan bidang hukum meliputi materi hukum, peraturan perundang-undangan, aparat hukum, kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum, dengan menitikberatkan kasus pelanggaran HAM.   Secara umum, baik materi hukum maupun penegakkan hukum sudah ada yang telah divonis oleh hakim peradilan HAM  terhadap kasus pelanggaran HAM, namun sampai sekarang belum mampu mengambil kepercayaan masyarakat terhadap transparansi/keterbukaan dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, terutama dalam hal penuntasan kasus pelanggaran HAM.

         Pelaksanaan penegakkan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia, sampai saat ini belum menunjukan hal yang menggembirakan, dan masih banyak mendapat sorotan baik dari dalam, maupun di luar Indonesia, atau dunia internasional. Walaupun sudah ada keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, masih terdapat permasalahan yang muncul, antara lain karena belum terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu juga masih belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan yang adil; ingat, bagaimana Pengadilan di Indonesia,  dalam memutus bebas, tersangka utama dalam kasus pembunuhan aktifis HAM Munir, dan masih banyak lagi kasus-kasus HAM di masa lalu sampai saat ini belum terungkap, dan lenyap ditelan bumi. Hal ini menunjukkan kurang adanya pertanggungjawaban dalam penegakan hukum terhadap perlindungan HAM di Indonesia. 
Berikut merupakan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM pada periode 1998-2011:

1. Kasus Semanggi I dan II, Trisakti ( Tahun 1998 ).
2. Kasus Poso ( Tahun 1998 ).
3. Kasus Ambon ( Tahun 1999 ).
4. Kasus Sampit ( Tahun 2001 ).
5. Kasus Ahmadiyah ( Tahun 2007-2008 ).
6. Kasus pelarangan pendirian rumah ibadah Ahmadiyah ( 2009 – 2010 ).
7. Kasus Prita Mulyasari ( Tahun 2010-2011 ).
         Adanya konflik di berbagai daerah baik yang bernuansa politik dan SARA, pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Masalah terakhir adalah komitmen pemerintah yang ada selama ini belum pernah sampai pada bagaimana merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana hukum yang  memang tidak sebanding dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan HAM ini. Begitu juga dengan dukungan dana operasional sangat minim sekali, sehingga dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan HAM, maka aparat penegak hukum harus merogoh kantongnya sendiri padahal penghasilannya sendiri tidak memadai. Akibatnya kejahatan berdimensi baru tetap dihadapi dengan aparat penegak hukum yang hanya berdimensi konvensional.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan diatas, perlu adanya cara atau solusi untuk menghadapinya. Langkah pertama, dimulai dari masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Pada masyarakat Indonesia, kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:  
1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan  (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4.  Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. 
5.  Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.


Setelah melakukan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan juga taraf hidupnya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan pendidikan, masyarakat bisa mengembangkan potensi keahlian dan pengetahuan untuk memajukan taraf hidupnya. Ketika taraf hidup semakin meningkat maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat semakin maju. Tingkat pendidikan sangat menentukan taraf hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pilihan kerja, karier, dan profesi seseorang akan semakin luas. Pilihan yang dimiliki oleh seseorang lulusan perguruan tinggi tentu jauh lebih luas dibandingkan dengan pilihan yang dimiliki oleh mereka yang lulus SD atau SMP. Selain terkait dengan pilihan kerja dan peningkatan taraf hidup, pendidikan adalah upaya memaksimalkan potensi kemanusiaan. Kesempatan untuk memaksimalkan potensi adalah hak setiap individu. Oleh karena itu, pendidikan adalah jasa atau layanan yang harus dapat diakses oleh pihak publik, yaitu seluruh warga tanpa kecuali.

Apabila masyarakat dalam segi taraf hidupnya sudah ditingkatkan melalui pendidikan, baik pendidikan umum atau pendidikan hukum yang sudah baik, maka masyarakat akan mengetahui hak-haknya. Termasuk juga kewajiban asasinya yang tidak boleh melanggar hak orang lain. Contoh ringan yang kerap terjadi adalah; masyarakat melakukan demo di jalan untuk menuntut hak-hak asasi,padahal perbuatan yg dilakukan tidak benar karena menggangu hak org lain. Dan hak org lain tersebut juga merupakan kewajiban asasi manusia (KAM) yang harus ditaati. Disini, Hak Asasi Manusia (HAM) atau Kewajiban Asasi Manusia (KAM) harus berada pada satu garis yang linier.

Selain itu, taraf ekonomi juga sangat berpengaruh penting. Pribadi yang tingkat perekonomiannya baik, maka kecenderungan untuk melanggar HAM berkurang. Contoh kasus-kasus pelanggaragn HAM yang sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk. Sehingga masyarakat melakukan tidak pelanggaran HAM yang merugikan org lain atau saling menyakiti, seperti perampokan dan pembunuhan. Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dibutuhkan peningkatan pendidikan terlebih dahulu. Untuk meningkatkan pendidikan, perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya.

Setelah ‘perbaikan’ yang dilakukan pada masyarakat untuk mengatasi masalah, perlu adanya ‘perbaikan’ pada aparat hukum. Aparat hukum harus banyak mengerti dan memahami pendidikan hukum dulu, khususnya dalam bidang HAM. Karena pada saat ini, tidak banyak aparat hukum seperti jaksa, hakim dan polisi yang memahami betul esensi hukum dan HAM sendiri (baik formal maupun informal). Dalam peningkatan pendidikan hukum dan HAM pada aparat hukum, diperlukan juga usaha meningkatkan taraf hidup bagi pribadi, dan meningkatkan income atau pemasukan negara bagi pemerintah.

     Perlu diingat, pada saat ini pelanggaran hukum dan HAM tidak hanya yang terlihat secara fisik. Namun banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara kasat mata. Contoh pelanggaran tidak kasat mata yang belum lama terjadi adalah pembobolan uang oleh Malinda Dee. Pembobolan uang tersebut dapat terjadi melalui perangkat lunak yang merupakan kejahatan komputer atau cyber crime. Dari pelanggaran tak kasat mata atau cyber crime yang banyak terjadi, maka penegak hukum harus meningkatkan pengetahuannya. Di samping itu perlu adanya peningkatan atau modernisasi teknologi pemerintah, serta peningkatan sistem keamanan nasional, agar dapat mengatasi pelanggaran-pelanggaran tak kasat mata atau non-fisik. Untuk mewujudkan itu semua, perlu diatasi permasalahan kebocoran kas atau anggaran negara terlebih dahulu. Karena pada pemerintah sendiri, kurang adanya kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pindana korupsi.

KESIMPULAN


Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dalam mewujudkan clean and good governance. Namun keadaan saat ini menunjukkan jelas hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Masyarakat dan pemerintah pun masih bertolak berlakang untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus menjalin harmonisasi dan bekerjasama mengatasi masalah penegakan hukum terlebih dahulu. Dengan menjalankan peran masing-masing sesuai paparan diatas, maka perlindungan HAM di Indonesia dapat ditingkatkan melalui penegakan hukum.


REFERENSI:

Pasal 27 UUD 1945
Pasal 1 ayat 3 Bab I Amandemen UUD 1945

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar