Jumat, 21 September 2012

Tugas-4 Solusi Labsky untuk Kemanusiaan


Menempuh Kemakmuran Melalui Kerusuhan


MASALAH
                                                                                                                            
Kehadiran Forum Betawi Rempug (FBR) memperkaya teori sejarawan terkenal Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo tentang "sejarah sosial", dimana sejarah tercipta bukan semata-mata karena faktor politik, tetapi lebih disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Pada awalnya beberapa ulama muda Betawi (seperti KH. A. Fadloli el-Muhir dan KH. Lutfi Hakim, MA) tidak ingin kasus yang terjadi pada suku Aborigin di Australia menimpa masyarakat Betawi atau kasus yang terjadi pada suku Indian di Amerika dialami bangsa Indonesia. Jika kedua kasus tersebut juga terjadi, bagaimana citra bangsa ini ke depan?

Oleh karena itu, perjuangan FBR untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Betawi, yang selama ini tertindas secara struktural ataupun kultural, merupakan bagian untuk menjaga martabat bangsa agar jangan sampai negara yang kaya dengan pulau dan etnis ini memperlakukan suatu suku yang ada di dalamnya menjadi inferior, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan dan kerawanan sosial.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus berusaha menghargai dan menempatkan suku-suku dan entitas yang ada dalam masyarakatnya sejajar satu sama lain untuk bisa mengembangkan kearifan lokal sekaligus memperkaya khazanah bangsa yang majemuk. Suatu kesalahan besar, bila suatu bangsa yang besar semacam Indonesia justru memarjinalkan entitas masyarakat, apalagi putra daerah, dalam mengembangkan kearifan lokal, yang pada gilirannya akan memunculkan benih-benih permusuhan.
Dalam memberdayakan masyarakat suatu daerah, tidak hanya membutuhkan suatu kebijakan yang berpihak pada mereka, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan mental masyarakat itu untuk memiliki harga dan kepercayaan diri supaya siap berkompetisi secara bebas dengan karifan lokal yang dimilikinya, sehingga mereka mampu menjadi lokomotif kemajuan bagi daerahnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Betawi, berazaskan Islam serta berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dikenal dengan nama: Forum Betawi Rempug yang disingkat FBR.
Bendera FBR yang berkibar di setiap demo
Dalam membentuk organisasi, FBR tentu mempunyai visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi berdirinya Forum Betawi Rempug:

A. Visi
Terbinanya masyarakat Betawi yang bersatu, kreatif, inovatif, pencipta dan pengabdi yang berkepribadian Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil, makmur yang diridhai Allah SWT

B. Misi
  1. Membina hubungan persaudaraan yang kokoh di antara sesama masyarakat Betawi dan yang lainnya demi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan damai serta bahagia di dunia dan akhirat;
  2. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah dan komponen lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial;
  3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) masyarakat Betawi melalui pendidikan dan ketrampilan serta pembukaan lapangan kerja;
  4. Meningkatkan peran masyarakat Betawi dalam berbagai aspek kehidupan;
  5. Melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi sebagai bagian dari kebudayaan nasional; dan
  6. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahy munkar


FBR yang kental akan budaya Betawi
 FBR sering terlibat dalam pro dan kontra seputar masalah-masalah sosial yang terjadi di Jakarta. Contohnya ketika pemerintah mencanangkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) pada Mei 2006, FBR berada di pihak yang pro terhadap rancangan tersebut. FBR melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah dan lembaga tinggi negara khususnya DPR segera mengesahkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Dalam aksinya yang menyetujui RUU APP agar segera disahkan, massa FBR juga mengecam keras sejumlah artis ibukota yang terlibat Parade Bhineka Tunggal Eka yang menentang RUU APP. 

Sementara, di pihak yang berlawanan dengan FBR, terdapat sejumlah artis seperti, WS Rendra, Lily Chadidjah Wahid, Adnan Buyung Nasution, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Shahnaz Haque, Jajang C Noer, Hariman Siregar, Budiman Sudjatmiko, Ayu Utami, Rahman Tolleng, Muslim Abdurachman, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, Garin Nugroho, Butet Kertaradjasa, Franky Sahilatua, Dian Sastrowardoyo, Sujiwo Tedjo, Ade Rostina, BJD Gayatri, La Ode Ronald Firman, dll yang menandatangani deklarasi “Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika” yang dilakukan di Komunitas Utan Kayu. Acara dibuka dengan pembacaan puisi Setelah Rambutmu Tergerai oleh Rendra. Pernyataan ini dibuat berdasarkan keprihatinan pada RUU APP, sejumlah rancangan undang-undang dan peraturan daerah yang memaksakan spirit moralitas, nilai-nilai dan norma-norma agama tertentu. Kesewenangan ini disebutkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendirian negara Republik Indonesia.
Aksi FBR di Bundaran HI
FBR menyatakan, para artis tersebut tidak bermoral dan harus diusir dari bumi Betawi. Demo juga diisi dengan unjuk kebolehan bela diri lewat peragaan jurus pencak silat. Aksi pencak silat itu diibaratkan sebagai tekad FBR melakukan perlawanan terhadap aksi pornografi dan pornoaksi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Selain membawa bendera FBR, massa juga mengusung beberapa poster yang bertuliskan kata-kata keras bagi kelompok penolak RUU APP. Berbagai tulisan poster berbunyi, "Yang anti-RUU APP keturunan iblis", "Selamatkan moral bangsa dari maksiat" dan "Yang moralnya bejat jangan ada di Betawi". Massa juga menyuarakan kebenciannya kepada para artis dan seniman yang menolak RUU APP. Aksi ini sempat membuat kawasan sekitar Bundaran HI macet total. Selain mendesak disahkan RUU APP, FBR juga mendukung sepenuhnya aksi para buruh untuk menolak Revisi Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain kejadian tersebut, FBR juga sering mengalami bentrok dengan ormas-ormas lainnya. Sudah sangat banyak kasus bentrokan FBR dengan ormas-ormas di ibukota salah satu contohnya adalah bentrokan antara FBR dengan FORKABI yang terjadi di Arteri Pondok Indah.
Logo FORKABI
Bentrokan bermula dari dihalau massa FBR oleh Brimob ke arah Kebayoran Lama. Namun saat dialihkan, FBR kembali beradu fisik dengan massa di Jalan Kreo hingga Jalan Arteri Pondok Indah. Akibatnya, warga sekitar mengantisipasi dengan menutup sejumlah akses jalan. Akses Jalan Rempoa hingga Ciledug ditutup oleh warga sekitar.

Sebelumnya, Jalan Rempoa, Bintaro macet total. Konvoi Forum Betawi Rempug (FBR) berujung bentrok dengan komunitas betawi Kembang Latar. Massa FBR saling berhadapan dengan masaa Kembang Latar. Informasi yang beredar kedua kubu akan mendatangkan massa lebih banyak lagi.


Akibat bentrok dua kelompok komunitas betawi itu, semua kendaraan dari berbagai arah menuju Bintaro macet parah. Suasana menjadi bertambah mencekam karena di Jalan Pahlawan, tak jauh dari kawasan Bintaro, listrik dipadamkan.


SOLUSI

Harus diakui Forum Betawi Rempug mempunyai misi yang mulia. Namun, dalam menjalankan misi tersebut, aksi FBR seringkali mendapat kecaman dari masyarakat serta mengakibatkan bentrokan di berbagai tempat hingga berakhir dengan anarkis dan merenggut banyak nyawa.
Korban Kerusuhan FBR


Menurut saya, hal ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah harus mampu turun ke bawah untuk melihat problem dan realita yang ada di masyarakat. 


Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mendatangi dan berdiskusi dengan berbagai kelompok ormas, kemudian menyampaikan visi bersama yang ingin dicapai oleh pemerintah serta memberitahukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh masyarakat atau pun tidak. Disitulah fungsi pemerintah yang bertugas untuk menampung aspirasi rakyatnya dan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Dari situ akan diperoleh solusi terbaik yang dapat memecahkan masalah. Menghadapi masalah dengan kepala dingin melalui jalan perdamaian lebih efektif daripada berbuat kerusuhan di jalan raya hingga menyebabkan kemacetan, merusak fasilitas umum dan membacok banyak orang. Melalui jalan damai pula perbedaan pandangan satu sama lain dapat dikurangi, karena sering terjadi silaturahmi antar ormas.


Bentrok antara FBR dengan Massa Ambon

Meskipun FBR bertujuan untuk membina masyarakat Betawi yang bersatu, kreatif, inovatif, pencipta dan pengabdi yang berkepribadian Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil, makmur yang diridhai Allah SWT, namun cara yang ditempuh untuk mencapai misi tersebut dapat dikatakan kurang tepat, yaitu dengan kerusuhan. FBR dinilai sebagai kelompok massa yang identik dengan premanisme dan anarkisme dalam menyelesaikan suatu masalah. Jika mereka dibiarkan, aksi serupa akan terus terjadi dan tak terkendali. Polisi harus tegas menindak mereka agar kejadian tidak terus terjadi. Premanisme muncul akibat penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat, harus bekerjasama dalam mengendalikan massa ormas tersebut.
Selain intervensi sosial dan kerjasama antara pemerintah dan aparat, pemerintah juga harus dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya untuk menghindari organisasi-organisasi tersebut berbuat anarkis. Ormas seperti FBR kebanyakan anggotanya tidak memiliki pekerjaan tetap. FBR ada karena kemiskinan, maka pendekatannya adalah kesejahteraan. Jika mereka telah mendapatkan kesejahteraan, mereka akan mendapat pekerjaan, sehingga pemerintah tidak perlu membubarkannya. Pada akhirnya ormas tersebut akan bubar dengan sendirinya, karena para anggota akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

Setelah pemerintah mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tahap selanjutnya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan antar ormas adalah dengan pendidikan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik, cenderung bersikap dengan bijak dan matang terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Mereka dapat berpikir tentang dampak terhadap tindakan yang mereka ambil dalam melakukan suatu hal. Dengan begitu, mereka tidak akan berbuat kericuhan yang merugikan berbagai pihak.

Pada intinya, pemerintah harus sanggup melayani masyarakat untuk menghadapi semua persoalan yang terjadi di masyarakat. Setelah pemerintah memenuhi segala kebutuhan rakyat, barulah akan tercipta kerukunan dan keharmonisan di masyarakat. Semoga anarkis segera punah dan perdamaian terlahir ke bumi. 

Sumber:
http://rempug.blogspot.com/
http://www.indosiar.com/fokus/fbr-desak-ruu-app-segera-disahkan_51173.html
https://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/22/kisah-panasnya-kontroversi-undang-undang-pornografi/
http://news.detik.com/read/2006/05/04/115748/588074/10/massa-fbr-kembali-demo-tuntut-dpr-sahkan-ruu-app?nd992203605
http://www.inilah.com/read/detail/704841/fbr-kini-bentrok-dengan-forkabi/

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar