Senin, 17 September 2012

Tugas-4 Solusi labsky untuk Kemanusiaan

‘Adakah Keadilan di Pengadilan?’



Bunyi pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kini antara cita dan fakta.

“Harga diri manusia terletak pada adab dan prilakunya. Bukan pada ketampanan, hiasan dan bajunya” ( sastrawan arab )

Setelah saya melakukan pemantauan dan pembacaan terhadap ribuan-ribuan kejadian yang sama sekali tidak mencerminkan tindakan-tindakan yang bermoral, adil dan beradab dalam berbangsa dan bernegara. Kejadian-kejadian dimaksud tampil jelas dinegeri kita Indonesia mulai semenjak saya masih di Sekolah Dasar sampai sekarang. Terbukti, berapa banyak pelecehan seksual, berapa banyak pertengkaran, berapa banyak korupsi, berapa banyak narkotika dan minuman keras yang disalah gunakan, berapa banyak pembunuhan dan ribuan tindakan-tindakan amoral lainnya yang dalam setiap harinya kita lihat dan kita temukan. Pelaku dari semua hal itu adalah anak-anak bangsa kita, baik pelajar, siswa, mahasiswa, guru, petani, pedagang, pengangguran dan pejabat Negara sekalipun.


Kemudian setelah saya merenungi kondisi yang sangat memperihatinkan seperti diatas, saya selalu bertanya-tanya dalam benak saya, dimanakah wujud dan praktek nyata dari butir kedua pancasila yang merupakan dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara di negeri kita tercinta indonesia? Apakah butir kedua itu sudah tidak layak dijadikan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, atau apakah anak-anak bangsanya yang sudah terpengaruh dengan dunia barat yang selalu mengagungkan kebebasan tiada batas sehingga tidak ada lagi moral dan adab yang harus mengikat hidup mereka? Dimanakah bentuk keperihatinan dan langkah-langkah kongkrit pemerintah dan para pejuang lainnya untuk meminimalisir tindakan-tindakan amoral tersebut? Dan dimanakah tanggung jawab mereka sebagai pihak yang berkuasa memegang kendali atas perjalanan nergeri ini untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang harmonis, tentram dan penuh kedamaian?

Kemanusiaan yang adil dan beradab dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang kemudian disetujui untuk menempati urutan kedua dari dasar Negara yang tertuang dalam Pancasila tentunya memiliki tujuan baik dan keinginan yang sangat kuat untuk menciptakan kedamain, menebarkan keharmonisan, menampilkan ketentraman dan menjadikan manusia yang bermartabat dalam berbangsa dan bernegara.
Tujuan dan keinginan dimaksud dapat kita temukan dan dapatkan dalam pendahuluan Buku Pancasila yang disusun oleh LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA (LPPKB), yang mana buku itu menyebutkan tentang semangat para founding fathers untuk menghendaki Pancasila sebagai dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Buku Pancasila oleh LPPKB)

Hal itu juga senada dengan pernyatan Mr. Moh. Yamin tentang pancasila yang disampaikan di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang mana pancasila menurut beliau adalah prikebangsaan, prikemanusiaan priketuhanan, prikerakyatan dan kesejahteraan rakyat.


Jika kita meneliti dengan seksama maksud dan tujuan para founding fathers dan kelima
poin pernyataan Mr. Moh. Yamin diatas maka, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua itu adalah buah dan tujuan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sesungguhnya manusia jika sudah beradab maka ia akan tahu dirinya, tahu Tuhannya, tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, berlaku adil, selalu menampilkan tindakan-tindakan yang bermoral, tidak akan pernah mengganggu sesasamanya dan tidak akan melakukan kerusakan dimuka bumi.

Namun dari berbagai tragedi amoral yang terjadi dalam ke setiap harinya ternyata negeri kita tercinta Indonesia masih belum dikatakan sebagai Negara yang anak bangsanya telah berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka masih jauh dari nilai-nilai luhur pancasila sebagai dasar dan ideologi berbangsa dan bernegara, sehingga keharmonisan, ketentraman, dan kedamaian masih saja enggan tampil menghiasi wajah tanah air kita.

Kesimpulan saya didukung dan dikuatkan oleh pernyataan aktivis INSIST saudari mbak Anita Syaharudin dalam artikelnya yang berjudul: Pendidikan Karakter: Apa Lagi? Beliau menuturkan bahwa negeri kita indonesia dengan banyaknya berbagai macam peristiwa yang mempertanyakan moral atau karakter bangsa Indonesia, seperti Media TV nyaris tiap hari diserbu tayangan-tayangan kekerasan, terbongkarnya manipulasi pajak seorang pegawai golongan rendah bernilai puluhan milyar rupiah yang membelalakkan mata banyak orang, berita pelesiran sejumlah wakil rakyat “yang terhormat” dengan menghambur-hamburkan uang rakyat, kasus video porno artis terkenal dan maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, penyalahgunaan narkotika dan data tentang korupsi pejabat misalnya, dari hasil riset yang dilakukan dalam Transparency International Corruption Perceptions Index 2009, masih menempatkan Indonesia pada peringkat yang sangat memperihatinkan dan masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan bermoral.

Kita dapat mengetahui dan menjangkau betapa sangat pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam berbangsa dan bernegara hingga menjadi jalan awal yang tidak boleh tidak harus dilalui untuk menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian suatu bangsa dan negara.
Berikutnya adalah keadilan di pengadilan. Beberapa saat yang lalu saya mendengar sebuah komentar dari nara sumber dalam sebuah diskusi di TV Swasta yang membahas tentang mafia peradilan, si nara sumber mengatakan ” Secara Filosofis Tidak Ada Keadilan di Pengadilan “.

Sebuah statment esensi, dan mendalam karena banyak masyarakat yang menjadi korban, mereka mencari keadilan di tempat yang salah, karena sebenarnya keadilan sudah ada dalam hati mereka. Tapi di satu sisi lain, secara legalitas memang proses pencarian keadilan adalah lewat pengadilan secara bertingkat (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung), namun permasalahannya adalah negara kita yang lagi tidak normal, dimana penegakan hukum tidak benar-benr tegak dengan kokoh. Ketidaknormalan inilah yang akhirnya melahirkan lembaga-lemabaga penegakan hukum yang bersifat ad hoc / sementara seperti KPK, ada juga Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dll yang semuanya menandakan bahwa Hukum di negara kita lagi tidak normal.


Penegakan hukum di Indonesia sering kali terlihat membnaci, tidak ada supremasi, yang ada hanya supremasi kepentingan, uang dan kekuasaan. Sehingga sering kali lembaga hukum dan bunyi pasal-pasal digunakan hanya sebagai pistol untuk menakut nakuti sekaligus alat pemeras, serta menjadi ATM abadi bagi mafia hukum. Pasal digubakan untuk orang tertentu, dan tebang pilih, tergantung siapa yang mau dijadikan tumbal atau bahkan disesuaikan dengan pesanan seseorang.

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tujuan bangsa ini. Hal tersebut terjadi akibat lemahnya integritas aparat hukum dan praktik mafia hukum. Lemahnya integritas dan kultur aparat penegak hukum, serta praktik mafia hukum menjadi distorsi penegakan hukum Indonesia.

Supremasi hukum kitapun sering kali terpengaruh dengan kekuatan politik, dan kekuatan kepentingan.

Hukum tidak bisa jalan sendiri tanpa keadilan.Keadilan tidak bisa jalan sendiri tanpa hukum, kita perlu memahami soal hukum yang sederhana ini. Hakim di pengadilan boleh melepaskan diri dari belenggu undang-undang untuk membuat putusan berdasar keyakinannya guna menegakkan keadilan subtantif.

Itu sebabnya, saat melakukan amandemen UUD 1945 dengan amat sadar kita menegaskan prinsip penegakan keadilan ke dalam konstitusi dalam proses peradilan. Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice).

Menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum
Kini sebuah pertanyaan besar pun muncul, ketika yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar, apakah itu yang disebut dengan keadilan?

Pada contoh kasus yang terjadi di Jakarta Februari lalu. Putusan Mahkamah Agung terkait penahanan Nenek Rasminah selama 130 hari, dinilai mencoreng nama penegak hukum di mata masyarakat. Pakar Hukum dari Unair, Sutandyo Wignyosoebroto, menilai putusan tersebut, petanda bahwa jaksa tidak mau kalah dalam kasus ini, sehingga ajukan kasasi.

"Pengadilan ini bukanlah tempat menang atau kalah, tapi soal keadilan. Carilah keadilan di pengadilan," ungkap Prof. Tandyo, Kamis (2/2) malam.
Putusan MA ini, lanjutnya, semakin meyakinkan kepada masyarakat awam, jika hukum di Indonesia memang seperti pisau. Hukum di Indonesia, menurutnya, tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Ini menandakan jika hukum di Indonesia sangat keras ke rakyat kecil. Sedangkan ke atas, kayaknya susah sekali," paparnya.



Ia mengatakan, hukum memang tidak memandang golongan ekonomi masyarakat. Ia pun mengatakan, berbicara hukum ialah berbicara fakta yang disertai bukti-bukti, namun penegak hukum juga harus peka terhadap pola pikir hukum dari sudut pandang masyarakat awam.

"Sebaiknya penegak hukum tidak kaku memandang hukum-hukum yang normatif," ucapnya.
Pengadilan Indonesia tentu saja dinilai hanya keras pada rakyat kecil saja.
Nah, berangkat dari keterpurukan moral bangsa dan Negara kita saat ini dan juga berdasarkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan jalan utama menuju kemakmuran, keharmonisan, kesejahteraan dan kedamaian maka saatnya kita semua khususnya pemerintah, para pejuang pendidikan, para pemuka agama dan orang tua untuk berjuang membebaskan anak bangsa kita dari karakter-karakter yang tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan dan menggantikan dengan karakter-karakter yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, dan jangan cuma korupsi saja yang diberantas tapi nilai-nilai yang tidak bermoral yang sedang meliputi anak bangsa kita juga harus diberantas tuntas ke akar akarnya, agar negeri kita menjadi negeri yang di impikan selama ini.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar