Minggu, 23 September 2012

Tugas-3: Solusi untuk Indonesia



            Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terdapat di asia tenggara. Seperti kebanyakan negara-negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi berbagai macam masalah yang jumlahnya tidak sedikit, contohnya banjir, kesehatan, lingkungan, kemacetan, persebaran dan kepadatan penduduk, dan lain-lain. Semua ini, bisa dibilang didasari oleh satu masalah yang paling mendasar: rendahnya tingkat pendidikan.
            Menurut UU no. 20 tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
            UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989 "Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/latihan bagi peranannya di masa yang akan datang".
UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”.
            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataukelompok orang dl usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik.
           
            Pendidikan berperan besar bagi rakyat Indonesia, Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan negara. Proses pembangunan negara selalu disesuaikan dengan tuntutan zama yang mengglobalisasi ini. Perkembangan zaman selalu memunculkan masalah-masalah baru yang tidak terduga. Apa jadinya bila pembangunan di Indonesia tidak diikuti dengan pembangunan di bidang pendidikan? Walaupun pembangunan fisiknya baik, tetapi sama saja tidak ada gunanya kalau moral bangsa terpuruk. Jika ini terjadi, bidang ekonomi akan bermasalah, karena tiap orang akan korupsi. Lama kelamaan akan sampailah pada saat dimana bangsa negara kita akan hancur. Oleh karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, pendidikan harus dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan negeri ini.
Walaupun begitu, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tergolong memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Dibuktikan dengan data bahwa tingkat kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki daya saing yang rendah dan berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Perhatian dari pemerintah kita pun masih sangat kurang. Ini terlihat dari banyaknya masalah pendidikan yang rumit-rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang tergolong mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari semua itu mengacu kepada masa depan negeri kita yang makin terpuruk.
            Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
(1). Rendahnya sarana fisik,
(2). Rendahnya kualitas guru,
(3). Rendahnya kesejahteraan guru,
(4). Rendahnya prestasi siswa,
(5). Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
(6). Mahalnya biaya pendidikan.
* Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Untuk sarana fisik, dapat dilihat dari banyaknya sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan alat-alat pembelajar rendah, buku perpustakaan jarang-jarang, laboratorium tidak memenuhi standar, pemakaian alat-alat elektronik dan teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak berfasilitas lengkap dengan gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
* Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memenuhi standar dan profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya untuk mengajar. bahkan, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari kurang lebih 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). Walaupun memang, guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, pengajaran merupakan titik utama pendidikan dan kualifikasi, sebagai alat ukur kualitas, tenaga pengajar memberikan pengaruh yang sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
* Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru berpengaruh dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Minimal seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam, jauh dari gaji minimal yang telah ditetapkan. Dengan pendapatan seperti itu, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel. Hal tersebut tentu berpengaruh dalam penurunan kualitas guru karena guru tersebut tidak fokus pada satu pekerjaan saja.
* Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang seperti disebut diatas (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa menjadi jauh dibawah memuaskan. Sebagai contoh adalah pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran dan logika. Hal ini dikarenakan mereka sudah sangat terbiasa dengan menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
* Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu berpengaruh akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
* Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menggambarkan keadaan dimana mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah dan terpaksa mencari uang di usia yang sangat muda untuk kelangsungan hidup mereka. Hal ini seakan menyatakan bahwa orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang kadang berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”.

Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.
 Persoalan sebenarnya disini adalah siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan wajib 9 tahun dan menjamin akses kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Sayangnya, pada kenyataannya Pemerintah justru ingin menelantarkan tanggung jawabnya. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.
Solusi dari penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus melewati langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kenaikkan anggaran saja. Karena sebenarnya percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi tugas yang besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang cukup layak. Dengan terlalaikannya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun untuk alasan-alasan seperti mencari nafkah hidup. Dengan kondisi tersebut, jika tidak ada perubahan kebijakan yang berarti, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada era global.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan bangku dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan yang signifikan antara si kaya dan si miskin. Seakan-akan sekolah dan sarana pendidikan lainnya hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder dan malu untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim, sehingga tidak sampai kepada siswa-siswa yang membutuhkan.

Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang profesional dan berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan dikarenakan kekurang layakan, sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”



           

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar