Jumat, 21 September 2012

Tugas 3 - Solusi Labsky Untuk Indonesia

"Karena nila setitik, rusak susu sebelangga."

Melalui media-media informasi dan sosial kita sering kali melihat berita mengenai kasus korupsi di Indonesia. Banyak orang bertanya, mengapa penanganan kasus korupsi di Indonesia sangat bertele-tele sedangkan kasus seorang nenek yang memetik 3 buah kakao saja langsung di jatuhi hukuman penjara tanpa pandang bulu? Sejak jaman kemerdekaan, sudah tak terhitung jumlah pejabat yang melakukan tindak korupsi. Bukannya hilang, kasus korupsi terus bertambah bahkan dilakukan dengan cara-cara yang lebih tidak manusiawi.  
Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
·         Perbuatan melawan hukum,
·         Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
·         Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
·         Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Berikut adalah contoh-contoh kondisi yang mendukung munculnya korupsi:
·         Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
·         Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
·         Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
·         Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
·         Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
·         Lemahnya ketertiban hukum dan profesi hukum.
·         Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
·         Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
·         Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".


Korupsi di Indonesia
                Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
                10 tahun setelah kemerdekaan, koran lokal Indonesia Raya mengangkat isu-isu mengenai   tindak korupsi, dipandu oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani di bantah habis-habisan sampai akhirnya koran tersebut dinyatakan hiatus hingga waktu yang tidak ditentukan. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya),Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Sebelumnya, upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin sebuah badan pemberantasan korupsi pada masa ini dengan perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani (yang selanjutnya diduga turut melakukan tindak korupsi). Kepada Paran inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korupsi pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis bahwa dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.
Saat itu pula kasus dugaan korupsi Kolonel Soeharto sedang panas-panasnya. Beliau diduga melakukan tindak korupsi menyangkut penggunaan uang Negara oleh 7 yayasan yang diketuainya: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Salah satu kasus pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1994, menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Uang negara 400 miliar rupiah mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Bambang Trihatmojo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono Suyono, ternyata mengalirkan dana 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito.
Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas dengan ketebalan lebih dari 2000 halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung sejak tahun 1999. Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.
12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan.
Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap.
KPK dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan utama mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2001 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki dilantik menjadi Ketua KPK yang pertama dan memposisikan dirinya sebagai pemicu bagi aparat institusi lain untuk terciptanya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. Taufiequrrachman mengemukakan data hasil suervei Transparency International mengenai penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan public di Indonesia. Hasil survey itu memberikan nilai Indeks Persepsi Korupsi sebesar 2,2 kepada Indonesia dan menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari negara tersurvei. Masih berdasarkan data tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara dengan skor korupsi 9.25 (terkorupsi ke 10) di atas India (8,9), Vietnam(8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33).

Setelah Taufiequrrachman digantikan oleh Antasari Azhar pada tahun 2007, KPK berhasil menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan kasus penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatam. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Antasari Azhar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK pada tanggal 4 Mei 2009. Digantikan sementara oleh Tumpak Hatorangan Panggabean, KPK mengalami kesulitan dalam penanganan kasus Bank Century sehingga membuat penilaian bahwa lembaga KPK mulai turun kinerjanya. 15 Maret 2010 beliau diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010. Ketua KPK yang menjabat hingga saat ini adalah Busyro Muqoddas.

Kesadaaran akan tanggung jawab atas tugas dan keadilan memang sudah harus dibiasakan sejak dini. Padahal pejabat-pejabat tinggi negeri ini sebagian besar adalah orang-orang yang sudah menempuh pendidikan di tempat-tempat yang berkualitas. Namun tetap saja mereka dibutakan oleh godaan yang ada, antara lain adalah uang. Lalu apa gunanya pendidikan yang sudah kita tempuh? Semua ilmu tersebut pada akhirnya digunakan untuk melakukan kejahatan yang merugikan banyak orang. Seharusnya kita menanamkan sikap dan penanaman karakter yang baik terlebih dahulu barulah diisi dengan ilmu pengetahuan. Iniliah yang seharusnya diajarkan di sekolah, tidak hanya nilai ujian saja yang harus diperhatikan, prioritas utama tetap akhlak dan keimanan seseorang. Tetap saja bukan berarti perkembangan kasus korupsi bisa dihentikan hanya dengan membangun generasi penerus yang baik. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, bagaimana bisa generasi muda penerus bangsa menjauhi korupsi jika generasi sebelumnya melakukan hal yang sama? Ada baiknya jika genenerasi yang saat ini berkecimpung dalam dunia politik untuk memberi contoh bagi kaum penerus. Memang tidak mungkin korupsi langsung hilang begitu saja karena semua hal ada prosesnya, namun kita harus memulai proses tersebut sesegera mungkin agar suatu saat nanti tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan.
Indeks persepsi korupsi di 2009. Semakin hijau menunjukkan tingkat korupsi semakin rendah; sedangkan semakin merah menunjukkan semakin tinggi tingkat korupsi sebuah negara


Referensi:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar