Jumat, 21 September 2012

Tugas-3 Solusi Labsky Untuk Indonesia

Demokrasi di Indonesia yang Terlalu Bebas

Masalah
Indonesia adalah sebuah Negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, dengan penduduk berjumlah sekitar 237.556.363 (sensus 2010). Menjadi sebuah  negara kepulauan terbesar, dengan pulau berjumlah 13.487, yang memiliki lebih dari 300 suku, seperti Jawa, Batak, Sunda, Betawi, Bugis, dan lain-lain, membuat Indonesia memiliki penduduk yang bermacam-macam.
Perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya  yang bermacam-macam. Penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, kerajinan, tarian, makanan, dan sebagainya. Setiap suku dan agama juga memiliki ciri khas, pola pikir, dan kepercayaannya masing-masing. Keberagaman yang dimiliki Indonesia itu mungkin membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang menarik, namun hal itu juga menimbulkan beberapa hal negatif, salah satunya adalah permasalahan pada demokrasi di negara ini.
Banyaknya perbedaan di Indonesia membuat semakin banyak kelompok, suku, atau agama yang ingin bersuara dan menjadikan Indonesia menjadi Negara yang sesuai dengan idealismenya masing-masing. Setiap manusia memiliki haknya untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya, dan didengarkan. Tetapi, bagaimana bila semua manusia meminta untuk didengarkan hingga lupa bahwa kita semua memiliki batasan? Sebelum membahas masalah demokrasi saat ini, sebaiknya kita coba melihat demokrasi negara ini di tahun-tahun yang lalu.
Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak orang atau kelompok yang ingin masuk ke pemerintahan sehingga muncul banyak partai pada saat itu. Semua orang ingin menjadikan Indonesia sebuah Negara yang sesuai dengan ideologi kelompoknya masing-masing. Bahkan, pada tahun 1955 banyaknya partai yang terdaftar mencapai 172 partai. Di antaranya, terdapat 4 partai besar, yaitu partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Pada masa ini, partai-partai di Indonesia memiliki peran besar, terutama sebagai wadah aspirasi rakyat. Namun, hal ini juga membuat timbulnya batas-batas antara penduduk Indonesia. Persatuan yang dimiliki sebelum Indonesia merdeka mulai menurun karena muncul ego yang semakin kuat  dari tiap-tiap kelompok.
Karena dianggap kurang efektif, pada tahun  1959 Presiden Soekarno mengambil alih dan peran parta-partai politik berkurang. Anggota DPR dan MPR juga dipilih oleh presiden pada saat itu. Muncul juga partai-partai gabungan yang digabung sesuai persamaan ideologi. Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup, namun Bung Hatta, yang tidak menyetujuinya karena merasa hal itu tidak sesuai dengan hal-hal yang selama ini rakyat Indonesia perjuangkan, memilih untuk mundur dari jabatannya. Sejak Pemilu tahun 1955 tidak diselenggarakan pemilu lagi hingga tahun 1971.
Sejak tahun 1966, sistem demokrasi di Indonesia berubah menjadi demokrasi yang menggunakan Pancasila dan UUD sebagai landasannya dengan tujuan meluruskan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi sebelumnya. Menggunakan Pancasila sebagai dasar seperti mengambil titik tengah dalam permasalahan perbedaan-perbedaan pada penduduk Indonesia, jika dilaksanakan dengan baik. Misalnya, sila ke-1 yang menyebutkan tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” bisa menjadi penyelesaian dalam perbedaan agama, Tuhan yang dipercaya mungkin berbeda, namun semua disamakan dengan cara tetap ada di bawah ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ tersebut, sehingga semua orang menghormati kepercayaan tiap agama. Namun, jika dilihat dari kenyataan-kenyataan yang terjadi pada masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru, Pancasila hanya seperti legitimasi politik pemerintahan di Indonesia, seperti hanya sebatas sampul. Pada kenyataannya, banyak tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konsep Pancasila itu sendiri.
Pada tahun 1971, setelah Soeharto menjadi presiden, partai-partai semakin berkurang hingga tersisa 10 partai. Partai-partai yang tersisa itu adalah, Partai Katolik, Partai Syariat Islam, Partai Muslim Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, NU, PNI, dan Masyumi. PKI dibubarkan setelah terjadi peristiwa G30S.  Soeharto menguasai partai-partai di Indonesia. Semakin banyak partai yang digabung atau dilarang dan dihentikan hingga akhirnya pada tahun 1977 tersisa hanya tiga partai. Partai-partai tersebut adalah, partai Golongan Karya, partai Demokrat Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, karena ada intervensi pemerintah dalam partai politik, partai Golongan Karya selalu mendapat posisi pertama dalam setiap Pemilu hingga tahun 1999.
Hal-hal  seperti ini membuat masyarakat semakin merasa dikekang. Hingga akhirnya pada Mei 1998, masyarakat Indonesia, yang dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswa, menuntut keadilan dan memaksa Soeharto untuk turun saat itu juga. Setelah itu, demokrasi di Indonesia mulai menonjol dan partai-partai politik kembali bermunculan, walaupun pemerintahan belum cukup stabil dan dalam waktu singkat terjadi pergantian pemerintahan beberapa kali. Namun, pers dan lembaga-lembaga masyarakat kembali tumbuh dan rakyat mendapatkan haknya kembali untuk bicara, walaupun perubahan pada negara kita ini belum sempurna.
Namun, seperti yang sudah saya bilang di awal, demokrasi yang terlalu bebas akan berujung pada perpecahan antar golongan masyarakat. Kadang hal itu tidak benar-benar kentara, namun sesungguhnya terjadi pada sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia saat ini tergolong sangat bebas, dilihat dari banyaknya partai politik sebagai hasil dari keinginan masyarakat yang ingin masuk dalam pemerintahan. Hal ini berdampak pada pemerintah yang akhirnya kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Sistem demokrasi yang seharusnya menjadi jembatan masyarakat ke dalam kepengurusan negara dimanfaatkan secara berlebihan sehingga justru berakibat buruk pada rakyat itu sendiri.
Demokrasi yang semakin bebas ini membuat orang-orang mulai menggunakan berbagai cara, yang paling umum adalah saling hujat dan menyindir untuk menjatuhkan orang/kelompok lain. Orang-orang melupakan batasan-batasan yang seharusnya ada. Parahnya, banyak orang menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai tombak untuk membuka jalan untuk menyuarakan pendapatnya secara frontal. Kadang mereka lupa akan guna HAM sebenarnya, di mana pada kasus ini HAM justru digunakan untuk merenggut HAM orang lain. HAM seringkali menjadi pelindung ketika menjelek-jelekkan orang lain, suatu golongan, atau agama tertentu. Orang-orang berdalih, mereka memiliki hak untuk bicara sebebas-bebasnya sehingga seringkali lupa bahwa ada hal-hal yang pantas dan tidak pantas.

Solusi
            Tidak ada yang dapat meredam perpecahan antar golongan selain masyarakat itu sendiri. Hal ini sulit, sebab tidak mudah untuk menyatukan rakyat yang beragam untuk memegang prinsip yang sama. Namun, karena itulah kita, sebagai warga negara Indonesia, memiliki Pancasila yang dapat dijadikan pedoman dasar di negara Indonesia ini. Butir-butir Pancasila sudah mencerminkan hal-hal yang seharusnya kita miliki sebagai  warga negara Indonesia yang baik. Masalahnya hanya bagaimana menanamkan hal tersebut dalam Pancasila.
            Kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga dengan negaranya yang memiliki keragaman penduduk yang sangat luas. Seharusnya hal tersebut tidak menjadi alasan bagi kita untuk  menjelek-jelekan kelompok lain, apalagi jika hal tersebut menjadi senjata dalam  berpolitik. Kita sudah diberikan jalan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan sistem demokrasi yang cukup bebas ini. Namun, kadang hal ini justru disalah gunakan, terutama melihat banyaknya kelompok-kelompok yang justru saling menjatuhkan dan menciptakan perpecahan di antara rakyat Indonesia, sehingga hal itu justru mengancam pelaksanaan demokrasi di negara ini.
            Hal-hal ini tentu tidak bisa begitu saja dimasukkan ke dalam setiap diri warga negara secara instan. Karenanya, perlu penanaman nilai-nilai Pancasila, keadilan dalam demokrasi politik, dan rasa toleransi sejak dini. Mungkin cara yang paling efektif adalah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari Sekolah Dasar hingga sekolah menengah. Hal ini juga harus diajarkan dengan cara yang efektif, bukan hanya dengan menghafal butir-butir Pancasila atau teori demokrasi yang lebih banyak ditemui di sekolah-sekolah.
            Cara pengajaran yang dilakukan bisa bervariasi. Yang jelas, sekedar menghafal butir-butir pancasila satu per satu bukan sebuah solusi, karena hal itu seringkali hanya menjadi sebuah pelajaran membosankan di sekolah yang terkesan sangat kaku. Murid-murid juga hanya mengingat kata-kata dalam butir-butir Pancasila tanpa memahami maknanya. Padahal, yang kita perlukan dalam kasus ini bukanlah kemampuan seseorang dalam menghafal ataupun pengetahuan murid tentang teori Pancasila dan demokrasi, namun pengamalan makna-makna yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan falsafah negara ini.
            Pembelajaran dapat berupa praktek simulasi suatu kegiatan yang berhubungan dengan demokrasi yang baik. Selain itu, murid-murid sebaiknya diperkenalkan pada dunia politik yang jujur dan adil, hal ini dapat diajarkan guru melalui cerita mengenai demokrasi yang baik di berbagai tempat dan waktu. Sekolah juga bisa mendatangkan tokoh-tokoh politik yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi murid-murid.
Peran guru dan lingkungan sekolah juga sangat penting. Guru harus bisa mengaplikasikan perilaku yang mencerminkan butir-butir Pancasila sehingga murid-murid dapat menirunya. Demokrasi di sekolah juga sangat penting dan dapat mengajarkan murid tentang pentingnya menyampaikan suara dan mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini dapat diajarkan ketika pemilihan ketua kelas, pembuatan peraturan di kelas, menyusun jadwal piket, diskusi di kelas, dan lain-lain.
            Bukan hanya dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar di kelas, guru dan orang tua juga perlu mengawasi anak-anaknya terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan interaksinya dengan teman-temannya. Jangan sampai sejak kecil mereka sudah terbiasa untuk membentuk kelompok-kelompok, memilih teman, atau cenderung tidak ingin bergaul dengan kelompok tertentu.
            Namun, ada juga sekolah yang tidak memiliki kurikulum yang sama dengan kurikulum yang dipakai di Indonesia pada umumnya, seperti sekolah-sekolah internasional. Dalam kasus ini, sebaiknya paling tidak, orang-orang yang bersekolah di sekolah internasional diwajibkan untuk mengikuti sebuah kursus atau pelajaran tambahan ketika mencapai umur tertentu, seandainya mereka berkewarganegaraan Indonesia.
Setelah pendidikan, pembinaan warga seperti seminar-seminar juga diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengertian lebih dalam lagi kepada warga Indonesia. Karenanya, diperlukan kesadaran orang Indonesia juga untuk berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan yang berhubungan dengan kenegaraan secara langsung ataupun tidak. Diperlukan kesadaran masyarakat bahwa sebuah negara tidak akan bisa beroprasi dengan baik tanpa dukungan dari rakyatnya. Rakyat Indonesia juga harus senantiasa diingatkan untuk terus menjaga persatuan negara ini.
            Selain menggunakan media pendidikan, kita, sebagai rakyat Indonesia, dan juga pemerintah harus terus mengawasi jalannya demokrasi politik di negara ini. Harus ada batasan-batasan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan sampai hanya karena perbedaan yang sebenarnya hanya sedikit, dibentuk kelompok-kelompok baru dan akhirnya terjadi pengelompokan-pengelompokan rakyat yang berujung pada perpecahan.
“Persatuan Indonesia”
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
            Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita belajar untung mengerti dan bertoleransi, melihat keberagaman rakyat Indonesia. Demokrasi memang sebuah system yang baik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta berperan dalam urusan kenegaraan, dan bagi pemerintah yang mendapat dukungan berupa partisipasi masyarakat. Namun, jangan sampai hal ini mengakibatkan perpecahan. Diperlukan nasionalisme dalam berdemokrasi, agar kegiatan demokrasi tidak melampaui batas dan kehilangan makna sesungguhnya sehingga merugikan suatu pihak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar