Sabtu, 22 September 2012

Tugas 3 - Solusi Labsky untuk Indonesia



Masalah Penegakan Hukum di Indonesia Saat Ini


Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini merupakan hukum yang carut marut, mengapa? Kita dapat mengambil contoh contoh kasus yang banyak terpampang di media seperti televise,Koran dan media lainnya.dengan menelisik lebih dalam kasus kasus tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia tidaklah sesuai dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai suatu hukum yang adil . Banyak sekali kejadian yang menggambarkannya, mulai dari tindak pidana yang diberikan oleh maling sandal hingga maling uang rakyat atau koruptor. Sebenarnya permasalahan penegakan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya yaitu sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.  Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula kita temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat seperti para pejabat, orang kaya, dan sebagainya.aparat penegak hukum nampaknya “segan” bila sudah berurusan dengan para tokoh masyarakat seperti yang sudah disebutkan.

Kita dapat mengambil beberapa contoh tentang salahnya penegakan hukum di Indonesia dewasa ini.Saat seseorang mencuri sandal misalnya, seperti yang pernah diberitakan belum lama ini, ia disidang dan dikenai denda hanya karena mencuri sandal seorang aparat kepolisian yang harganya bisa dibilang relative murah, sedangkan para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati “hasil curiannya” tanpa dosa, karena mereka memandang rendah hukum yang berlaku di Indonesia tercnta ini. Karena kenyataannya memang lebih banyak benarnya, kita ambil contoh Arthalyta Suryani.Arthalyta Suryani menempati rumah tahanan dengan fasilitas yang bisa dibilang sangat eksklusif,bahkan bisa dikatakan mewah, sampai-sampai ada ruang untuk berkaraoke di dalam selnya, ini juga bisa dibilang sebagai  salah satu kasus pembelian hukum di Indonesia dan menjadi bukti bawah sebenarnya hukum di Indonesia “murah” harganya.

Hukum di Negara Indonesia kita ini dapat diselewengkan atau dibeli dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia, seperti pemberian hukuman kepada para pejabat Negara yang  menyalahi aturan hukum, misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum penegak hukum dalam kasus ini adalah polisi lalu lintas yang mau bahkan terkadang minta disuap agar kasus ini tidak diperpanjang, sang polisi lalu lintas pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh-contoh dalam lingkungan terdekat kita. Masih banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh dari penyelewengan hukum di Indonesia.

v  Akibat-Akibat Penyelewengan Penegakan Hukum di Indonesia

            Penyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia sudah berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan suatu bentuk rahasia umum, hukum yang sudah dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan pada keseharian, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah, penilangan penegemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat dengan cara menyuap aparat penegak hukum atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangani sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun tudak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk menambah pundi-pundi uangnya.

Oleh karena itu ini akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya yaitu:

·         Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku

Masyarakat berependapat bahwa hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hukum. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta yang ada dapat diputar balikan dengan mudah menggunakan materi/uang yang siap diberikan kepada para aparat penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak dapat terselesaikan secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap para aparat penegak hukum disana sini agar kasus ini tidak terungkap dan dia tidak dikenai hukuman akibat dari tindak perbuatannya. akibatnya kepercayaan masayarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia pun memudar seiring dengan berjalannya waktu.

·         Penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan


Penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan belakangan ini kerap kali terjadi di Indonesia,contohnya ialah kasus seorang pencuri ayam yang dihakimi oleh massa yang emosi dan pencuri sandal yang babak belur habis dihakimi oleh warga yang emosi.Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan melalui jalan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar sekolah, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah kekuasaan, atau ada salah satu anggota suku yang merasa tersakiti dengan anggota suku lainnya sehingga suku dari orang yang tersakiti tersbut membalasnya dengan melalui cara kekerasan. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan dan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang sudah tidak lagi tertib kepada hukum yang berlaku, seharusnya masalah-masalah seperti maling sandal atau maling ayam yang sudah disebutkan tadi,dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan dihakimi massa secara seenakanya.penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan ini bahkan beresiko dapat menghilangkan nyawa seseorang.

·         Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang terlibat kasus pidana maupun perdata yang memanfaatkan inkonsistensi para penegak hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap aparat kepolisian ataupun hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, sedangkan aparat kepolisian dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa menjadi lebih condong dan berat sebelah kepada pihak yang lebih banyak memberi materi yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia tercinta ini karena masyarakat menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia sama saja dengan uang.

·         Penggunaan Tekanan Pihak Asing dalam Proses Peradilan

Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan suatu perusahaan asing yang membuka lapangan usahanya di Indonesia, mereka akan meminta bantuan dari negara asalnya untuk melakukan upaya pendekatan kepada pemerintah negara Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.hal ini erat kaitannya dengan inkonsistensi penegak hukum di Indonesia.seharusnya pemerintah dan penegak hukum bertindak tegas dalam menegakkahn hukum meskipun mendapat tekanan tekanan dari pihak asing,akan tetapi kenyataannya pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan “lembek” dalam menegakkan hukum dan menindak para pelaku tindak pengrusakan yang berasal dari luar negeri karena mendapat tekanan tekanan dari pemerintah negara asal pelaku tindak pengrusakan.

                Aparat Penegak Hukum yang “Pelupa”

Mungkin juga sudah menjadi rahasia umum bahwa para aparat penegak hukum di Indonesia terkesan “pelupa” terhadap hukum yang sudah dibuat dan disahkan oleh para wakil rakyat.contohnya saja Perda Pemprov DKI no. 88/2010 tentang larangan merokok di ruang publik.namun pada nyatanya,seringkali kita masih melihat banyak masyarakat yang merokok di fasilitas umum dan parahnya para aparat penegak hukum yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut hanya diam saja tanpa ada tindakan mengingatkan atau memberi sanksi kepada pelaku.contoh lainnya adalah dilarangnya truk besar dan angkutan besar lainnya untuk masuk ke dalam tol dalam kota pada jam-jam tertentu,akan tetapi pada kenyataannya masih banyak saja truk truk berukuran jumbo tersebut dan angkutan besar lainnya yang masuk ke dalam tol dalam kota pada jam jam yang dilarang tersebut,dan yang membuat semakin prihatin adalah tidak adanya tindakan dari pihak aparat kepolisian lau lintas untuk memberikan sanksi atau sekadar peringatan kepada para pengemudi truk.mudah lupanya aparat penegak hukum terhadap hukum yang sudah dibuat dan dijalankan,membuat masyarakat memandang rendah kedudukan hukum di kesehariannya.


Solusi

Dewasa ini,hukum tidak lagi diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum malah cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno hukum dijadikan alat revolusi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto hukum dijadikan alat pembangunan. Adapun pada masa reformasi sampai sekarang hukum dijadikan alat kekuasaan (politik). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyabab “sakitnya” penegakkan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan alat untuk mencapai tujuan oleh para penguasa Negara.

Seharusnya para penegak hukum di Indonesia bertindak konsisten terhadap penegakkan hukum di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan aturan yang sudah di tetapkan dan disetujui bersama.selain itu, ada beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkan sakitnya penegakkan hukum di Indonesia. Pertama, penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan. Hal ini sering terjadi dalam suatu persidangan yang menangani kasus pidana. Contoh dari penyakit ini adalah kasus pencurian sandal jepit yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kedua, penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan suatu hukum. Hukum dan keadilan seharusnya berjalan seiringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum namun juga penting memperhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan

Kesimpulan

Masalah penegakan hukum di negara kita Indonesia tercinta ini harus segera ditangani agar bangsa Indonesia kedepannya dapat menjadi suatu bangsa yang adil dan tidak ada ketimpangan hukum di dalam masyarakatnya. Masalah penegakan hukum harus ditangangi oleh seluruh Warga Negara Indonesia, pejabat hukum harus bisa menangani kasus hukum tanpa pandang bulu. Selain perbaikan kinerja aparat penegak hukum, materi hukum sendiri juga harus terus menerus diperbaiki untuk terus menutupi kekurangan dari hukum yang sebelumnya,membuat undang-undang hukum yang jelas dan tidak bisa lagi disuap oleh uang ataupun materi lainnya, kemudian masyarakat juga harus lebih tertib dan menghargai serta mengindahkan hukum yang sudah diterapkan. Semua dijalankan berdasarkan hati nurani masing-masing, iman dan ketaqwaan sangat diperlukan.

Penegakan hukum yang konsisten juga harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk membangun Negara Indonesia yang adil, jika seseorang salah,maka ia harus dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian apakah orang tersebut merupakan anak Presiden ataukan anak seorang buruh.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar