Kamis, 20 September 2012

Tugas-3 Solusi Labsky untuk Indonesia


KIAN BERGULIR, TAK KUNJUNG SELESAI

LATAR BELAKANG

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar.
TKI dibagi menjadi TKI formal dan TKI informal. TKI formal merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang nantinya ditempatkan berdasarkan kompetensi tersebut. Adapun TKI informal merupakan tenaga kerja yang masih minim  kompetensi. TKI formal memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dibandingkan TKI informal. Namun, jumlah TKI formal lebih sedikit dibandingkan dengan TKI informal.
Data penempatan TKI
Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”
(Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003 Tenang Ketenagakerjaan)

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”
(Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945)

“Orang  perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.”
(Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004)

Tujuan penempatan dan perlindungan calon buruh migran adalah:
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  2. Menjamin dan melindungi calon buruh migran sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
  3. Meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya.

(Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2004)

“Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri.”
(Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004)

“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran di luar negeri”.
(Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2004)

Pemerintah berkewajiban:
  1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
  2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
  3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
  4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
  5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

(Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2004)

Pada tanggal 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS).
BNP2TKI memiliki 2 tugas pokok yaitu :
·         Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
·         Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai dokumen dan pembekalan akhir pemberangkatan 

MASALAH

Hampir di semua negara saat ini, masalah ketenagakerjaan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi.
TKI yang sering kali disebut sebagai pahlawan devisa, pada kenyataannya menjadi ajang pungutan liar bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (Terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI. Berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000,00 (namun saat ini pungutan liar sudah dilarang).
Persoalan dan Permasalahan TKI terus bergulir, mereka yang mengadu nasib di negeri asing tersebut tanpa ada kewajaran perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja. Setiap tahunnya sekitar 600.000-700.000 TKI diberangkatkan ke luar negeri. Umumnya di antara mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka berangkat ke luar negeri karena didera impitan ekonomi dan menghadapi kenyataan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas dengan kemampuan mereka yang terbatas pula. 
Fenomena TKI ini menjadi rumit karena banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi pada diri mereka. Jumlah TKI di luar negeri terus bertambah seiring dengan situasi ekonomi di Indonesia yang sulit melanda warga masyarakat miskin. Kian bertambahnya para TKI ke luar negeri makin memperberat persoalan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena para TKI umumnya tidak memiliki keahlian bahasa dan kedewasaan diri. Mereka dalam kondisi finansial yang minim, tanpa pengetahuan hukum dan perundang-undangan terkait dengan posisinya.
Sudah banyak kasus penyiksaan yang menimpa para TKI. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadinya penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan tidak grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai yang telah terjadi sebelumnya.
Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Jumlah TKI yang berangkat melalui jalur ilegal diperkirakan melampaui jumlah TKI yang melalui jalur resmi.
Kendati TKI merupakan penyumbang kedua terbesar terhadap pendapatan devisa Indonesia, banyak di antara mereka yang mengalami eksploitasi dan penganiayaan di sepanjang proses migrasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI yang usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.
Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para TKI di luar negeri, di antaranya lewat pengesahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, itu belum memadai. Bahkan belum genap usia 100 hari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, dilaporkan 7 TKI mengalami kematian dalam waktu 1 hari di berbagai negara.
TKI yang mengalami pelecehan selama perekrutan di pusat-pusat pelatihan atau di tempat kerja mereka di luar negeri, memiliki hanya sedikit pilihan untuk mencari perlindungan dan kecilnya harapan untuk memperoleh penggantian kerugian. Para TKW yang melarikan diri dari situasi pelecehan dapat ditahan dan dideportasi tanpa akses apapun ke berbagai layanan atau bantuan hukum. Bahkan TKW yang memperoleh bantuan dari Kedutaan Indonesia atau LSM tetap dihalangi dalam mencari keadilan oleh hukum ketenagakerjaan dan imigrasi.
Betapa rumit dan pedihnya persoalan TKI, yang sejauh ini belum banyak mendapat perhatian serius dari pemerintahan. Ditambah lagi, adanya oknum yang merusak idealisme yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan TKI. Kita semua perlu menyadari bahwa permasalahan TKI berawal dari dalam negeri, meskipun akar masalah di luar negeri juga tidak bisa diabaikan. Rendahnya kesempatan kerja dan tingginya pertumbuhan penduduk sebagai akibat mengendurnya berbagai kebijakan kependudukan berdampak pada meningkatnya aliran pekerja dengan pendidikan rendah ke luar negeri.
Dan sekarang dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih dari 1.000.000 jiwa, mengapa tidak memulai saja dengan serius memberikan perangkat yang jelas perlindungan secara profesional kepada mereka seperti halnya perlindungan tenaga kerja di dalam negeri yang perlu ditingkatkan pula. Pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang.

SOLUSI
  1. Pemerintah perlu menertibkan para agen TKI ilegal untuk menghindari permasalahan sejak proses awal.
  2. Koordinasi yang lebih baik antara BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan & Transmigrasi.
  3. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekedar mengungkapkan masalah.
  4. Menggalakkan program kewirausahaan karena dengan kewirausahaan, tujuan menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai.
  5. Pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
  6. Pemerintah harus memberikan penyelesaian komprehensif untuk memberikan perlindungan kepada TKI melalui hubungan kenegaraan dengan perangkat institusional dan hokum yang menunjang.
  7.  Pemerintah harus sensitif mendengar keluhan masyarakat daerah.
  8. Pemerintah harus menghentikan pengiriman TKI ke negara yang belum menekan MOU (Memorandum of Understanding) mengenai ketenagakerjaan.
  9. Pemerintah harus membuat aturan main yang tegas kepada PJTKI, harus ada sanksi yang tegas jika PJTKI terbukti bersalah, bukan hanya skorsing namun tetap beroperasi menempatkan para TKI.
  10. Peran pihak keluarga sangat penting dalam pencegahan dan pengurangan TKI yang tidak siap bekerja atau dipaksa bekerja di luar negeri.
  11. TKI harus memahami benar akan realitas bekerja di luar negeri.
  12. TKI harus sadar akan kesiapan fisik dan mental sebelum bekerja di negeri lain yang memiliki budaya, tata karma, dan tata cara kerja yang tentunya berbeda dengan di Indonesia.
  13.  TKI harus lebih cermat dan berpikir sekian kali jika hendak bekerja di luar negeri. Jangan mudah terpengaruh oleh bujukan, sekalipun dari keluarga sendiri. TKI harus tahu kemana akan disalurkan, bekerja dengan majikan yang bagaimana, apa jaminan hidup dan keamanan disana. Dalam hal ini, sosialisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak-pihak terkait selaku PJTKI amat penting.
  14. Pemerintah harus berhenti mengejar jumlah penempatan TKI yang sempat ditargetkan 1.000.000 orang/tahun demi menekan potensi permasalahan yang mengorbankan pekerja. 
  15. Pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya.
  16. Pemerintah seharusnya mampu mengetahui problematika mendasar rakyatnya melalui pendistribusian barang kebutuhan pokok di daerah terpencil serta membuka lapangan pekerjaan untuk mengembalikan produktifitas daerah asal para TKI khususnya sehingga mereka tidak tergiur untuk bekerja diluar negeri.
  17. Mengoptimalkan peran institusi dan pelayanan dengan perbaikan institusi dan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan peran institusi saat pra penempatan, penempatan, dan purnapenempatan TKI.
  18. Mendirikan perwakilan di seluru negara tujuan penempatan TKI.
  19. Melakukan pengawasan dan perbaikan PJTKI dengan memperketat prosedur pendirian PJTKI, mengoptimalisasikan evaluasi PJTKI secara berkala dan komprehensif, serta pengadaan akreditasi PJTKI
  20. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan terhadap hak dan keselamatan TKI.
  21. Masyarakat berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyelewengan pada instansi yang melayani TKI.


Sumber :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar