Selasa, 25 September 2012

Tugas 3 - Solusi Labsky untuk Indonesia


“Kesejahteraan Sosial Tidak untuk Seluruh Bangsa Indonesia.” 

Nyiur hijau, di tepi pantai
Siar-siur daunnya melambai
Padi mengembang, kuning meraya
Burung-burung bernyanyi gembira

Tanah airku, tumpah darahku
Tanah yang subur, kaya makmur
Tanah airku, tumpah darahku
Tanah yang kaya, permai nyata.

            Sudah 67 tahun Indonesia merdeka. Tanyakan pada seluruh orang asing di luar sana, yang menaruh investasi di Indonesia; mereka pasti menganggap bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya, sangat makmur. Emas yang tidak ada habisnya di papua, tanah-tanah dengan potensial minyak yang tinggi di bawah laut, kekayaan-kekayaan alam yang tidak bisa diukur seperti taman bawah laut, dan lain-lain. Kebudayaan yang tidak ada habisnya; kekayaan alam, manusia, etnis. Bidang pariwisata yang sebenarnya sangat menonjol.
           
            Sudah 67 tahun Indonesia merdeka. Sudah lewat masa bakti dari bendera pusaka pertama. Tiga orde telah kita lewati—orde lama, orde baru, dan kini, orde reformasi. Berbagai macam perubahan akan dasar negara telah dilewati. Sumber daya manusia yang semakin hari semakin melimpah; hingga hampir mencapai angka 250 juta jiwa, negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia.

            Sudah 67 tahun Indonesia merdeka, tapi bangsa ini belum juga bangkit—malah menjadi semakin terpuruk. Angka kemiskinan yang terus menanjak, pemerataan yang belum terjadi, serta masalah-masalah yang tidak kunjung habisnya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi apa itu hanya sebuah pariwara?

            Indonesia sendiri termasuk negara yang sebenarnya sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam ideologi negara, dasar-dasar negara yang paling dasar, yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan; yaitu Pancasila, tercantum kalimat yang menjanjikan adanya keadilan bagi seluruh rakyat—yaitu pada sila kelima, yang tepatnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini diulang terus-menerus setiap tahunnya; setiap bulannya; setiap minggunya; bahkan setiap harinya, setiap kali dilaksanakan upacara bendera.

            Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadilan memiliki arti; sifat, perbuatan, ataupun perlakuan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sosial sendiri berarti segala sesuatu yang berkenaan mengenai masyarakat, kemasyarakatan, atau perkumpulan yang bersifat, atau bertujuan kemasyarakaan. Pada dasarnya, keadilan sosial berarti perlakuan yang tidak berat sebelah terhadap berbagai macam pihak, yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan sosial.

            John Rawls, dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle and the principle of fair equality of opportunity, atau yang berarti prinsip perbedaan dan prinsip dari kesempatan akan persamaan yang adil. Inti dari teori ini adalah, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat tinggi bagi yang paling kurang mapan, sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial.

            Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seseorang untukmendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan sosial, atau yang biasanya disebut sebagai keadilan sosial. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri , lagi pula bersamamya pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan.Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat . Memang, boleh jadi pengorbanan akan diminta demi kepentingan umum , tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

            Menurut Rawls , di dalam situasi perbedaan harus diberikan aturan yang sedemikian ragam sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi :

            Pertama , situasi ketidak samaan menjamin maksimum-minimum bagi golongan orang yang paling lemah . Artinya situasi rakyat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua , ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya agar kepada masyarakat dari setiap golongan diberikan kesempatan yang sama. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

            Dengan demikian, prisip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, serta otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harusdiperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial , ekonomi , dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum yang seatus sosialnya lemah.

            Meskipun John Rawls menerapkan teori yang sudah demikian universal mengenai keadilan sosial, sayangnya, di Indonesia keadilan sosial atau kesejahteraan sosial secara merata belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial seharusnya berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum dalam masyarakat bagi segala warga negara dan penduduk. Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan seharusnya menjadi suatu segi dari perikeadilan yang bersama-sama dengan perikemanusiaan yang ditentang dan dilanggar oleh para penjajah harus dilenyapkan, seperti dirumuskan dalam Pembukaan alinea I. Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial memberi hak yang sama kepada segala warga dalam hukum dan susunan masyarakat negara, seperti dirumuskan dalam pasal 27 dan 31:
·         Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
·         Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan,
·         Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
·         Mendapat pengajaran

            Kini, yang terjadi malah sebaliknya. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak mendapatkan keadilan sosial atau kesejahteraan yang sudah dijanjikan pada mereka sejak mereka pertama kali lahir di bumi Indonesia. Yang paling kentara adalah poin yang menyatakan hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, pada usia muda (15-29 tahun) tertinggi se-Asia Pasifik, yaitu sekitar 20%. Usia muda ini seharusnya merupakan usia produktif, dimana kita semua seharusnya sedang giat-giatnya menuntut ilmu untuk masa depan. Yang menjadi contoh lain adalah, tingginya angka kemiskinan dan tipisnya batas antara garis kemiskinan dengan sebagian lainnya warga Indonesia yang tidak hidup di garis kemiskina ke bawah. Sekitar 30 juta orang di Indonesia hidup dalam garis kemiskinan.

            Bagi rakyat miskin, hidup di negara yang miskin di Indonesia saja sudah cukup buruk. Belum lagi ketika mata uang Indonesia sudah dipengaruhi oleh inflasi. Hal ini membuat mereka semakin tidak berarti di mata warga internasional. Banyaknya warga miskin ini menyebabkan angka harapan hidup di Indonesia yang tergolong kecil, yaitu 65 tahun. Tak jarang orang yang meninggal sebelum angka tersebut. Warga-warga miskin ini, yang tidak mempunyai uang untuk membeli obat atau pergi ke rumah sakit, sementara penyakit-penyakit semakin menjadi di usia senja, menemui ajal mereka. Masih banyak rumah sakit yang tidak mau menolong atau memberi pengobatan yang layak dengan alasan biaya. Sekalipun ada rumah sakit yang memang disediakan gratis, fasilitasnya dan tenaganya tidak memadai. Yang tidak diperoleh oleh sebagian rakyat Indonesia lainnya adalah pendidikan yang layak. Sekitar 300 ribu anak putus sekolah per tahunnya, dengan alasan biaya. Mereka, yang seharusnya bisa menjadi calon-calon penerus bangsa, malah harus menghabiskan sisa usia pelajar mereka dengan melakukan pekerjaan yang seringkali bisa dibilang tidak layak.

            Menurut saya, solusi dari permasalahan ini adalah, kesadaran pemerintah serta rakyat Indonesia lainnya harus ditingkatkan. Dengan kesadaraan rakyat Indonesia lainnya, terutama yang tidak hidup di bawah garis kemiskinan, kita bisa saling bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan akan keadilan sosial yang belum merata ini. Hak-hak dari semua orang harus bisa dijangkau dengan mudah dan universal, seperti sekolah gratis dan lain-lain. Bila memang ingin menerapkan sistem kartu atau surat miskin untuk mempermudah biaya admisnistrasi seperti administrasi rumah sakit dan yang lainnya, cara untuk mendapatkan keterangan tersebut seharusnya dipermudah, jangan menunggu hingga berbulan-bulan baru dikeluarkan, dan ditarik biaya tambahan. Selain itu, pemerintah harus lebih bersikap terbuka akan seluruh rakyatnya, agar bisa melihat dimana rakyatnya yang masih berada dalam golongan kurang beruntung.

            Sudah 67 tahun Indonesia merdeka. 67 tahun, dan masih tergolong dalam negara berkembang. 67 tahun, dan kesejahteraan sosial belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa butuh 67 tahun lagi, agar seluruh tujuan utama Indonesia bisa tercapai?



Sumber:
www.google.com
www.id.wikipedia.org
www.sosbud.kompasiana.com
www.bisnis.com
www.insanicita.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar