Kamis, 27 September 2012

Tugas 3- Solusi Labsky untuk Indonesia


Kemisikinan di Indonesia
Masalah
A.    Kondisi Kemiskinan di Indonesia
Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagaimacam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan,pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.
Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yanglain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangansandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi,teknologi, dan modal.
Pada dasar nya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:
1.     Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2.     Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3.     Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah serius yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya krisis ekonomisejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupanmasyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknyapelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi saranaumum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskinmenjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian pada 5 tahun terakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus danperlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16.7%) di tahun 2004.
Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI)per Maret 2010, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta.
       ·         Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapitaper bulan di bawah GarisKemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkandengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta(14,15 persen)
       ·         Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaanberkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi19,93 juta pada Maret 2010).
       ·         Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini.  Pada Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen.

B.     Faktor Penyebab Kemiskinan
Pada kondisi tertentu, kemiskinan dapat disebabkan dari berbagai segi, diantaranya :
       ·         Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber dayaalam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam.
       ·         Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.
       ·         Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan perkapita masyarakat.
       ·         Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dankota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.
       ·         Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.
       ·         Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnyaperhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakanperempuan dalam pembangunan.
       ·         Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.
Solusi
Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menyelesaikan dan mengadaptasi kan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini ada beberapa langkah atau cara yang dapat diambil dalam mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.
       ·         Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan
Berbagai pengalaman di China, Vietnam dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh. Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat inimasih ada sekitar 6000 desa, dengan populasi sekitar 90 juta orang belum menikmati tenaga listrik.
 Walaupun berbagai masalah di atas terlihat rumit dalam pelaksanaannya, solusinya dapat terlihat dengan jelas.
o Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten. Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaranmereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan padaumumnya.
o Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).Dana pembangunan harus ditargetkan pada daerah-daerah yangmempunyai kondisi buruk, terutama dalam masalah kemiskinan.Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta kondisi jalan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tersebut.Masyarakat miskin setempat juga harus dilibatkan agar hasilnyadapat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamintersedianya pemeliharaan secara lebih baik.
o Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program inibahkan dapat mengurangi biaya pembangunan.
o Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.Kompetisi pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan denganmemperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Aksespada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangkameningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema subsidi yang adasangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.
       ·         Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik 
Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi. Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesiayang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitaslimbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitaspengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002,pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasisebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air.Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungaiyang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskincenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif. Pada tahun2001, kerugian ekonomi yang timbul akibat masalah sanitasidiperkirakan mencapai Rp 100.000,- per rumah tangga setiapbulannya. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:
o Pada sisi permintaan, pemerintah dapat menjalankan kampanyepublik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalampenggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yangdiperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi,sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.
o Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harusdiperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidangsanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat  dilakukan adalah mengadakan kesepakatan nasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan mendorong pemerintah lokal untuk membangun fasilitas sanitasi pada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAK untuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standarpelayanan minimum.
       ·         Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin
 Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dariusaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilantersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perludibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak prosesdesentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lombameningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Usahawan pada saat ini harusmengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izinyang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belumlagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman.Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat local dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas barang yang mereka produksi.
       ·         Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin
Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktorpenting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskinpada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan  mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka. Sayangnya, hanya 25 persen pemilik tanah di pedesaan yang memilikibukti legal kepemilikan tanah mereka. Ini sangat jauh dari kondisi diCina dan Vietnam, dimana sertifikat hak guna tanah dimiliki olehhamper seluruh penduduk. Program pemutihan sertifikat tanah diIndonesia berjalan sangat lambat. Dengan program pemutihan yangsekarang ini dijalankan, dimana satu juta sertifikat dikeluarkan sejak 1997, dibutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk menyelesaikanproses tersebut. Disamping itu, kepemilikan atas 64 persen tanah diIndonesia tidaklah dimungkinkan, karena termasuk dalam klasifikasiarea hutan. Walaupun pada kenyataannya, di area tersebut terdapat lahan pertanian, pemukiman, bahkan daerah perkotaan.
       ·         Membangun lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang member manfaat pada penduduk miskin
Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerahpedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjamanbersubsidi. Program pemberian pinjaman bersubsidi tidak dapat dipungkiri telah memberi manfaat kepada penerimannya. Tetapiprogram ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga pembiayaanmikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal, lembaga-lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayanimasyarakat miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalahmemanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.
       ·         Menyediakan lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin
Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa.Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.
       ·         Merancang perlindungan social yang lebih tepat sasaran
Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakanbelum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintahIndonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial.Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati olehpenduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tanggamiskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras danRp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.

Sumber dan Referensi:
1.     www.wikipedia.org
2.     Indonesia Policy Briefs Ide-Ide Program 100 hari
3.     www.bps.go.id
4.     www.scribd.com





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar