Jumat, 21 September 2012

Tugas-3: Solusi Labsky untuk Indonesia

“Indonesia itu kaya, tapi tangan jahat memiskinkan isinya.”

Indonesia hari ini sudah banyak berubah dari Indonesia yang sebelumnya. Bukannya semakin baik, tapi menurut saya semakin terpuruk saja. Para pejabat negara menggerogoti kekayaan negaranya sendiri tanpa merasa bersalah, rakyat di ibukota sendiri maih banyak yang kelaparan karena tidak punya uang. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pemerintah sendiri terlalu banyak memberikan omong kosong tanpa realisasi yang berarti.
Sudah terlalu banyak masalah di Indonesia yang tidak kunjung mencapai garis akhir. Korupsi di mana-mana, kemiskinan, kepadatan penduduk, pendidikan, lapangan pekerjaan, toleransi antar umat beragama, hingga pemerataan fasilitas. Indonesia itu sangatlah kaya, sumber daya alam yang melimpah dan generasi-generasi muda yang sudah banyak menuai prestasi nasional dan internasional, baik secara akademis maupun non-akademis. Tetapi, dimana tangan-tangan  handal nan jujur itu? Hampir seluruh aspek yang ada di Indonesia, dikotori oleh tangan-tangan yang ‘jahat’. Mereka yang tidak bertanggung jawab itu hanya bisa merusak isi Indonesia tanpa memandang terlebih dahulu apa yang ia rusak.

Permasalahan Indonesia serta solusi yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

1. Korupsi
Siapa yang tidak tahu Indonesia sebagai negara terbesar ke-5 di dunia dan yang paling pesar di Asia-Pasific yang memiliki koruptor dan kasus korupsi terbanyak? Seluruh pelosok dunia seperti mengenal Indonesia dengan negara terkorup sejagat raya. Bagaimana tidak? Ketika di RRC (Republik Rakyat Cina), Korea Selatan, dan beberapa negara maju lainnya telah menerapkan sistem hukum mato bagi para tersangka korupsi, para koruptor di Indonesia masih bisa menikmati secangkir kopi panasnya di dalam sel yang bertarif tinggi per malamnya. Pada akhirnya, orang tidak akan takut untuk korupsi karena penjara bukanlah suatu hal yang menakutkan lagi, tapi penjara bisa menjadi rumah yang nyaman. Jadi, kapan mereka akan jera kalau mereka terus diperlakukan adil sedangkan dilain pihak mereka sendiri tidak adil kepada orang-orang yang kurang beruntung di luar sana?
Solusi yang terbaik bagi saya adalah dengan menerapkan sistem hukum mati seperti layaknya negara Cina dan Korea Selatan. Karena dengan sistem itu, orang akan jera dan justru tak berani ambil resiko untuk melakukan korupsi. Kedengarannya memang tidak berkeperimanusiaan, tetapi pilihan apalagi yang Indonesia punya? Sejauh ini, tersangka korupsi hanya keluar masuk ruang pengadilan dan mengikuti persidangan lalu memberikan kesaksian yang isinya hanyalah kebohongan belaka, dan justru membuah aparat keadilan diputar-putar oleh keadaan sehingga tersangka masih bisa menyiapkan strategi berikutnya. Prosedur keadilan harus diperketat dan aparat keamanan juga jangan sampai bisa ‘dibeli’ oleh tersangka korupsi tersebut. Kalau siklus keadilan tidak dirombak, negara kita akan terus begini, dan lama kelamaan terpuruk habis.

2. Kemiskinan

Hati manusia mana yang tidak teriris jikalau melihat seorang anak kecil harus mengkorek-korek tempat sampah demi mendapatkan sesuap nasi? Pastilah tersirat sedikit rasa iba padanya karena diumurnya yang masih belia dan harusnya mendapat gizi yang mencukupi, ia harus mencari makan di antara sampah-sampah. Hal ini telah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun. Tak pernahkan pemerintah melihat rintihan kaum miskin yang meminta keadilan? Apa unjuk rasa yang selama ini dilakukan hanya dianggap sebagai iklan 60 detik di mata mereka? Pemerintah seperti bisu, tuli, dan buta dalam menghadapi masalah ini. Masalah kemiskinan diakibatkan oleh tidak adanya pemerataan perekonomian yang ada di negeri ini. pasar-pasar dibangun demi memenuhi kebutuhan, tetapi tetap saja rakyat kecil memiliki daya beli yang rendah, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Masalah kemisikinan adalah masalah yang sangkut-pautnya ada dimana-mana. Di aspek pendidikan, karena kemiskinan banyak anak yang tidak bisa sekolah karena tak punya biaya. Dana BOS dikatakan tidak cukup memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah karena dianggap tidak ada pengaruhnya. Sehingga karena kemisikinan itulah, anak-anak harus bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri diusia mereka yang seharusnya wajib belajar 9 tahun. Tak ada realisasi berarti yang diberikan pemerintah atas dana BOS yang disbeut-sebut dapat mengatasi anak gelandangan.
Lagi-lagi masalah kependudukan. Urbanisasi yang dilakukan banyak warga pedesaan ke kota membuat kota-kota besar di Indonesia terutama ibukota Jakarta penuh sesak karena pendatangnya itu. Ironisnya, sebagian dari mereka datang untuk mencari pekerjaan dan ada yang datang sebagai pengemis karena dikampungnya terlalu miskin untuk diminta-mintai. Mereka yang tak dapat pekerjaan pun otomatis ikut ke dalam komunitas gelandangan tersebut dan membuat kota dipenuhi dengan gelandangan. Alhasil, pemulung, pengemis, pengamen, dan macam-macam gelandangan lainnya ikut nimbrung tinggal di kota hanya untuk meminta belas kasih warga kota.
Lalu, mereka yang miskin juga rata-rata memiliki anak yang banyak karena mindset desa mereka yaitu “banyak anak, banyak rezeki”. Sayangnya, mindset seperti itu tidak berlaku di kota besar, apalagi Jakarta. Kalau pekerjaan yang mereka lakukan tidak cukup, otomatis kebutuhan rumah tangga ikut tak terpenuhi. Pendidikan bagi anak pun jadi tak terpantau dan pada akhirnya mereka tak bisa sekolah. Contohnya, jika seorang ayah pekerjaannya hanyalah seorang penjual asongan dan memiliki 5 anak, bagaimana bisa ia memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya? Karena keterbatasan, si anak akan ikut menjadi penjual asongan atau malah jadi anaka jalanan. 
Wacana diatas jika di sambungkan dengan masalah sosial akan semakin jelas. Kesenjangan sosial yaitu perbedaan antara si kaya dan si miskin yang terlampau jelas membuat si miskin iri hati dan tergoda untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri/mencopet, merampok, menculik, hingga membunuh. Dengan adanya kesenjangan yang terus ada, maka angka kriminalitas akan semakin tinggi. Berbagai motif serta latar belakang, seperti kemiskinan dan rasa konsumtif yang tinggi membuat mereka harus melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Maka kita sebagai orang-orang terpelajar berkewajiban untuk tidak mempamerkan apa yang kita punya, apalagi ditempat umum. Agar keselamatann kita juga terjaga, dan mereka sendiri tidak beriri hati kepada kita.

3. Kepadatan Penduduk
Permasalahan kependudukukan di Indonesia adalah salah satu masalah yang tidak kunjung usai, sama halnya seperti kemiskinan.  Penduduk di ibukota semakin banyak saja dan kepadatannya meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk DKI Jakarta saat ini berjumlah kurang lebih 11 juta jiwa. Sedangkan di siang hari, penduduk di DKI Jakarta bertambah hampir  2 kali lipatnya yaitu diatas 20 juta jiwa. Masalah yang satu ini seperti tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Pemerintah sendiri juga melupakan tindakan yang harusnya mereka ambil dalam menghadapai masalah seperti. Kepadatan penduduk di ibukota sudah terlalu berlebihan dan membuat lalu linta di ibukota sendiri terhambat, akibatnya ketidakteraturan dalam berlalu lintas terjadi di mana-mana. 
Solusi yang bisa diberikan untuk menekan berkembangnya masalah ini adalah dengan memindahkan pusat ibu kota ke pulau lain dan begitu pula pusat industrinya. Ibu kota yang dari awal selalu ada di Pulau Jawa membuat pulang yang ada di selatan Laut Karimun Jawa ini semakin sesak saja karena dipenuhi oleh para pendatang dari pulai lain. entah untuk bekerja, tinggal, maupun hanya rekreasi. Jika pusat kota dipindahkan ke pulau lain seperti Kalimantan, dan begitu juga pusat industrinya, maka penduduk akan semakin banyak yang bermigrasi kesana karena pusat pekerjaan dan pariwisata berada di sana. Selain pemindahan ibukota dan industri, pemwajiban penggunakan KB atau alat kontrasepsi setelah miliki 2 anak perlu dilakukan. Karena demi menekan angka pertumbuhan kelahiran yang semakin hari meningkatkan besar nilai ketergantungan penduduk.                                                                                         

4. Pendidikan
Inilah masalah yang paling kompleks yang pernah ada di Indonesia. Berkesinambungan dengan berbagi aspek permasalahan, korupsi sekalipun. Jika dikaitkan dengan korupsi, sudah berapa banyak uang negara yang digerogoti oleh petinggi negara ini demi kepentingan pribadi mereka dan membuat anak-anak Indonesia ‘kekurangan’ dalam pemenuhan fasilitas pendidikan? Kemudian, kemiskinan. Mau sampai kapan anak-anak Indonesia banyak yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan yang mereka hadapi terjadi terus-menerus di negara ini? Dan dimana dana yang katanya telah diberikan pemerintah selama ini? dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat orang bingung dengan sistem yang ada di negara ini.
Dikatakan di berbagai sumber bahwa Indonesia telah memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk sekolah-sekolah yang kekurangan di berbagai daerah. Tapi nyatanya, masih banyak anak-anak yang tidak sekolah karena alasan biaya. BOS seharusnya digunakan bukan hanya untuk pemenuhan fasilitas buku saja, tetapi termasuk uang seragam, bayaran sekolah, dan operasional pembangunan sekolah. Dan bagi sekolah-sekolah swasta, BOS tidak boleh diberlakukan dan tidak akan diberikan. Pemerintah harus memberi persyaratan kepada sekolah-sekolah yang akan diberikan dana BOS karena dana yang luar biasa banyak tersebut harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Kemudian gedung-gedung sekolah banyak yang runtuh di desa-desa kecil di pedalaman. Jelas terlihat, mereka tidak memiliki biaya untuk merawat serta memperbaiki gedung yang mereka tempati itu. Terlebih lagi, kegiatan pembelajaran menjadi tidak nyaman karena rasa takut sang murid jikalau disaat mereka sedang belajar, gedung yang mereka tempati itu roboh dan menimpa mereka. Pada kenyataannya, kira-kira itulah yang telah terjadi 10 tahun terakhir. Sangat tidak adil rasanya ketika anak-anak di kota besar bersekolah dengan am,an dan menggunakan fasilitas pendingin ruangan dan fasilitas cukup lainnya, namun tidak dapat menghasilkan prestasi apa-apa, tetapi di sisi lain, anak yang bersekolah di desa dan menggunakan fasilitas yang tidak layak, namun justru dapat berprestasi lebih baik dibanding anak kota.
Pemerintah harus sadarm kalau generasi pembangun bangsa yang lebih baik tidak hanya berasal dari kota yang sudah tercemari oleh ‘kekotoran’ pemerintah, tetapi anak-anak di pedalaman harus diperhatikan dan diberikan fasilitas lebih baik agar mereka dapat berkembangan dengan baik dan menjadikan bangsa ini bangsa yang jauh dari ‘kekotoran’ pemerintahan dan lalu memajukan bangsa ini.

5. Lapangan Pekerjaan
Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia tidak berarti juga dapat meningkatkan luas lapangan kerja. Bertambahnya penduduk yang rata-rata ada di usia muda atau non-produktif membuat beban ketergantungan dengan penduduk berusia produktif semakin tinggi. Masalah ini pun berkesinambungan dengan kepadatan penduduk. Mindset orang kebanyakan mengatakan bahwa perkerjaan di kota akan lebih baik daripada pekerjaan di desa. Pada kenyataannya, ketika mereka berurbanisasi ke ibukota, mereka malah menjadi pengangguran atau pekerja yang ala kadarnya, dan tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan mereka ketika sampai ke ibukota. Pada akhirnya, apa yang dicita-citakan mereka pun pupus sudah. Yang lebih ironis lagi, mereka malah menjadi gelandangan di ibukota. Seperti tak ada yang bisa diusahakan lagi dari dalam dirinya. 
Solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyebar lokasi-lokasi perindustrian, perkantoran, dan lapangan kerja lainnya ke seluruh Indonesia, agar penduduk di Indonesia dapat dengan lebih mudah mencapai lapangan pekerjaan yang mereka kehendaki. Paling tidak menjadi buruh di perusahaan tersebut. Dan bagi pekerja profesionalnya, keberadaan mereka akan lebih baik disebar agar dapat dengan perlahan memajukan daerah sekitar perindustrian dan perkantoran tersebut, bukan menghancurkannya. 

Sumber:
Orangtua
Koran Kompas

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar