Jumat, 21 September 2012

Tugas-3 Solusi Labsky Untuk Indonesia


"Kemerdekaan yang Tidak Kunjung Datang"


67 tahun sudah Indonesia merdeka dari Belanda. Namun rasanya negeri kita ini masih belum bisa merdeka dari banyak problematika yang terjadi. Mulai dari masalah kemiskinan, ekonomi, pendidikan, hingga suatu mindset yang sulit dihapus dari kalangan para pejabat bahkan rakyat sekalipun, yakni korupsi.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia terkesan tiada habisnya. Persoalan kemiskinan di negara berkembang memang merupakan fenomena yang lumrah. Di negara kita yang tercinta ini masalah kemiskinan bukan hanya di tinjau dari faktor kesejahteraan. Juga dari kebudayaan. Dimana umumnya disebabkan adanya kesalahan pada subjeknya.  Misalnya malas, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wirausaha yang kompatibel, tidak mempunyai kemampuan dan keahlian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kemiskinan ditinjau dari segi kesejahteraan. Masih banyak saudara-saudari kita diluar yang untuk makan sehari-hari saja masih sangat sulit. Sudah semestinya kita bersyukur di berikan rahmat oleh Tuhan YME untuk hidup yang berkecukupan.
Melalui data yang valid bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab kegagalan tersebut pada dasarnya terjadi akibat dua faktor utama. Yang pertama, program-program pemerintah selama ini seperti bantuan-bantuan langsung akan sulit menyelesaikan kemiskinan tersebut. Karena bukannya membawa perubahan malah yang terjadi adalah ketergantungan. Pada akhirnya, rakyat kecil pun menjadi malas untuk bekerja, mereka pun hanya mengandalkan bantuan sosial seperti Raskin. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Salah satu solusi masalah kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita hingga ke pelosok-pelosok negeri. Meski sebuah sekolah berada di pedalaman, selayaknya mendapatkan fasilitas yang sama seperti sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Standarisasi fasilitas ini akan memberi pengaruh kepada pendidik untuk terus belajar dan mengajar. Hal tersebut juga akan memberi aspek positif kepada siswa maupun masyarakat lingkungan sekolah untuk lebih bersemangat dalam belajar. Sekolah gratis tidak hanya sebagai slogan namun harus benar-benar gratis terutama untuk sekolah yang berada di daerah pedalaman. Kedua, Memperlancar sarana transportasi khususnya yang menuju daerah-daerah terpencil. Faktor ini merupakan faktor penting guna membuka wawasan masyarakat kita yang tinggal di pedalaman. Semakin luas mereka bersosialisasi maka secara otomatis mereka akan semakin terbuka dan mengerti bagaimana bertahan hidup dengan berkecukupan. Ketiga, bantuan juga merupakan faktor penting. Tidak hanya berupa harta atau makanan, namun penyuluhan kepada individu atau sekelompok masyarakat, bantuan pemberian lapangan kerja ataupun pembagian lahan secara gratis dan otomatis akan memberikan peluang kerja kepada mereka.

Selanjutnya adalah masalah perekonomian yang menerjang. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai cukup sukses dalam  menstabilkan perekonomian Indonesia di tengah krisis dunia. Namun diluar hal itu tentu saja masih sangat banyak polemik di negara kita tercinta ini. Contohnya adalah pengangguran.   Pengangguran merupakan masalah berakar yang terjadi di Indonesia, karena permasalahan ini kehidupan sosial dan keamanan serta sektor lain ikut terganggu. Setiap tahun lahir manusia-manusia baru dengan kecerdasan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, mulai dari lulusan perguruan tinggi hingga yang putus sekolah.

Kian hari bermunculan jumlah angkatan kerja yang sebagian siap berkompetisi dilingkungan kerja dan sebagian lagi kurang terampil dalam berkompetisi, jumlah angkatan kerja yang begitu banyak ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang meningkat. Alhasil ada angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja yang ketersediaannya cukup terbatas. Sebab itulah timbul pengangguran.


Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan polaperekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya.  Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan alam itu, mestinya menjadi satu kebanggaan bagi bangsa yang berpenduduk 200 juta ini. Namun realitas ini seolah  menjadi fatamorgana, ketika bangsa Indonesia hanya bisa tertegun saat menyaksikan PT.Freeport sejak era Soeharto mengeruk kekayaan Indonesia di Papua. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Hal ini disebabkan kurangnya kesediaan sumber daya manusia serta kelengkapan faktor produksi dari negara kita sendiri. Dan hal ini lah yang harus segera dibenahi.




Di sektor pendidikan Indonesia juga ditemui permasalahan. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.

Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak perduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikaan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.
Dalam pendidikan di sekolah menegah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efektifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengikuti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu yang menjadi masalah efisiensi pendidikan Indonesia karena mahalnya biaya pendidikan. Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relatif lebih rendah jika kita bandingkan dengan negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. Namun mengapa kita menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal  itu disebabkan kembali kepada kesejahteraan rakyatnya. Kemiskinan yang membelenggu, kebanyakan dari keluarga yang tidak berpenghasilan, tidak cukup mampu memberikan dana untuk bersekolah.

Solusi yang penulis tawarkan disini adalah dengan memperbaiki segala hal teknis yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Misalnya adalah dengan menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Dan terakhir tidak lupa, pemerintah harus benar-benar merealisasikan program bebas iuran pendidikan 9 tahun, dan menurut penulis itu tidak hanya cukup. Mungkin bagi siswa yang benar-benar berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dapat di fasilitasi pula sampai jenjang perguruan tinggi.


Korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, baik ditingkat pusat sampai daerah ; merupakan bukti nyata betapa bobroknya moralitas para pejabat pemerintahan kita. Namun apakah korupsi hanya diakibatkan oleh persoalan moralitas belaka?.Setidaknya ada dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi. Pertama: mental aparat yang bobrok. 

Menurut penulis, terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor. Di antaranya sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya. Namun, karena ketamakannya, mereka masih berhasrat besar untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Dan pada akhirnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya iman Islam di dalam tubuh aparat. Jika seorang aparat telah memahami betul perbuatan korupsi itu haram maka kesadaran inilah yang akan menjadi self control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum Allah. Sebab, melanggar hukum Allah, taruhannya sangat besar: azab neraka.Kedua: kerusakan sistem politik, hukum dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang memberikan banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi yang ada justru diindikasi “mempermudah” (Jika ada pejabat negara –setingkat bupati dan anggota DPR/D—tersangkut perkara pidana harus mendapatkan izin dari Presiden) timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa; kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undang.


Kita sebagai warga negara Indonesia, generasi muda, penerus perjuangan bangsa, kita harus ikut andil paling tidak dapat menekan jumlah tindakan korupsi di Indonesia. Di mulai dari hal yang terkecil, yaitu disiplin dan jujur dalam segala hal, contohnya: sebagai seorang pelajar kita harus disiplin dalam mengikuti mata kuliah, disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak jujur dalam mengerjakan ujian  dll. Apabila dalam hal disiplin yang terkecil itu saja kita tidak bisa menerapkan dalam diri kita sebagai seorang pelajar, berarti itu sama saja kita telah melatih diri kita untuk menjadi seorang koruptor.

Sekian yang dapat penulis paparkan tentang solusi Labsky untuk Indonesia, semoga dapat diambil pelajaran sehingga membawa negeri kita ini ke jalan yang lebih baik dari sekarang. Aamiin.





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar