Sabtu, 22 September 2012

Tugas 3 - Solusi Labsky Untuk Indonesia


"Masalah Pendidikan Yang Tak Kunjung Usai"

Debat dan diskusi tentang pendidikan Indonesia tak pernah berhenti. Mulai dari  falsafah, konsep dasar, tujuan, kurikulum, tata laksana, sarana, hingga pembiayaan, kajian pendidikan Indonesia selalu menghadirkan isu-isu hangat, dan permasalahan baru yang terus bertumpuk dan tak pernah selesai hingga sekarang.

Berbicara tentang pendidikan di Indonesia maka kita akan berhadapan dengan segudang masalah yang selama ini tidak ada habisnya. Mulai dari anak yang putus sekolah, bangunan sekolah yang sudah tidak layak (rapuh/mau ambruk, tidak beratap, dll), praktek kecurangan di Ujian Nasional (UN), guru yang melakukan tindak susila terhadap muridnya, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin kita tidak sadari atau ketahui.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Menurut hasil survei Trends in International Mathematics and Science Survey (TIMSS). Survei TIMMS meneliti kemampuan anak-anak usia 13 tahun dalam bidang matematika dan sains. Pada survei TIMSS tahun 2003 yang diikuti 46 negara, siswa-siswa Indonesia menempati urutan 34 untuk matematika, dan 36 untuk sains. Singapura menempati urutan pertama untuk dua-duanya. Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Jepang, juga mendominasi peringkat atas. Sementara Malaysia urutan 10 untuk matematika, dan 20 untuk sains. pendidikan indonesia juga bisa dilihat dari rata – rata nilai ujian kelulusan sekolah atau sering kita kenal UN yang rendah. Rata-rata nilai ujian di Indonesia masih tergolong redah dibandingkan dengan Negara Negara yang ada di dunia. Terkhusus di Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dari singapura, Thailand, dan Malaysia.

Masalah-masalah mengenai pendidikan di Indonesia sangatlah banyak, dan tidak mungkin apabila saya jelaskan satu per satu. berikut akan saya uraikan beberapa masalah pendidikan di Indonesia yang menurut saya menarik untuk dibahas:
1.     Program Sekolah Gratis / Pendidikan Bersubsidi dari pemerintah
2.     Masalah-masalah dalam pelaksanaan UN di Indonesia
3.     Kualitas pengajar yang semakin menurun
4.     Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Program Sekolah Gratis dari Pemerintah
Pendidikan gratis menjadi semacam khayalan karena kenyataan yang sebenarnya justru pendidikan terbaik hadir sebanding dengan besarnya biaya yang dialokasikan untuk program pendidikan. Disadari atau tidak, petinggi negara kita telah membodohi rakyatnya sendiri dengan mempromosikan “pendidikan bersubsidi” sebagai “pendidikan gratis”. Ironisnya petinggi negara kita kemudian dibodohi oleh pelaksana pendidikan karena pendidikan berlabel gratis itu dikonversi oleh banyak petugas pelaksananya untuk mengeksploitasi hak setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak menjadi keuntungan-keuntungan materi pribadi. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas maka pembiayaan pendidikan itu ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Mana yang lebih banyak dalam menanggung beban tersebut tergantung pada jenjang dan jenis pendidikan serta masyarakat yang dilayani oleh suatu lembaga pendidikan. Untuk Wajib Belajar 9 tahun, maka tanggung jawab itu harus berada pada pemerintah kecuali bagi kelompok masyarakat mampu (menengah ke atas) mereka harus berbagi dalam kewajiban membiayai pendidikan.

Pendidikan gratis di Australia, Amerika Serikat, Jerman, Canada, Jepang, Norwegia dan banyak negara lain menunjukkan kualitas pendidikan yang baik. Apabila dana yang tersedia mencukupi untuk investasi, kegiatan operasional, dan kegiatan pengembangan, kemudian manajemen sekolah mampu menciptakan suasana kerja para guru yang kondusif sehingga guru memiliki lingkungan kerja dan fasilitas kerja yang selalu mendukung untuk mengembangkan proses pendidikan yang berkualitas. Wajar (Wajib Belajar) 9 tahun adalah tetap menjadi program pendidikan prioritas pemerintah. Bersamaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar menjadi 100 persen bersamaan dengan itu pemerintah harus berupaya keras meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan wajar 9 tahun.
Subsidi pendidikan untuk memberikan pendidikan gratis untuk setiap anak negeri hingga level menengah tidak pernah terwujud, sekolah terus menjadi kilang uang mereka yang menjadi buruh di dunia pendidikan. SPP telah ditiadakan tapi pungutan uang sekolah dengan berbagai label terus berpacu dengan inflasi. Buku gratis yang diterbitkan negara sampai ke tangan siswa di pertengahan semester, ketika siswa telah terpaksa membeli buku tertentu yang diwajibkan gurunya. Proyek-proyek pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan perusahaan rekanan atau orang dalam sekolah. Bahkan sudah menjadi rahasia umum di sekolah-sekolah favorit ada kelas yang dikhususkan untuk orang berada dengan membayar tarif tertentu. Ironisnya, gaji pengajar melonjak tinggi sementara di saat yang sama pengajar berstatus honorer yang telah mengabdi berthun-tahun harus hidup dengan gaji jauh di bawah UMR.

Sudah sedemikian rumitnya permasalahan dunia pendidikan Indonesia saat ini, hingga tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya. Pendidikan telah sedemikian terseret arus kapitalisme, kehilangan arah dan menjadi alat ekonomi.

Masalah-masalah dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia
Boleh dibilang bahwa Indonesia merupakan Negara yang paling serius dalam menangani masalah Ujian Nasional (UN). Hal ini tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan UN ini. Dilihat dari anggaran pendidikan tahun ini, pemerintah menaikkan anggaran dari 550 M menjadi 600M untuk pelaksanaan UN. Sebuah angka yang sangat bombastis dalam penyelenggaraan ujian kelulusan sekolah.

Keseriusan ini juga nampak dari wali murid yang anaknya akan melaksanakan UN. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa meluluskan anaknya, dari cara yang halal sampai yang haram mereka lakukan. Banyak diantara wali murid yang sebelum anaknya melakukan ujian nasional mereka mendatangai tempat-tempat keramat untuk meminta doa supaya anaknya bisa lulus, tak jarang juga wali murid yang melakukan puasa mutih untuk memudahkan anaknya dalam mengerjakan soal-soal ujian nasional.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah para murid yang akan melakukan UN. Banyak diantara mereka yang melakukan silaturrahmi mendadak ke rumah saudara mereka untuk memohon doa supaya diberi kemudahan, tak elak juga mereka mengirim pesan ke semua kontak yang ada di HP yang isinya minta maaf dan memohon doa restu. Selain itu juga banyak dari mereka yang melakukan ritual khusus yaitu melakukan puasa mutih. Sungguh UN yang sangat luar biasa, akan tetapi keseriusan dari beberapa pihak ini tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan. Karena apa? justru dengan keseriusan ini mereka melakukan segala cara untuk sukses dalam UN, dan praktik – praktik kecurangan pun dilaksanakan yang sudah menjadi rahasia umum buat kita semua.

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jatuh dan melonjaknya anggaran pelaksanaan UN dikarenakan tidak adanya rasa saling percaya. Baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Selain itu, praktik- praktik kecurangan yang dilakukan dikarenakan naskah soal UN ditulis dikertas, sehingga resiko pencurian naskah soal ujian sangat besar. Oleh karena itu ada baiknya Indonesia mencoba sistem Ujian Nasional melalui internet atau online

KUALITAS GURU DI INDONESIA
Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional.
Ada banyak hal yang masih harus dibenahi dalam persoalan guru di Indonesia. Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi guru juga masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata tak sampai 50 persen soal yang bisa dikerjakan. Tidak ada guru yang meraih nilai 80. Bahkan, ada guru yang meraih nilai terendah, 1.
Pemerintah saat ini memang tidak pernah secara periodik melakukan pendidikan dan pelatihan untuk guru-guru. Padahal, semestinya pelatihan dilakukan secara periodik untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru.
Selain tingkat pendidikan yang belum memadai, pada 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar.
Dalam diskusi Forum Kebijakan Anggaran Pendidikan di Jakarta, peserta diskusi mengingatkan pemerintah agar guru harus dilihat sebagai ujung tombak atau bagian paling penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Forum ini, antara lain, beranggotakan mantan anggota Komisi X DPR, seperti Didik J Rachbini, Musfihin Dahlan, M Yasin Kara, Heri Akhmadi, dan mantan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Suharyadi, serta sejumlah praktisi pendidikan. Jumlah guru yang sekarang mencapai 2,9 juta orang lebih juga dipandang sebagai kekuatan politik yang besar. Karena itu, dalam kebijakan soal guru, aspek kepentingan politik untuk mendongkrak citra pemerintah pusat dan daerah ataupun partai politik di DPR juga sulit dilepaskan dari keberadaan guru Indonesia saat ini.
Sebagian besar anggaran pendidikan tersedot untuk gaji dan tunjangan guru. Pada tahun 2011 tercatat sekitar 56 persen anggaran pendidikan nasional untuk gaji dan tunjangan guru dan setiap tahun terus meningkat.
Rendahnya kualitas Sarana Fisik

Untuk Sarana Fisik Misalnya, Banyak Sekali Sekolah Dan Perguruan Tinggi Kita Yang Gedungnya Rusak, Kepemilikan Dan Penggunaan Media Belajar Rendah, Buku Perpustakaan Tidak Lengkap. Sementara Laboratorium Tidak Standar, Pemakaian Teknologi Informasi Tidak Memadai Dan Sebagainya. Bahkan Masih Banyak Sekolah Yang Tidak Memiliki Gedung Sendiri, Tidak Memiliki Perpustakaan, Tidak Memiliki Laboratorium Dan Sebagainya.
Data Balitbang Depdiknas (2003) Menyebutkan Untuk Satuan Sd Terdapat 146.052 Lembaga Yang Menampung 25.918.898 Siswa Serta Memiliki 865.258 Ruang Kelas. Dari Seluruh Ruang Kelas Tersebut Sebanyak 364.440 Atau 42,12% Berkondisi Baik, 299.581 Atau 34,62% Mengalami Kerusakan Ringan Dan Sebanyak 201.237 Atau 23,26% Mengalami Kerusakan Berat. Kalau Kondisi Mi Diperhitungkan Angka Kerusakannya Lebih Tinggi Karena Kondisi Mi Lebih Buruk Daripada Sd Pada Umumnya. Keadaan Ini Juga Terjadi Di Smp, Mts, Sma, Ma, Dan Smk Meskipun Dengan Persentase Yang Tidak Sama.

Solusi
Untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan di atas, secara garis besar ada dua solusi yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Upaya perbaikan secara tambal sulam dan parsial, semisal perbaikan kurikulum, kualitas pengajar, sarana-prasarana dan sebagainya tidak akan dapat berjalan dengan optimal sepanjang permasalahan mendasarnya belum diperbaiki.
Dengan membentuk karakter-karakter peserta didik mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak Hingga SMA, Pendidikan di Indonesia akan semakin maju didukung dengan keseimbangan naiknya karakter bangsa. Labschool telah mencetak banyak peserta didik yang berprestasi, siswa-siswi berprestasi itulah yang selanjutnya akan mengambil alih estafet perjuangan Indonesia ke masa-masa yang akan datang. Seluruh Sekolah di Nusantara perlu mentitik fokuskan kualitas pendidikan dalam mencetak siswa-siswi berprestasi. Generasi muda-lah yang akan mengambil masa-masa emas Indonesia di beberapa tahun kedepan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar