Rabu, 12 September 2012

Tugas 3 - Solusi Labsky Untuk Indonesia


Masalah Korupsi di Indonesia


Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
§  perbuatan melawan hukum
§  penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
§  memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
§  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
§  memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
§  penggelapan dalam jabatan
§  pemerasan dalam jabatan
§  ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara)
§  menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
Di Indonesia sendiri korupsi berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak kepemerintahan.
Menurut saya pribadi korupsi ini seperti parasit didalam kepemerintahan yang merusak struktur
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena itu sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti.
Pemerintah harus selalu waspada dalam menangulangi permasalahan ini. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang
berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.
Untuk memberantas korupsi, sebenarnya Indonesia sudah melakukannya dengan membentuk Komisi Pemberantas Korupsi, atau biasa disebut KPK. KPK sendiri adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas antara lain:
1.     Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2.     Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3.     Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4.     Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5.     Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
6.     Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
7.     Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
8.     Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
9.     Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
10.  Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
11.  Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Namun, walaupun berlabel pemberantas korupsi, tetap saja KPK tidak bisa secara langsung memberantasnya. Proses untuk KPK memberantas kasus korupsi di Indonesia terbilang berjalan lambat, dari satu kasus ke kasus lainnya. Hal itu tentu tidak selaras dengan kasus korupsi yang sangat banyak terjadi. Bukan hanya itu, para pimpinan KPK pun tidak lepas dari kasus-kasus lain yang membuat nama KPK semakin tidak dipercaya akan bisa memberantas korupsi. Tapi yang paling memalukan adalah jika pengurus KPK itu sendiri melakukan korupsi. Sehingga ada orang berkata bahwa KPK bukan lagi Komisi Pemberantas Korupsi, namun menjadi Komisi Pemberantas KPK.
Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang menentang korupsi, harus mencari solusi lain untuk menghilangkan korupsi, selain berharap pada KPK. Salah satu upaya dalam menanggulanginya yaitu, dengan membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah
pembayaran tertentu, lalu membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman kepada yang bersangkutan. Disarankan pula pemerintah harus bersikap lebih menghargai rakyat. Saat berada di bawah, berjanji akan membawa kepemerintahan yang lebih baik, setelah di atas, seakan janji itu sampah dengan begitu mudahnya dibuang. Begitulah kebanyakan para “pemimpin” di Indonesia. Hanya kebanyakan, tidak semua, semoga saja jumlahnya bisa berkurang, atau menjadi tidak ada sama sekali.
Dalam sejarah Indonesia pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde LamaOrde Baru, dan Orde Reformasi.
·         Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara,Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.
Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.
Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.
Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.
Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen SupraptoS ParmanMT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.
·         Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.
·         Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

Sumber:
- www.google.com
- www.wikipedia.org
- news.okezone.com
- www.uniqpost.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar