Senin, 24 September 2012

TUGAS 3 - LABSKY UNTUK KEMANUSIAAN



Keluarga Saling Mencintai, Jangan Saling Menyakiti

Keluarga merupakan kumpulan unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga dan saling ketergantungan. Keluarga terbentuk karena ada perkawinan dan dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Disini saya akan membahas keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak.

Seperti kita ketahui dalam kehidupan berumah tangga kita akan selalu mendapat masalah dari dalam rumah maupun luar rumah dan masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat menimbulkan amarah yang mungkin tidak dapat kita kontrol, sehingga perlakuan yang kita lakukan di rumah mungkin tidak kita sadari. Bisa saja salah satu anggota keluarga menjadi sasaran kekerasan atas pelampiasan amarah. Tiap tahun pasti kita selalu mendengar lewat berbagai media komunikasi tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

KDRT merupakan hal yang tidak dapat kita tolerir karena ini berhubungan dengan pancasila ke-2 yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah, tidak semena-mena terhadap orang lain dan saling mencintai sesama manusia. Dengan melakukan KDRT berarti kita sudah melakukan tindak kejahatan yaitu merampas keadilan milik orang, namun masalah ini selalu akan muncul tidak tahu apakah yang melakukan KDRT ini kesetanan apa tidak dapat mengontrol diri.

Menurut undang-undang KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum  dalam lingkup rumah tangga.

KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga,  tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik.Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapaykan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Ini mungkin berdasar dari pameo bahwa kesabaran menimbulkan kesuburan.

KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumahtangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain. 

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat.
 
Penyebab munculnya KDRT  banyak dipicu akibat penyalahgunaan alat komunikasi HP yang sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perselingkuhan, seperti kasus yang dialami sepasang suami-istri yang mengaku awal terjadinya kekerasan yang ia alami berawal ketika suaminya berselingkuh dengan perempuan ketiga lewat telepon seluler, saat itu dia meminta kepada suaminya untuk berhenti menghubungi wanita ketiga tersebut, dan disitulah terjadinya KDRT.
Penyebab munculnya KDRT sebenarnya buka hanya akibat alat komunikasi namun juga sifat kita sebagai lelaki yang merasa bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun dalam menjadi pemimpin. Pemimpin shearusnya dapat melindungi anggotanya masing-masing bukan menyakitinya nya.

Jika seseorang sudah melakukan KDRT maka dia adalah orang yang merugi karena rumahtangga mereka menjadi rusak dan memberi contoh anak yang tidak baik serta akhirnya mereka harus hidup terpisah akibat perpecahan yang terjadi dalam suatu rumahtangga. Dalam hal ini yang merasakan dampaknya adalah anak, bayangkan dari kecil mereka sudah terpaksa harus melihat orang tua mereka bertengkar dihadapan mereka masing-masing. Apakah ini yang layak diterima oleh anak-anak ? Anak yang orang tuanya melakukan KDRT menjadi sangat tertutup di rumah, ia mencoba  menghindari komunikasi dengan orang tua mereka sendiri dan menceritakan masalah mereka kepada orang yang mereka percayai serta selalu menjaga jarak untuk mengurangi kontak.

Anak juga bisa menjadi sasaran korban KDRT, ada sebagian orang tua masih menganggap bahwa pola pendidikan pada anak  dengan pola menghukum  dan memberi efek jera. Hal ini tidak sepenuhnya salah, apalagi jika pola menghukum juga disertai dengan pola pemberian  penghargaan  ketika anak tersebut mendapatkan prestasi. Yang menyebabkan salah adalah jika pola memberi hukuman tadi diaplikasikan dal am memberi hukuman kekerasan fisik.   Kalau hal ini dilakukan, maka tujuan menghukum tadi agar anak dapat memperbaiki menjadi tidak terjadi, tetapi yang didapatkan adalah selain rasa sakit fisik juga rasa sakit psikis (dendam) anak pada orang tuanya.

Anehnya KDRT yang terjadi di Indonesia lebih banyak diterima oleh wanita (istri),  Laporan baru Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencapai hampir 96 persen kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kekerasan dalam ranah negara meningkat delapan kali lipat. Penyebab korban KDRT lebih banyak wanita diantaranya disebabkan adanya relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta perangkat hukum yang ada belum maksimal melindungi perempuan dari kekerasan.

Bagaimana dengan penegak hukum yang bertugas mengadili pelanggaran HAM ini? Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai.

Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda

 Dari hasil pemantauan terhadap kasus-kasus KDRT di Jakarta, Bogor Tangerang, Depok dan Bekasi, penegakan hukumnya selain menggunakan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT juga menggunakan KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan pasal-pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49 jo pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengancaman. Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (pasal 351, 352, 285, 286 jo 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

Penerapan Pidana Tambahan
Hingga kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:
“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”
Putusan Pengadilan ini diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program dan menyenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

Data di WCC mencatat bahwa sejumlah perempuan menempuh upaya hukum secara perdata dengan mencantumkan alasan tindak KDRT dalam gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal ini dipilih oleh mereka yang tidak bermaksud mempidanakan suaminya, namun memerlukan upaya hukum agar dapat memutus mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan.

Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan
Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang beisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disam0paikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
Pasal 29 UU ini mengatur:
”Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a.      korban atau keluarga korban;
b.      teman korban;
c.       kepolisian;
d.      relawan pendamping;atau
e.       pembimbing rohani.”
 


Saran
Jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga tak dapat dihindarkan lagi sebaiknya lapor lah kepada pihak yang berwajib karena sama saja pelaku KDRT itu melakukan kejahatan yang sudah jelas terdapat  pasal-pasal yang siap mnegadili pelaku KDRT. Kemudian apabila rumahtangga tidak dapat diperthankan lagi lebih baik suami-istri melakukan cerai sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan seperti KDRT itu sendiri dan mereka harus siap menerima konsekuen jika mempunyai anak mereka harus memutuskan hak milik, jangan sampai anak menjadi korban yang tak bersalah dari perceraian atau  KDRT.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar