Senin, 17 September 2012

Solusi Labsky untuk Kemanusiaan


 Saat Perbedaan Lebih Penting dari Persamaan

Masalah

Dewasa ini, persamaan ras menjadi salah satu masalah yang cukup besar di atas bumi. Konflik antar ras memang telah terjadi sejalan dengan perkembangan sejarah manusia. Menurut Levi-Strauss di dalam konsep evolusionisme terlihat bahwa perkembangan manusia terdapat kelas yang bertingkat-tingkat. Dimana satu kelas merasa lebih baik, lebih tinggi, termaju, serta modern. Selain itu mereka juga melihat kelas lainnya lebih terbelakang, barbar, primitif dan belum berbudaya.

Banyak orang yang mendapatkan hak yang berbeda karena memiliki ras yang berbeda atau bukan keturunan yang dinilai “baik” oleh masyarakat luas. Seperti keturunan orang kulit putih atau kaukasia dinilai memiliki ras terbaik di muka bumi. Sedangkan keturunan afrika-amerika sering kali mendapatkan cemoohan bahkan ketidakadilan baik di sekolah, tempat kerja, atau di muka umum.

Sepeti yang telah diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.

Rasisme bisa dibilang mulai saat Politisi sering menggunakan isu rasial untuk memenangkan suara. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat kontroversial. Saat Sosialisme Nasional Jerman atau yang lebih dikenal nazi mulai menyebarkan paham rasisme atau menganggap orang yahudi memiliki dasar teori biologis yang salah sehingga patut dibenci. Bahkan saat sudah mencapai kekuasaan, Nazi mengesahkan UU Nuremberg pada tahun 1935. Isinya adalah definisi dari apa yang mereka anggap sebagai biologis ke-Yahudian. Menurut teori ras-Nazi, bangsa Jerman dan beberapa bangsa Eropa lainnya adalah ras “Arya” yang lebih unggul. Selama Perang Dunia II dokter-dokter nazi melakukan percobaan-percobaan palsu yang ingin membuktikan bahwa ras Arya memiliki struktur biologis yang berbeda daripada orang Yahudi dan yang lainnya. Eksperimen ini telah memakan banyak korban, namun tentu saja mereka tetap tidak bisa menemukan hasil yang menunjukan bahwa ras Arya lebih unggul, karena memang pada dasarnya ras apapun tersusun dari struktur yang sama.

Selama masa Holocaust (sebutan untuk pembantaian yang sewenang-wenang atas orang lain) berlangsung, pemerintah Jerman tidak hanya mengusik orang Yahudi, mereka juga menjadikan kelompok-kelompok lain sebagai target karena mereka dianggap memiliki “ras inferior”: Orang Roma (Gipsi), penyandang cacat, dan sebagian bangsa Slavia (Polandia, Rusia, dan yang lainnya). Kelompok lainnya ditindas karena alasan politis, ideologis, dan perilaku, di antaranya kaum Komunis, Sosialis, dan Kesaksian Yehova.


Bukan hanya ketidakadilan dalam masalah persamaan ras. Kejadian yang terasa masih sangat hangat adalah pembantaian umat muslim di Myanmar. Salah satu penyebab pembantaian umat muslim di Rohingya Myanmar adalah karena sejak tahun 1982 Undang-undang Negara Burma tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Bahkan Pemerintah Burma menganggap umat muslim Rohingya adalah sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Itulah sebabnya mereka melakukan pengusiran sampai ke pembantaian umat muslim Rohingya yang berada di negara tersebut. Khususnya untuk umat muslim Rohingya yang berada di bagian utara Arakan atau negara bagian Rakhine. Daerah yang dihuni oleh umat islam tersebut tercatat sebagai yang termiskin dan terisolasi dari negara Myanmar atau Burma, dan daerah itu berbatasan dengan Negara Bangladesh.

Mengapa ini bisa terjadi? Padahal kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya adalah Genosida, Kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Sudah seharusnya pelaku dibawa kehadapan pengadilan. Hal ini dikarenakan, akibat kejahatan itu begitu serius, maka pengadilan manapun, dimanapun, diberi kekuasaan oleh hukum Internasional untuk mengadili dan menguhukum tindakan itu, tanpa mempedulikan tempat atau kebangsaan pelaku atau para korban. Dengan kata lain, dimanapun sipelaku kejahatan ditemukan, yurisdiksi akan selalu mengikutinya, mengingat ia telah dituduh telah melakukan kejahatan yang sangat besar.


Namun masalah kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya ditemukan di luar negri. Dapat kita lihat dari peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II. Persitiwa ini diawali dari perjuangan orde reformasi saat adanya krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia pada tahun 1997. Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden HM. Soeharto yang berkuasa selama kurun waktu 32 tahun secara otoriter. Pergantian pemerintahan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi memberikan harapan bahwa demokratisasi telah dimulai. Namun patut disayangkan, usaha mengatasi krisis yang bersifat multidimensional tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berbagai peristiwa seperti tragedi Trisakti, SemanggiI dan Semanggi II merupakan resultan dari berbagai faktor dan keadaan yang kurang kondusif dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Peristiwa-peristiwa tersebut telah melibatkan bentrokan fisik antara mahasiswa dan masyarakat dengan TNI maupun Polri, yang mana dari ketiga peristiwa itu telah menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat.

Dari persitiwa-peristiwa yang telah dipaparkan di atas, sudah seharusnya ini semua tidak terjadi karena perlindungan umat manusia telah tercatat di berbagai landasan-landasan hukum internasional maupun di Indonesia. Seperti yang telah tertera pada UUD 1945. Dalam konteks UUD 1945, kedudukan warga Negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3).


Solusi

Warga Negara merupakan faktor berdirinya juga berkembangnya Negara. Apabila warga negaranya masih terpecah belah seperti halnya karena perbedaan unsur sara pasti Negara itu tidak bisa berdiri tegak dan tidak bisa berkembang sendirinya. Maka dari itu persamaan kedudukan warga Negara tidak perlu memandang atau membedakan unsur-unsur sara. Berarti dalam menyamakannya diperlukan hukum yang adil dan menjamin kedudukannya. Yaitu memproleh hak dan kewajiban yang sama dalam membangun Negara. Fungsi dari halnya tersebut agar terciptanya keadilan tanpa membedakan satu sama lain, terciptanya kedamaian antara satu sama lain, dan Negara dapat berkembang baik.

Kekerasan akan melahirkan kekerasan dan kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu , Presiden Republik Indonesia, SBY, segera membentuk TIM Khusus untuk dialog damai di setiap daerah-daerah kerusuhan dengan kelompok masyarakat dan Pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga. Diharapkan semua perbedaan pandangan dan kompleksitas masalah di tanah air dapat dibawa dalam meja dialog untuk mencari penyelesaian yang damai, menyeluruh dan bermartabat.

Untuk kasus di Myanmar, tentu saja krisis kemanusiaan ini harus segera di akhiri. Dalam hal ini dukungan politik dari negara-negara di dunia terutama negara-negara dengan penduduk mayoritas islam sangat diperlukan dalam kasus ini untuk semakin mendesak pemerintahan Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan krisis kemanusiaan di negaranya.
Setiap negara hendaknya menyadari dan memahami benar mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan memberikan jaminan sebesar-besarnya terhadap hal tersebut. Salah satu bentuk perlindungan tersebut ialah jaminan untuk hidup dengan layak, perlindungan akan kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut masing-masing agama tersebut, dan sebagainya. Jika setiap negara sudah mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi rakyatnya, maka masalah krisis kemanusiaan seperti yang saat ini sedang terjadi Myanmar tidak perlu lagi dirasakan oleh rakyat manapun.
Selain tetap mempertahankan dukungan politik dari negara-negara di dunia, juga perlu dilakukan resolusi-resolusi yang mendudukkan pemerintah Myanmar dalam pertemuan dengan PBB misalnya untuk membicarakan permasalahan ini dalam rangka mencari solusi agar perdamaian dapat segera terlaksanakan. Hal ini harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda lagi mengingat sudah banyak korban yang berjatuhan. Apalagi tidak mungkin selamanya warga Myanmar, baik itu etnis Rohingya maupun etnis Rakhine mengungsi di negara lain. Maka intinya di sini diperlukan peran institusi-institusi internasional seperti PBB, OKI, dan sebagainya. Bahkan jika diperlukan Dewan Keamanan PBB bisa melakukan intervensi untuk meminimalisir kerusuhan yang terjadi.
Tidak hanya itu, untuk menghindari konflik seperti ini terjadi lagi, pemerintah Myanmar perlu mengatur di dalam konstitusinya mengenai pengakuan bagi kependudukan etnis Rohingya (juga etnis minoritas lainnya) terutama bagi etnis yang selama ini tidak di akui sebagai warga Myanmar seperti rtnis Rohingya tadi. Jika tidak, maka selamanya etnis minoritas ini akan mendapatkan perlakuan diskriminatif lainnya atau bahkan yang lebih parah dari yang mereka alami saat ini.
Intinya, masalah ini harus segera diselesaikan sebelum muncul issu peralihan yang membuat kita melupakan masalah krisis kemanusiaan di Myanmar, sebab bagaimanapun krisis kemanusiaan bukanlah masalah biasa yang boleh diredam begitu saja. Ini merupakan masalah serius yang sangat memerlukan ketegasan dari pemerintahan dalam menyelesaikannya demi kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakatnya terutama etnis-etnis minoritas yang kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar