Jumat, 21 September 2012

Solusi Labsky untuk Indonesia

 "Pemberantasan Budaya KKN" 


MASALAH
            Indonesia, sebuah negara yang terletak di benua Asia. Negara yang memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang sudah dijajah oleh banyak negara, seperti oleh bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang karena kekayaan sumber daya alamnya. Namun, hanya segelintir masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari kekayaan sumber daya alamnya. Mengapa demikian ? Salah satu hal yang dapat menyebabkan ini semua adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintahan terendah sampai ke tingkat pemerintahan tertinggi. Namun, apa makna dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ?
            Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, menggoyahkan, menyogok. Menurut wikipedia, secara harfiah korupsi berarti “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahkan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”
            Menurut UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, pengertian korupsi mencakup kegiatan:
·         Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
·         Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
·         Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
·         Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
·         Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
·         Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
·         Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

 Sedangkan kolusi merupakan sebuah tindakan tidak jujur dengan pembuatan kesepakatan dengan pihak tertentu dengan tersembunyi dan diwarnai dengan pemberian uang atau bentuk pelicin lainnya. Di Indonesia, kolusi biasanya terjadi dalam tender pembelian suatu barang atau jasa tertentu. Ciri-ciri kolusi adalah:
1.      Pemberian pelicin tertentu oleh pihak perusahaan kepada pejabat berwenang agar memenangkan tender pengadaan barang atau jasa tertentu.
2.      Penggunaan broker (perantara), dimana seharusnya tender semacam ini dilakukan dengan mekanisme G 2 G (pemerintah ke pemerintah) atau G 2 P (pemerintah ke produsen), tanpa penggunaan broker.  
             
           Nepotisme berarti sikap lebih memilih saudara atau teman akrab dalam melakukan suatu hal, yang didasari dengan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Nepotisme diambil dari bahasa latin nepos yang berarti keponakan atau cucu. Salah satu kasus nepotisme yang mungkin masih teringat dalam benak kita adalah pemilihan Siti Hardiyanti Rukmana atau yang lebih dikenal dengan Tutut Soeharto sebagai menteri sosial oleh Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, dimana Tutut merupakan anak dari Soeharto.
            Budaya KKN di Indonesia sudah mulai terjadi sejak jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini didorong oleh motif wanita, kekayaan, dan kekuasaan. Budaya KKN bisa kita lihat dalam perebutan kekuasaan pada Kerajaan Singosari, Majapahit, Banten, Demak, sampai dalam usaha perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Sebenarnya, kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram pun disebabkan oleh perilaku korup dari sebagian besar bangsawannya.
            Mengapa Belanda dapat menjajah Indonesia selama 350 tahun (berdasarkan sejarah nasional) lamanya ? Hal ini lebih disebabkan perilaku bangsawan yang korup, lebih memperkaya diri sendiri dan keluarganya, kurang memperhatikan pendidikan moral, ditambah lagi dengan sebagian besar rakyatnya yang miskin sehingga lebih mudah termakan isu dan dapat diadu domba. Belanda dapat melihat perilaku ini dengan jeli, sehingga dengan politik Devide et Impera (Politik pecah belah), Belanda dapat menguasai Indonesia. Walaupun begitu, bukan hanya para bangsawan yang melakukan tindakan korup, para penjajah pun melakukan hal yang sama. Kehancuran VOC (Vereenigde Oostindische Compagine) disebabkan oleh perilaku korup para pejabatnya.
            Pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno, telah dilakukan beberapa upaya untuk pemberantasan korupsi, yaitu dengan pembentukan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Para pejabat saat itu diharuskan untuk mengisi formulir tentang kekayaan pejabat. Namun, hal ini mendapat pertentangan keras dari para pejabat, dengan dalih bahwa formulir tersebut harus langsung diserahkan kepada Presiden. Akhirnya usaha ini mengalami kebuntuan, dan akhirnya tugas PARAN diserahkan kembali ke Kabinet Djuanda.
            Selain pembentukan PARAN, pada tahun 1963, dibentuk suatu lembaga yang kemudian disebut “Operasi Budhi”. Lembaga ini kembali dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Tugas yang diemban mereka lebih berat, yaitu menyeret para pelaku korupsi ke meja pengadilan. Sasaran dari lembaga ini adalah perusahaan dan lembaga negara yang rawan akan tindak korupsi. Namun usaha ini kembali menemui berbagai hambatan, walaupun pada akhirnya keuangan negara yang dapat diselamatkan sebanyak 11 milyar rupiah. Namun semua ini akhirnya dihentikan oleh Presiden Soekarno karena dianggap mengganggu prestise dari presiden. Akhirnya Operasi Budhi dibubarkan, dan pemberantasan korupsi pada masa itu mengalami stagnansi.
            Pada masa orde baru, dalam pidatonya dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1967, Pejabat Presiden Soeharto menyalahkan ketidakseriusan orde lama dalam pemberantasan korupsi, dan ia bertekad untuk memberantas korupsi. Untuk membuktikan keseriusannya, ia membentuk Tim Pemberantas Korupsi. Namun, tim ini terkesan tidak serius, sehingga pada tahun 1970, mahasiswa berunjuk rasa memprotes kehadiran lembaga ini. Untuk menjawab tuntutan mahasiswa, Presiden Soeharto membentuk Tim Empat yang terdiri dari tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih, dan bertujuan untuk membasmi korupsi, salah satunya di Pertamina. Namun akhirnya, temuan komite ini di Pertamina pun tidak direspon oleh pemerintah, dengan alasan lemahnya komite ini.
            Pada masa Laksamana Sudomo menjabat sebagai Pangkopkamtib (Panglima Komando Pemulihan Kemanan dan Ketertiban), dibentuk Opstib (Operasi Tertib) yang salah satu tujuannya untuk memberantas korupsi. Namun muncul sinisme di kalangan masyarakat. Selain itu juga, tidak lama setelah pembentukan Opstib, terjadi perbedaan pendapat antara Sudomo dan Nasution tentang cara pemberantasan korupsi, menyebabkan melemahnya usaha pemberantasan korupsi sampai pada akhirnya Opstib ini tidak terdengar lagi kabarnya. Korupsi pada masa orde baru pun menjadi sebuah budaya dan keberadaannya tidak terbantah lagi, ini bertolak belakang pada tujuan orde baru, yaitu meluruskan dan melakukan koreksi terhadap orde lama, namun semakin lama, orde baru semakin terlihat seperti orde lama. Hal ini pun menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi Mei 1998, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto, orde baru, dan dimulainya masa baru, yaitu masa reformasi.
            Pada  masa reformasi, budaya korupsi justru semakin “mengganas”. Hal ini bisa dilihat dari pelaku korupsinya, dimana pada masa orde baru pelakunya merupakan pejabat tinggi, sedangkan pada masa reformasi, pelakunya sudah sampai ke pejabat tingkat rendah. Lalu Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN, yang menghasilkan beberapa lembaga negara seperti KPPN dan Ombudsman.
            Sedangkan Presiden Abdurrachman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Korupsi, yang diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo. Namun, ditengah semangat tim ini yang sedang menggebu-gebu, melalui usaha Judicial Review dari Kejaksaan Agung, akhirnya tim ini dibubarkan, dan sejak saat itu Indonesia mengalami kemunduran dalam usaha pemberantasan korupsi. Gus Dur pun dipandang oleh Masyarakat Indonesia sebagai pemimpin yang tidak dapat menunjukkan kepemimpinan yang mendukung usaha pemberantasan korupsi.
            Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terlihat bahwa wibawa hukum pun makin merosot, yang timbul hanyalah otoritas kekuasaan. Walaupun pada masa ini dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun bisa dilihat bahwa dengan mudahnya konglomerat bermasalah mengecoh pemerintah agar bisa kabur ke luar negeri dengan alasan berobat. Selain itu juga pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang terjerat kredit macet, memberikan kesan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak serius dalam pemberantasan korupsi, sehingga pemerintah pun semakin kehilangan wibawanya.
            Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat bahwa usaha pemerintah untuk memberantas KKN menjadi prioritas dari Kabinet Indonesia Bersatu, terlihat dari terbongkarnya beberapa kasus besar seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Walaupun begitu, masih terlihan ketidaktegasan pemerintah dalam penindakkan para koruptor, seperti dengan mudahnya koruptor bisa mendapat pengurangan masa hukuman, bahkan masih bisa keluar masuk penjara dengan mudahnya, padahal masih dalam masa hukuman. Hal ini bisa terjadi karena ada “pelicin” yang diberikan kepada pihak penjara.
            Hal-hal tersebut diatas merupakan sebuah budaya di Indonesia yang sudah mengakar, dan harus dihilangkan agar semua orang di Indonesia mendapat hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Karena, dalam indeks persepsi korupsi tahun 2011, Indonesia masih berada di peringkat 100 dari 182 negara. Artinya, Indonesia masih termasuk dalam 100 besar negara terkorup di dunia, dan hal ini haruslah diperbaiki.

SOLUSI
            Penulis menawarkan beberapa solusi yang bisa digunakan untuk memberantas budaya KKN yang sudah mengakar di Indonesia, antara lain:
   1.      Peningkatan kesejahteraan masyarakat
   Salah satu faktor yang mendorong orang Indonesia melakukan tindak KKN adalah kesejahteraan, karena sejak masa krisis moneter 1997 sampai sekarang, Indonesia masih memperbaiki ekonominya yang sempat porak poranda terkena imbas krisis moneter asia. Sehingga, kesejahteraan masyarakat pun tidak seperti era orde baru dimana harga bahan pokok masih murah. Sekarang, semua harga barang sudah mahal, sedangkan hal ini tidak diseimbangkan dengan peningkatan pendapatan, sehingga hal ini merubah pelaku KKN dari yang awalnya hanya pejabat tinggi menjadi orang-orang yang memiliki jabatan rendah pun bisa melakukan korupsi. Namun, memang tujuannya berbeda, dimana para pejabat tinggi melakukan KKN untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan para pegawai rendah melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, diperlukan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti dengan peningkatan pendapatan, jaminan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain.
    2.      Penegakkan hukum yang lebih tegas, adil dan tidak pandang bulu.
   Saat ini, masih bisa dilihat bahwa penegakkan hukum di Indonesia, terutama KKN masih belum tegas. Hal ini bisa dilihat dengan mudahnya para koruptor keluar masuk penjara, pemberian masa hukuman yang relatif pendek, serta masih bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan. Sehingga, perlu ketegasan dari pemerintah seperti menerapkan masa hukuman yang lebih panjang, bahkan kalau perlu penerapan hukuman seumur hidup atau mati kepada koruptor untuk memberikan efek jera. Serta keadilan hukum di Indonesia juga harus ditingkatkan. Masih segar di benak kita bahwa ada seorang nenek yang dituduh mencuri dan dipidana 1 tahun masa penjara, sedangkan para koruptor yang telah mencuri uang rakyat sebesar milyaran bahkan trilyunan rupiah hanya dihukum masa penjara selama 3 tahun. Adil kah ?. Dan penegakkan hukum harus tanpa pandang bulu, tanpa memandang apakah ia merupakan keluarga atau kerabat dari penguasa, bahkan penguasanya sendiri. Mereka harus ditindak dengan tegas apabila mereka melakukan pelanggaran hukum.
    3.      Pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien
   Saat ini, pelayanan publik di Indonesia masih bertele-tele, belum terlihat pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini bisa dilihat bahwa hanya untuk mengurus perizinan suatu hal, terkadang pengurus izinnya “dilempar-lempar” dari satu meja ke meja lainnya, dan terkadang pun dibarengi dengan permintaan “pelicin” oleh petugas. Atau misalnya dalam pembayaran suatu hal, biaya yang diberitahukan petugas bisa berbeda dengan biaya aslinya, sehingga rawan praktik korupsi. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar