Jumat, 21 September 2012

Solusi Labsky untuk Indonesia


Indonesia, Negara yang Kaya         
       
         Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam.  Pemandangannya juga bagus.  Banyak tempat-tempat yang dapat dijadikan objek wisata.  Selain kaya akan sumber daya alam dan pemandangan, Indonesia juga kaya akan masalah-masalah kenegaraan.  Banyak sekali masalah yang dialami negara ini.  Kali ini, saya akan membahas tentang masalah di Indonesia yaitu Korupsi dan Pendidikan.
 
1.  Korupsi
Indonesia, sebuah negara yang kini menduduki peringkat empat negara terkorup di Asia. Dan belum lama diberitakan meraih posisi ke 63 dalam Failed State Index 2012 atau indeks negara gagal. Kegiatan korupsi di negeri ini memang sudah merajalela, mulai dari kaum akar rumput hingga para petinggi negara pun tak sedikit yang terlibat kasus korupsi, selain kolusi dan nepotisme.
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik dan turun temurun, bagi banyak orang korupsi bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan suatu hal yang lumrah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak juga mampu memberantas praktek ini, lembaga pemberantas korupsi KPK pun seolah tak mampu berbuat banyak. Langkah – langkahnya banyak menemui hambatan yang tak lain adalah upaya dari para pelaku korupsi untuk menggagalkan eksistensi KPK.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.
                                                                                                                                                                               
Pemberantasan korupsi di Indonesia
Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
                                                                                                                                                                                                                            
Orde Lama
Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960
Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.
Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.
Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.  Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur.
Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.
                                                                                                                                                                                  
Orde Baru
Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971
Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis.
                                                                                                                                                                                  
Reformasi
Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)
                                                                                                                                                                                    
Solusi
            Seperti yang telah kita lihat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menemui titik kegagalan.  Dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum.  Seperti misalnya, salah satu pelaku korupsi yang telah dipenjara kemudian dengan santainya keluar masuk penjara untuk sebuah hal yang sangat tidak penting.  Kasus lain, salah satu pelaku korupsi yang lain mendapat penjara yang berfasilitas seperti hotel.  Di sana ada televisi, AC, layaknya hotel bintang lima.
            Menurut saya, hokum harus ditegakkan dengan kuat.  Sehingga para pelaku juga akan jera dan orang-orang yang niatnya akan berkorupsi juga akan takut dan berpikir dua kali untuk korupsi.  Para petugas hukum juga harus bersih dari korupsi.  Petugas hukum Indonesia sekarang ini dengan mudah disuap oleh para pelaku sehingga hukuman yang diberikan akan jauh lebih ringan atau bahkan dihilangkan.

                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Pendidikan
            Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.                                                                                                                                 
“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).                                                                                                                              
Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:
  1. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
  2. Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta gender.
  3. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
  4. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
  5. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
  6. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
  7. Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.                                                                                                              
Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainya yang menjadi penyebabnya yaitu:
  1. Rendahnya sarana fisik,
  2. Rendahnya prestasi siswa,
  3. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
  4. Mahalnya biaya pendidikan.

Solusi
            Menurut saya, solusi yang terbaik adalah dengan menghilangkan masalah-masalah pendidikan di atas.  Dengan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan akan jauh lebih baik.  Setelah itu terwujud, barulah membenahi sarana fisik sekolah misalnya dengan memperbaiki gedung-gedung sekolah yang sudah rusak terutama yang di pedesaan.  Kemudian, dengan adanya sarana fisik yang memadai, prestasi siswa pun akan menaik karena mereka dapat belajar dengan nyaman.  Pemerataan pendidikan juga penting, mungkin masih banyak desa-desa dan suku pedalaman yang belum tersentuh pendidikan.  Hal ini juga penting dalam penaikan kualitas pendidikan di Indonesia.  Yang terakhir, masalah yang paling sering ditemui yaitu mahalnya biaya sekolah.  Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan menggratiskan sekolah bagi mereka yang kurang mampu.  Agar wajib belajar di Indonesia dapat terwujud.


Sumber :
- id.wikipedia.org 
- http://uniqpost.com/42328/korupedia-situs-ensiklopedia-kasus-korupsi-di-indonesia/
- http://zaifbio.wordpress.com/2010/01/14/ciri-ciri-dan-masalah-pendidikan-di-indonesia/
- http://www.pendidikankarakter.com/wajah-sistem-pendidikan-di-indonesia/





Tidak ada komentar:

Posting Komentar