Minggu, 23 September 2012






Pendidikan adalah bagian yang penting dalam hidup semua manusia. Semua orang wajib dan berhak mendapat pendidikan. Karena jika tidak mempunyai pendidikan bisa berakhir dalam kemiskinan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tapi di Indonesia ini kualitas pendidikannya masih rendah. Ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkepala. Index tersebut menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia semakin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan di bidang pendidikan pula.
Menurut survei Political and Economical Risk Consultant (PERC), pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia masih berada dibawah Vietnam. Selain itu menurut survei yang dilakukan oleh The World Economic Forum Swedia pada tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu peringkat ke-37 dari 57 negara yang disurvei. Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah juga ditunjukkan oleh data dari Balitbang pada tahun 2003, bahwa dari sekitar 140.000 SD di Indonesia, hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dari The Primary Years Program (PYP), lalu dari sekitar 20.000 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah juga yang di akui oleh The Middle Years Program (MDP), dan dari sekitar 8.000 SMA di Indonesia hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dari The Diploma Program (DP).
Berdasarkan data dari Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan oleh UNESCO, Education Development Index (EDI) Indonesia berdasarkan tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia si peringkat ke-69 dari 127 negara yang terdata. Data ini menempatkan Indonesia di kategori medium. Penurunan EDI Indonesia disebabkan terutama karena pada kategori penilaian angka bertahan siswa di jenjang sekolah dasar sampai kelas lima SD. Negara terbaik EDI-nya adalah Finladia.  
Penyebab dari rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah sebagi berikut:
1.     Rendahnya sarana fisik
Rendahnya kualitas sarana fisik pendidikan juga merupakan masalah pendidikan saat ini. Masih banyak gedung sekolah yang rusak. Seperti data BPS 2010 yang menyatakan bahwa 42,12% sekolah di Indonesia dengan kondisi fisik kategori baik, 34,62% mengalami rusak ringan dan 23,26% mengalami rusak berat/parah. Padahal gedung sekolah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan formal sangat penting demi tercapainya pembelajaran, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak,kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah,buku perpustakaan tidak lengkap.Sementara laboraturium tidak standar,pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya.Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri,tidak memiliki perpustakaan,tidak memiliki laboraturium dan sebagainya.
2.     Rendahnya kualitas guru
Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran,melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran,melakukan pembimbingan,melakukan pelatihan,melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Masalah lainnya yang juga tidak terlepas dari rendahnya kualitas guru adalah, baik dalam merencanakan pembelajaran, melakukan pembelajaran bahkan evaluasi pembelajaran (analisis pembelajaran). Adanya sertifikasi guru tidak mampu meningkatkan mutu dan kualitas guru Indonesia. Program sertifikasi yang dilaksanakan selama sepuluh hari diklat memaksa (mengkarbit) guru "profesional" namun keprofesionalan yang dimaksud, hanya dengan menerima sertifikat dan tunjangan profesional, tetapi tidak berbanding lurus dengan mutu pendidikan kita. Bahkan guru-guru yang dianggap profesional tersebut tidak ada berbeda dengan guru belum bersertifikat profesional dalam hal pembelajaran. 
3.     Rendahnya kesejahteraan guru
Rendahnya kesejahteraan guru mempengaruhi kualitas pendidikan. Ini tak bisa disangkal lagi. Pasalnya, rendahnya kualitas pendidikan Indonesia, ini didukung hasil survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan 2005, bahwa idealnya seorang guru menerima gaji per bulan serbesar Rp3 juta rupiah. Bila dilihat kondisi sekarang ini, pendapatan rata-rata guru pengawai negeri sipil (PNS) untuk per bulan sebesar Rp1,5 juta. Sementara guru bantu hanya menerima Rp460 ribu, guru honor di sekolah swasta rata-rata Rp10 ribu per jam. Sementara Undang-undang (UU) Guru dan Dosen, bahwa kesejahteraan guru dan dosen terutama kalangan PNS sudah menjelaskan secara rinci terkait lumayan jaminan kelayakan hidup. Adalah pasal 10 UU tersebut memberikan jaminan kelayakan hidup yang memadai bagi kalangan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia.Dengan pendapatan yang rendah,terang saja banyak guru terpaksa melakukan  pekerjaan  sampingan.Ada yang mengajar lagi di sekolah lain,memberi les pada sore hari,menjadi tukang ojek,pedagang mie rebus,pedagang buku/LKS,pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.
4.     Rendahnya prestasi siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R,1999(IEA,1999)memperlihatkan bahwa,diantara 38 negara peserta,prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA,ke-34 untuk matematika.Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang di survey di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61,ke-68,ke-73,dan ke-75.
5.     Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas  pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jendral Binbaga Departemen  Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni (AMP) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa) pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi . angka partisipasi murni pendidikan di SLTPmasih rendah yaitu 54,8% (9,4 juta siswa).
6.      Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur . data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusa SMU sebesar 25,47 %, Diploma / SO sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%. Adanya ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
7.     Mahalnya biaya pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal, kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan  masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari tamn kanak – kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT) membuat masyarakat miskin  tidak boleh sekolah. Uang masuk/mendaftar TK dan SD membutuhkan biaya Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 bahkan ada yang memungut di atas satu jutaan. Biaya masuk SLTP/SLTA mencapai Rp 1 jutaan sampai Rp 5 jutaan, bahkan lebih. Belum lagi biaya untuk membeli buku, seragam sekolah atau pungutan-pungutan lain. Katanya saja ada pendidikan gratis, namun nyatanya biaya pendidikan tetap melambung tinggi. Anggaran pendidikan 20% yang belum terealisasi dengan tepat sasaran juga merupakan jeritan pendidikan kita. Apalagi bagi sekolah-sekolah di pinggiran kota atau di pedesaan, anggaran 20% tidak begitu tampak nyata (signifikan). Sehingga masih banyak juga anak-anak yang putus sekolah dan tidak bersekolah.
Melihat masalah diatas dan fakta bahwa Finlandia menempati peringkat tertinggi dalam mutu pendidikan, mungkin solusi yang tepat adalah Indonesia harus mulai mencontoh Finlandia dalam masalah pendidikan. Perbandingan antara pendidikan di Finlandia dan Indonesia adalah sebagai berikut:
1.     Indonesia banyak memborbardir siswa dengan sekian banyak tes (ulangan harian, ulangan blok, ulangan mid-semester, ulangan umum / kenaikan kelas, dan ujian nasional). Finlandia menganut kebijakan mengurangi tes jadi sesedikit mungkin. Tak ada ujian nasional sampai siswa yang menyelesaikan pendidikan SMA mengikuti matriculation examination untuk masuk Perguruan Tinggi.
2.     Indonesia masih menerapkan sistem KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sehingga siswa yang gagal tes harus mengikuti tes remidial dan masih ada tinggal kelas. Sebaliknya, Finlandia menganut kebijakanautomatic promotion, naik kelas otomatis. Guru siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua naik kelas.
3.     Indonesia masih berpikir bahwa PR amat penting untuk membiasakan siswa disiplin belajar. Bahkan, di sekolah tertentu, tiada hari tanpa PR. Sebaliknya, di Finlandia PR masih bisa ditolerir tapi maksimum hanya menyita waktu setengah jam waktu anak belajar di rumah.
4.     Indonesia masih pusing meningkatkan kualifikasi guru SD agar setara dengan S1, di Finlandia semua guru harus tamatan S2.
5.     Indonesia masih menerima calon guru yang lulus dengan nilai pas-pasan, sedangkan di Finlandia the best ten lulusan universitas yang diterima menjadi guru.
6.     Indonesia masih sibuk memaksa guru membuat silabus dan RPP mengikuti model dari Pusat dan memaksa guru memakai buku pelajaran BSE (Buku Sekolah Elektronik), di Finlandia para guru bebas memilih bentuk atau model persiapan mengajar dan memilih metode serta buku pelajaran sesuai dengan pertimbangannya.
7.     Hanya segelintir guru di Indonesia yang membuat proses belajar-mengajar itu menyenangkan (learning is fun) melalui penerapan belajar aktif. Terbanyak guru masih getol mengajar satu arah dengan metode ceramah amat dominan. Sedangkan, di Finlandia terbanyak guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui implementasi belajar aktif dan para siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Motivasi intrinsik siswa adalah kata kunci keberhasilan dalam belajar.
8.     Indonesia terseret arus mengkotak-kotakkan siswa dalam kelas reguler dan kelas anak pintar, kelas anak lamban berbahasa Indonesia dan kelas bilingual (bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar) dan membuat pengkastaan sekolah (sekolah berstandar nasional, sekolah nasional plus, sekolah berstandar internasional, sekolah negeri yang dianakemaskan dan sekolah swasta yang dianaktirikan). Sebaliknya di Finlandia, tidak ada pengkotakan siswa dan pengkastaan sekolah. Sekolah swasta mendapatkan besaran dana yang sama dengan sekolah negeri.
9.     Di Indonesia bahasa Inggris wajib diajarkan sejak kelas I SMP, di Finlandia bahasa Inggris mulai diajarkan dari kelas III SD. Alasan kebijakan ini adalah memenangkan persaingan ekonomi di Eropa, membuka kesempatan kerja lebih luas bagi lulusan, mengembangkan wawasan menghargai keanekaragaman kultural.
10.  Di Indonesia siswa-siswanya ke sekolah sebanyak 220 hari dalam setahun (termasuk negara yang menerapkan jumlah hari belajar efektif dalam setahun yang tertinggi di dunia). Sebaliknya, siswa-siswa Finlandia ke sekolah hanya sebanyak 190 hari dalam satu tahun. Jumlah hari liburnya 30 hari lebih banyak daripada di Indonesia. Indonesia masih menganut pandangan bahwa semakin sering ke sekolah anak makin pintar, Finlandia malah berpandangan semakin banyak hari libur anak makin pintar.
Selain itu, Finlandia juga memberlakukan beberapa kewajiban bagi muridnya yang menyebabkan mereka memiliki mutu pendidikan yang terbaik di dunia:
1.     Setiap anak diwajibkan mempelajari bahasa Inggris serta wajib membaca satu buku setiap minggu.
2.     Sistem pendidikannya yang gratis sejak TK hingga tingkat universitas.
3.     Wajib belajar diterapkan kepada setiap anak sejak umur 7 tahun hingga 14 tahun.
4.     Selama masa pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses belajar setiap siswa, khususnya mendampingi para siswa yang agak lamban atau lemah dalam hal belajar. Malah terhadap siswa yang lemah, sekolah menyiapkan guru bantu untuk mendampingi siswa tersebut serta kepada mereka diberikan les privat.
5.     Setiap guru wajib membuat evaluasi mengenai perkembangan belajar dari setiap siswa.
6.     Ada perhatian yang khusus terhadap siswa-siswa pada tahap sekolah dasar, karena bagi mereka, menyelesaikan atau mengatasi masalah belajar bagi anak umur sekitar 7 tahun adalah jauh lebih mudah daripada siswa yang telah berumur 14 tahun.
7.     Orang tua bebas memilih sekolah untuk anaknya, meskipun perbedaan mutu antar-sekolah amat sangat kecil.
8.     Semua fasilitas belajar-mengajar dibayar serta disiapkan oleh negara.
9.     Negara membayar biaya kurang lebih 200 ribu Euro per siswa untuk dapat menyelesaikan studinya hingga tingkat universitas
10.   Baik miskin maupun kaya semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar serta meraih cita-citanya karena semua ditanggung oleh negara
11.  Pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan dana demi peningkatan mutu pendidikan itu sendiri.
12.  Makan-minum di sekolah serta transportasi anak menuju ke sekolah semuanya ditangani oleh pemerintah.
13.   Biaya pendidkan datang dari pajak daerah, provinsi, serta dari tingkat nasional.
14.  Khusus mengenai para GURU: setiap guru menerima gaji rata-rata 3400 euro per bulan. Guru disiapkan bukan saja untuk menjadi seorang profesor atau pengajar, melainkan disiapkan juga khususnya untuk menjadi seorang ahli pendidikan. Makanya, untuk menjadi guru pada sekolah dasar atau TK saja, guru itu harus memiliki tingkat pendidikan universitas.
Mungkin dengan mulai mengikuti Finlandia , mutu pendidikan Indonesia bisa meningkat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar